APBD NTT Meningkat, Angka Kemiskinan Naik

berbagi di:
Para bakal calon Gubernur NTT foto bersama jajaran pengurus DPD PKPI NTT serta para panelis usai acara "Dialog Publik" yang digelar di RRI Kupang, Sabtu (30/9) malam..

Para bakal calon Gubernur NTT foto bersama jajaran pengurus DPD PKPI NTT serta para panelis usai acara “Dialog Publik” yang digelar di RRI Kupang, Sabtu (30/9) malam. Foto: Polce Siga/VN

 

Polce Siga

Sejak tahun 2012, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT terus bertambah yakni dari angka Rp 2 triliun lebih naik menjadi Rp 4,7 triliun pada tahun 2017. Ironisnya, angka kemiskinan ikut melonjak atau tidak turun dari 22,01 persen bahkan naik menjadi 22,09 persen.

Demikian disampaikan pengamat Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang Frits Fanggidae yang tampil sebagai panelis dalam Dialog Publik di RRI Kupang, Sabtu (30/9) malam. Dialog Publik ini diselenggarangkan

Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI NTT terhadap lima bakal calon gubernur NTT periode 2018-2023.

Kelima bakal calon gubernur itu antara lain Ibrahim Medah, Kristo Blasin, dan Benny Litelnoni. Benny Kabur Harman, Esthon Foenay dan pasangan wakil Christian Rotok tidak hadir dalam dialog publik itu.

Selain Frits Fanggidae, panelis lainnya yakni Dosen Undana Kupang Welem Djami, dr. Anike Yovita Mitak, pengamat Ekonomi Zeth Malelak, dan Koordinator Rumah Perempuan NTT, Lidya Sinlaloe.

Frits mengatakan, ironi APBD NTT tersebut justu berbanding terbalik dengan kondisi keuangan daerah yang terus meningkat.

“Anggaran belanja banyak, tapi NTT tetap miskin,” ungkap Frits di hadapan para calon pemimpin NTT lima tahun mendatang.

Ia mengatakan, sesuai data BPS, dari 21 kabupaten hanya 10 kabupaten yang berbasis pertanian. Sedangkan 11 kabupaten berbasis sektor jasa. Dari fakta ini, sesungguhnya ekonomi di NTT sudah salah arah.

“Sebenarnya ekonomi kita kasasar, sudah salah arah. Jadi perkembangan ekonomi kita sudah salah arah. Angka belanja makin besar, tetapi kemiskinan juga semakin banyak,” tandasnya.

Dia mengatakan, telah terjadi pergeseran paradigma dalam merencanakan pembangunan di NTT dan tidak beranjak dari perencanaan paradigma-paradigma lama dan tidak memperhatikan asas manfaat. “Kesan saya kita belum beranjak dari paradigma lama,” tandasnya.

Menanggapi pernyaraan Frits tersebut, bakal calon Gubernur NTT Kristo Blasin mengaku sependapat dengan Frits Fanggidae yang menyebutkan sebagai ironi pembangunan.

Menurut Kristo, dari pernyataan ini yang perlu dipertanyakan apa yang salah dan siapa yang salah dan sebagai calon pemimpin harus berani mengatakan salah. “Pertanyaaanya apa yang salah dan siapa yang salah bahwa sebagai calon pemimpin, kita harus jujur bilang pemimpin yang salah. Kita harus berani mengatakan,” ungkap Kristo.

Dia mengatakan, selama ini masih banyak perencanaan tidak tepat dan ASN bekerja cenderung untuk kepentingan sendiri. Sehingga perlu gerakan reformasi mental birokrasi.

“APBD tidak boleh dibagi secara adil dan merata kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tapi harus diprioritas pada OPD-OPD tententu yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak,” ungkap Kristo.

Sementara itu, Benny Litelnoni mengakui adanya peningkatan APBD, namun penggunaan APBD sangat berkolaborasi dengan tingkat kebutuhan program dan problema di setiap kabupaten/kota. Menurutnya, dana yang banyak ini juga tergerus dengan biaya Pilkada di 100 kabupaten kabupaten termasuk Pilgub NTT, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan.

Ibrahim Medah mengatakan, meskipun APBD naik angka kemiskinan tidak berkurang, karena kemiskinan penyebabnya dari sektor pertanian (tanam menanam) dan perikaran. Sehingga ABPB harus fokus untuk bidang-bidang ini, karena NTT 80 persen adalah masyarakat pertanian.

Karenanya, jika menjadi gubernur NTT, ia akan menyisihkan APBD provinsi dan kabupaten sebesar lima persen untuk membangun embung-embung dan sumur disetiap dusun. Dengan begitu, masyarakat tidak bergantung pada curah hujan, tapi bisa menamam selama 12 bulan. (pol/M-1)