ASN Pemprov Harus ‘Berlari’ Lebih Cepat

berbagi di:
5c

Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (kiri) menyerahkan santunan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta tabungan hari tua dari PT Taspen (Persero) kepada ASN di sela-sela acara puncak peringatan HUT ke-47 Korpri di alun-alun rumah jabatan gubernur, kemarin. Foto: Nahor Fatbanu/VN

 

 
Ayub Ndun
Para aparatur sipil negara (ASN) diminta menjadikan momentum HUT ke-48 Korpri tahun ini sebagai pijakan untuk berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian salah satu butir amanat Presiden Jokowi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat memimpin apel peringatan HUT Korpri di alun-alun rumah jabatan gubernur, kemarin.

Upacara tersebut dihadiri unsur pimpinan Forkopimda NTT, pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT dan jajaran ASN. Para ASN tampak mengenakan atasan batik Korpri dan bawahan sarung tenun ikat NTT.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur VBL menyerahkan santunan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta tabungan hari tua dari PT Taspen (Persero) kepada sejumlah ASN. Gubernur VBL juga menyerahkan SK pensiun kepada 10 ASN lingkup Pemprov NTT yangmemasuki masa purna bhakti pada 1 Desember 2019.

Gubernur membacakan naskah pidato Kepala Negara dalam acara dimaksud. Para ASN diminta terus brinivasi dalam berkarya melayani masyarakat.

“Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun Korpri ini sebagai pijakan untuk seluruh anggota Korpri untuk berlari lebih cepat dan melompat lebih tinggi dalam berkarya yang penuh dengan inovasi,” katanya.

 

 

Pemersatu Bangsa
Ia menegaskan Korpri harus bisa mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Jiwa Korps ini harus terus dijaga dalam suasana politik apapun.

Sebab, Korpri bukan organisasi politik tetapi merupakan organisasi kedinasan yang berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan sehingga harus fokus pada upaya pencapaian target.

“Anggota Korpri saya minta terus fokus, tetap fokus dan selalu fokus kepada pencapaian tujuan bernegara, karena pengabdian setiap anggota Korpri adalah tegak lurus terhadap bangsa dan bernegara” tambah dia.

Tema HUT ke-48 Korpri tahun ini adalah”Korpri Melayani, Berkarya dan Menyatukan Bangsa”. “Maka setiap anggota Korpri harus berkarakter sebagai birokrat yang melayani masyarakat,” demikian Presiden Jokowi salam amanatnya tersebut.

Menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat seluruh anggota Korpri harus terus melakukan inovasi. Inovasi merupakan rohnya birokrasi.

“Saat ini pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi melalui inovasi pemerintah yang menerapkan e-government. Pemerintahan yang berbasiskan elektronik diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien serta meminimalkan praktik korupsi,” ungkapnya.

Reformasi birokrasi oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik agar bersikap netral, merekatkan persatuan, tertib dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

1m5a9792

Di era revolusi industri 4.0 saat ini, Korpri tak boleh lengah dan harus terus memberikan pelayanan terbaik, disertai kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan.

Kepala Negara juga menaruh harapan pada anggota Korpri milenial agar senantiasa berinovasi, dan jangan merasa cukup setelah menjadi ASN.

Sementara itu Asisten III Setda NTT Kosmas D Lana kepada VN di ruang kerjanya, mengatakan, ASN wajib memahami dan melaksanakan amanat Presiden yang dibacakan Gubernur VBL tersebut.

Empat point pokok itu adalah ASN harus berpikir out of the box dengan berbagai lompatan kinerja. Kedua, ASN harus bekerja sesuai metode kekinian serta inovatif.
Ketiga, Korpri harus menjadi perekat bangsa maka tidak boleh berpaham radikal Keempat, ASN yang bekerja harus memiliki target.

Kosmas mengatakan para ASN harus mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku. ASN yang tersandung kasus korupsi akan dipecat melalui surat.

“Kita sudah mengeluarkan surat dan dipecat itu sudah direalisasikan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap” beber dia.

Pemprov NTT, lanjutnya, telah menyurari pemerintah kabupaten/kota se-NTT agar siapa saja PNS yang sudah terlibat kasus korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap wajib diberhentikan.

Dia mengatakan jumlah ASN Pemprov NTT lebih dari 16 ribu orang, termasuk guru SMA/SMK/SLB serta tiap UPTD atau cabang dinas di 22 kabupaten/kota. Sementara total keseluruhan ASN di NTT kurang lebih 60 ribu orang.

“Rata-rata di kabupaten/kota itu sekitar 2.000-3.000 orang ASN tinggal dikalikan 22 kabupaten/kota ditambahkan pemprov yang berjumlah lebih dari 60.000 orang ASN,” tandasnya. (mg-18/D-1)