APBD TTU Gunakan Perkada, DPRD Sebut Rugikan Rakyat TTU

berbagi di:
img-20200117-wa0072

 

 

 

Gusty Amsikan

DPRD TTU sangat menyesalkan keputusan penetapan APBD Kabupaten TTU tahun 2020 menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Produk hukum penetapan APBD tersebut merupakan produk hukum sepihak dan bukan keinginan bersama lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah. Keputusan tersebut pun sangat merugikan masyarakat TTU karena disertai dengan konsekuensi-konsekuensi anggaran yang diatur dalam konstitusi. Pemerintah Provinsi NTT dinilai gagal menjalankan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk memediasi miskomunikasi yang terjadi antara Pemerintah dan DPRD TTU terkait penetapan APBD 2020.

Wakil Ketua II DPRD TTU, Yasintus Lapenaif dalam konfrensi Pers kepada wartawan, Jumat (17/1) di Kefamenanu mengatakan keputusan penetapan APBD Kabupaten TTU tahun 2020 menggunakan Perkada sangat disesalkan. Hal tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi antara DPRD TTU dan Pemerintah Kabupaten TTU terkait RAPBD. Miskomunikasi tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara DPRD TTU dan Pemkab TTU terkait beberapa program kegiatan yang diusulkan dalam RAPBD. Menurut DPRD, anggaran dalam program kegiatan tertentu harus dikurangi karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program senada yang dilaksanakan tahun 2019.

Ia mencontohkan kinerja program yang kembali diusulkan Pemerintah di tahun 2020 pada program bedah rumah tidak layak huni,diajukan 85 miliar lebih. DPRD kemudian mengevaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut. Pasalnya, pada tahun anggaran 2016, alokasi anggaran untuk program tersebut sebesar 14 miliar rupaih, sementara realisasinya nol rupiah. Tahun anggaran 2017, dianggarkan lagi 45 miliar dan realisasi nol rupiah. Tahun anggaran 2018, DPRD dan Pemerintah kembali mengalokasikan 60 miliar rupiah. Namun, program tersebut berjalan hanya di dua desa dan hanya menyerap 1,8 miliar rupiah. Terakhir pada tahun 2019, disepakati 14 miliar untuk 9 desa , sayangnya hingga saat ini yang berjalan hanya 7 desa. tidak bisa terukur pada tahun 2019. Ironisnya, pada tahun 2020, Pemda mengajukan anggaran 85 miliar untuk program senada dan hal itu jelas ditolak oleh DPRD TTU.

“Anggaran harus berbasis kinerja. Bagaimana kinerja 2019 sehingga 2020 anggaran dinaikan sampai 300 persen. Uang rakyat TTU harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan jangan untuk kepentingan segelintir orang. Kepentingan masyarakat menjadi prioritas. Inilah penyebab terjadinya miskomunikasi antara DPRD dan Pemerintah,”jelasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah kemudian tidak menerima keputusan Badan Anggaran (Banggar). Hal itu terbukti pada tanggal 30 November 2019, Pemerintah mengajukan surat kepada pimpinan DPRD perihal keberatan terhadap keputusan Banggar dan meminta untuk diamendemen keputusan Banggar. Dengan demikian bisa ditarik benang merahnya bahwa kesalahan itu tidak ada di DPRD. Karena DPRD melakukan persidangan sesuai dengan tupoksinya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua I DPRD TTU, Amandus Nahas. Menurutnya, penetapan APBD dengan Perkada sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, dengan langkah tersebut maka APBD tahun 2020 akan menggunakan pagu anggaran 2019 dan hanya untuk pembelanjaan rutin, sementara proyek-proyek pembangunan tidak dilaksanakan. Keluarnya Perkada untuk oenetapan APBD TTU tahun 2020 menunjukkan ego Pemerintah Daerah. Pasalnya, sebelum keputusan tersebut diambil, Bupati sendiri sudah menunjukkan itikad bahwa dia sedang mempersiapkan rancangan Perkada.

