Balai Jalan Kukuh PUPR Salahi Aturan Pasang Tiang Lampu di Atas Trotoar El Tari

berbagi di:
foto-hal-01-cover-141120-headshoot-kepala-bpjn-ntt-mukhtar-napitupulu

Mukhtar Napitupulu
Kepala BPJN NTT

Rafael L Pura

BALAI Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah NTT tak bergeming meski Pemkot Kupang menyatakan BPJN dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pemasangan lampu hias jembatan dan LPJU dalam wilayah Kota Kupang.

BPJN tetap berpatokan pada surat kesepakatan di atas meterai yang diterbitkan pada 14 Agustus 2020 lalu dan diteken Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang Benyamin Hendrik Ndapamerang dan Kepala BPJN NTT Mukhtar Napitupulu.

Melalui Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTT M Syazili kepada wartawan kemarin, menegaskan kembali bahwa pihaknya tetap mengacu pada surat yang dikeluarkan 14 Agustus 2020 terkait persyaratan-persyaratan dalam surat persetujuan prinsip pemindahan lampu jalan dekoratif Dinas PUPR Kota Kupang.
Ditanya lagi soal keterlibatan pihaknya dalam tim pembangunan, Syazili enggan berkomentar. Ia kembali menyatakan akan tetap mengacu pada surat yang dikeluarkan. “Terkait itu, sudah seperti surat yang kami keluarkan,” katanya.

Dalam Surat BPJN halaman 1 tentang Izin Pemasangan Lampu Hias Jembatan (LHJ) dan LPJU tertanggal 14 Agustus 2020 yang kopiannya diperoleh VN kemarin, disebutkan bahwa Dinas PUPR Kota Kupang diizinkan untuk pemasangan LPJU di ruas Jalan El Tari, Frans Seda, Piet Tallo, dan Adisucipto. Sedangkan LHJ di Jembatan Namosain, Jembatan Liliba, dan Jembatan Oesapa.
Dinas PUPR juga diwajibkan melaksanakan pengaturan laulintas dan pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi harus sesuai spesifikasi jalan dan jembatan Bina Marga Tahun 2018. Dan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk penyelenggara jalan.

Sedangkan dalam surat halaman 2 tentang Persetujuan Prinsip Pemasangan LHJ dan LPJU Kota Kupang, secara jelas tercantum di poin 2a yang menyebutkan bahwa pemasangan tiang LPJU di tepi terluar trotoar pada 2 jalur kiri dan kanan serta pada median jalan dengan pondasi 50 cm x 50 cm dengan kedalaman 100 cm.

Sedangkan Kepala Ombusdman NTT Darius Beda Daton yang dikonfimasi terpisah, mengatakan ia tetap mengacu pada aturan yang ada. “Ya, kami tetap mengacu pada izin prinsipnya. Pemasangan tiang itu, tidak sesuai izin prinsip,” tulis Darius dalam WA.

Wali Kota Geram

Sementara itu, informasi yang dihimpun VN kemarin menyebutkan, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore merasa geram terhadap surat yang dikeluarkan BPJN I NTT yang berisi pemidahan tiang lampu jalan dekoratif di Jalan El Tari Kupang. Padahal Balai Jalan terlibat sejak proses awal pemasangan lampu jalan tersebut.

Pembangunan lampu jalan itu juga dikabarkan telah melalui tahap survei dan koordinasi bersama Balai Jalan, dan dinyatakan tidak jadi masalah. Namun belakangan, Balai Jalan menerbitkan surat meminta Pemkot menggeser tiang lampu jalan.

Akana tetapi, Kepala Dinas PUPR Kota Kupang Benyamin Hendrik Ndapamerang menegaskan tidak akan lagi membayar biaya penggeseran tiang lampu penerangan jalan dari area trotoar.
“Namanya pekerjaan semuanya tentu butuh biaya tetapi kan tidak kita bayarkan kalau seandainya akan dibongkar. Kan tidak ada pembayaran ulang begitu,” tegasnya kepada NTTTerkini.com.

Dia juga menyatakan akan berkordinasi dengan Balai Jalan, PPK dan kontraktor untuk menempuh alternatif terbaik. “Tiang lampu itu tidak dipindahkan ke mana-mana, hanya digeser. Jika memang di tengah akan geser ke pinggir. Daripada pejalan kaki tidak lihat tiang sebesar itu, ditabrak celaka lagi. Jadi digeser saja,” tegasnya.

Proyek perluasan jaringan LPJU ruas jalan utama tersebut terdiri dari dua jenis paket yakni lampu jalan dekoratif setinggi 9 meter dan lampu jalan biasa setinggi 7 meter dengan total sebanyak 1.800 dengan nilai kontrak mencapai Rp9,9 miliar hingga Desember 2020 dan masa pemeliharaan 1 tahun. (*/mg-07/C-1/yan/ol)