Aturan Turunan Turunkan Tensi

berbagi di:
omnibus-law-editorial

 

 

 

UNDANG-UNDANG (UU) hanyalah kumpulan teks kalau tidak bisa diimplementasikan. Agar UU bisa dijalankan sebagaimana mestinya, menurut konstitusi, presiden menetapkan peraturan pemerintah (PP).

Peraturan pemerintah itulah yang kini ditunggu-tunggu setelah RUU Cipta Kerja disetujui DPR. Sedikitnya ada 40 aturan turunan yang mesti disusun, terdiri atas 35 PP dan 5 peraturan presiden (Perpres).

Pasal 185 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama tiga bulan. Akan tetapi, pemerintah sudah mencanangkan tekad agar aturan turunan itu selesai dalam jangka waktu satu bulan.

Tekad pemerintah itu bisa dipahami karena UU Cipta Kerja dibuat untuk mempermudah investasi. Tegas dikatakan bahwa salah satu penghambat investasi selama ini ialah obesitas regulasi. Saat ini terdapat 4.451 PP dan 15.965 Perda yang tumpang-tindih.

Sekalipun aturan turunan UU Cipta Kerja merupakan domain eksekutif, seluruh pihak berkepentingan dilibatkan. Jangan sampai aturan turunan itu justru menjadi pemicu kekecewaan baru.

Elok nian bila PP menjadi muara dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak setelah muncul riak-riak pengesahan UU Cipta Kerja. Dengan kata lain, aturan turunan itu pada satu sisi propekerja dan pada sisi lain tetap mengalirkan investasi.

Anggap saja aturan turunan itu sebagai rekonsiliasi setelah muncul perbedaan pandangan yang tajam. Karena itu, dalam membahas aturan turunan dibutuhkan dialog yang jujur, ada proses negosiasi untuk memberi dan menerima.

Peraturan turunan itu mestinya menjelaskan lebih terperinci pasal-pasal yang diatur di dalam UU Cipta Kerja sehingga lebih konkret dan aplikatif.

Termasuk membuat sejumlah pasal mengambang dalam UU Cipta Kerja tidak lagi ditafsirkan berbeda-beda yang memicu kontroversi.

Misalnya pasal-pasal mengambang dalam klaster ketenagakerjaan yang disorot oleh kalangan buruh, banyak dilempar ke aturan turunan. Sebut saja menyangkut ketentuan syarat, batas waktu, dan kompensasi untuk pekerja kontrak dan pekerja alih daya, juga skema jaminan kehilangan pekerjaan serta patungan pesangon antara pengusaha dan negara. Aturan itu pun harus mengatur tata cara penghitungan upah minimum, ketentuan waktu kerja, dan lembur.

Lewat aturan turunan yang lebih akomodatif itu, bolehlah pemerintah meyakinkan publik bahwa omnibus law tidaklah seperti yang ditakutkan.

Dalam hal perampingan izin berusaha di daerah yang selama ini kerap dikeluhkan prosesnya yang panjang, menjadi keniscayaan bagi pemerintah pusat untuk menampung aspirasi dari pemerintah daerah.

Penyusunan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja hendaknya dibangun di atas prinsip kepentingan bersama bahwa buruh tidak tertindas dan investasi tidak bablas. Aturan turunan itu mestinya mampu menurunkan tensi politik yang sempat tinggi saat pengesahan UU Cipta Kerja.