Pihaknya pun menyesalkan sikap Pemerintah Provinsi yang menjadi perpanjang tangan dari Pemerintah Pusat. Perkada tersebut semestinya tidak diterbitkan jika miskomunikasi antara DPRD dan Pemkab, cepat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. DPRD TTU telah melayangkan berbagai macam surat dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi untuk menunjukkan kepada bahwa pihaknya tengah mengalami missed komunikasi dengan Pemda. Pihaknya meminta Pemerintah Provinsi untuk melakukan mediasi, namun hal tersebut tidak pernah terjadi.

“Kami sudah lakukan komunikasi secara lisan maupun melalui surat menyurat terakhir tanggal 20 Desember 2019. Tapi tidak ditanggapi oleh Pemprov. Setelah itu, kemarin tanggal 14 Januari 2020, pimpinan DPRD diundang untuk mendapst penyampaian bahwa karena sudah lewat waktu, APBD TTU ditetapkan dengan Perkada. Ini yang kita sesalkan. Di mana peran dari Pemprov sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah untuk memediasi lembaga DPRD dan Pemda apabila terjadi miskomunikasi terkait pembahasan APBD. APBD TTU baik perubahan maupun induk ditetapkan dengan Perkada yabg merupakan produk Pemda. Kami lembaga DPRD sebagai representasi rakyat kami berhak untuk melakukan pengawasan terhadap APBD TTU karena itu merupakan uang rakyat TTU. Tapi kalau tidak ada transparansi, apa yang akan kami awasi. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung,”ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD TTU, Hendrik Frederikus Bana, mengatakan pihaknya selaku Pimpinan DPR mengundang seluruh anggota DPRD TTU untuk menghadiri rapat internal di ruang Komisi II dalam rangka menyampaikan hasil pertemuan dengan Pemerintah Provinsi terkait persoalan ketidaksepahaman antara Pemerintah Daerah dan DPRD menyangkut RAPBD tahun 2020. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah memutuskan bahwa pintu pembanguann TTU diletakkan pada Perkada. Pihaknya jelas sangat menyesalkan sikap dan keputusan tersebut.

Menurut Hendrik, produk hukum Perkada merupakan produk hukum sepihak karena Perkada diambil alih oleh Pemerintah Daerah dan bukan keinginan DPRD dan Pemda. Keputusan tersebut jelas akan sangat merugikan daerah. Pasalnya, konsekuensi yang harus diterima jika APBD ditetapkan dengan Perkada adalah pemotongan 25 persen dana transferan, serta konsekuensi-konsekuensi lain yang diatur dalam konstitusi.

Kami sesalkan sekali. Kami menyampaikan hal ini agar masyarakat bisa tahu bahwa kelalaian ini ada pada pemerintah daerah atau DPRD. Saya perlu tegaskan bahwa DPRD TTU telah melakukan sidang sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan dalam permendagri nomor 33 tahun 2009. Itu kita sudah sesuaikan. Hanya tidak ada titim temu. Kuat dugaan pemds sudah punya keinginan dan ancang-ancang untum melakukan pembangunan di TTU melalui jalur Perkada.

“Dengan digunakannya Perkada tidak diperbolehkan Permendagri. Karena itu, secara politis kami sudah siap untuk menerima sanksi-sanksi. Tapi dengan catatan, Inspektorat Provinsi harus turun untuk melakukan investigas atau audit bahwa kesalahan itu terletak pada Pemerintah Daerah atau DPRD. Hemat kami DPRD tidak salah karena DPRD melakukan tahapan-tahapan persidangan mulai dari Banmus, kami mengundang Pemerintah untuk menyampaikan nota keuangan, selanjutnya badan anggaran melakukan pembahasan terhadap RAPBD yang diajukan Pemerintah,”pungkasnya.(bev/ol)