Banyak Potensi Pendapatan Pajak Belum Tergarap

berbagi di:
img_20200126_000714

 

 

 

Stef Kosat

Pemerintah Kota Kupang telah menetapkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) sebesar Rp 200 miliar. Badan Pendapatan Daerah menargetkan penerimaan dari perpajakan sebesar Rp 111 miliar sehingga sisa pendapatan sebesar Rp 89 miliar berasal dari OPD atau dinas lainnya.

Hal ini disampaikan Ketua Sekretaris Badan Pendapatan Kota Kupang Alfred Lakabela, saat diwawancarai di ruangannya, Jumat (24/1).

Alfred mengatakan potensipoten PAD Kota Kupang berada di PBB, sebesar Rp 17 miliar.

“Sedangkan hotel, restoran, reklame, hiburan di bar, dan parkiran juga berkontribusi besar karena pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang sudah semakin bagus,” kata Alfred.

Ia juga menekankan masih ada sejumlah potensi yang perlu digarap dan belum tersentuh sama sekali karena regulasi tidak mendukung misalnya potensi pertumbuhan kuliner di tiap sudut kota pada malam hari mulai dari pasar malam Kampung Solor, PKL di sepanjang jalan Kota Kupang, baik yang berjualan dengan mobil maupun yang menggunakan meja.

“Semua potensi ini belum tergarap karena terganjar regulasi atau UU 28 Tahun 2009 itu, telah membatasi pemerintah untuk memanfaatkan potensi itu. Karena tidak ada definisi jelas penerimaan pajak daerah itu harus dari kategori apa, restoran, rumah makan atau apa? Untuk itu pemerintah Kota Kupang masih mencari regulasi yang relevan supaya dapat menggarap potensi yang besar itu,” ujar Alfred.

Selain potensi di atas Pemkot Kupang juga ingin perluasan pengembangan pajak dari kos-kosan yang belum tersentuh. Sesuai aturan 10 kamar kos ke atas akan mendapat pajak. Namun, fakta lapangan menunjukan kos-kosan di Kota Kupang yang beromset besar adalah kosan di bawah 10 kamar namun bertarif hingga Rp 1,5 juta karena fasilitasnya lengkap.

Sedangkan kos-kosan yang lebih dari 10 kamar harga sewanya hanya Rp 350 per bulan.

‘Kos-kosan ini belum pernah tergarap karena regulasi tidak mendukung. Maka potensi ini harus digarap untuk menambah PAD dan regulasi harus dibuat ke depan”, pinta Alfred.

Kendala lain dari pengelolaan pajak Kota Kupang, menurut Alfred pajak daerah ini masih dikelola secara konvensional sehingga pengelolalaan pajak belum maksimal dan PAD juga masih minim. Padahal, daerah lain di Indonesia pengelolaan pajak sudah digital/modern. Sehingga sejak 2019 lalu Pemkot Kupang bekerja sama dengan Bank NTT untuk mulai terapkan sistem digital dalam menagih pajak.

Tetapi yang masih mengganjal adalah regulasinya harus dipersiapkan. Karena sistem digital yang dikerjamsamakan oleh Pemkot Kupang dan pihak lain tidak serta merta jalan. Maka perlu kerja keras untuk segera beralih ke sistem online. Gunam menerapkan sistem online maka, SDM badan pendapatan juga harus mengikuti diklat/bimtek.

Tujuannya adalah menambah wawasan supaya pegawai badan pendapatan bisa bekerja secara maksimal. Selain itu, Bimtek bertujuan mempersiapkan regenerasi SDM pada dinas tersebut. Sebab banyak SDM di badan pendapatan yang dimutasi dan generasi tua harus dipersiapkan penerusnya. Generasi tua akan pensiun maka diklat untuk persiapan penerus bersifat wajib

Sementara Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore saat pengukuhan kepala Badan Pendapatan, dr Ari Wijana mengatakan untuk memaksimalkan PAD Kota Kupang, maka sistem Smart City harus diterapkan di badan pendapatan. Pemkot Kupang, akan bekerja sama dengan berbagai bank. Supaya setiap bank dapat menempatkan chip di tiap teler bank sehingga kalau ada transaksi apapun dari perusahaan mana maka pajaknya langsung masuk rekening pendapatan Kota Kupang, ” jelas Jefri.

Menurutya, selama ini belum ada sistem online. Nantinya, kalau ada perusahaan, hotel dan restoran yang tidak mau menerapkan sistem online maka Pemkot Kupang akan menutup usahanya.

“Itu sudah jelas, sehingga di 2020 semua perusahaan diwajibkan menggunakan smart city dan linknya lansung masuk pendapatan daerah,” jelasnya

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada aplikasi seperti yang ia harapkan.

Menurutnya, begitu aplikasi itu terinstal di kasir hotel dan teler bank maka jika ada transaksi maka pajaknya langsung masuk rekening pendapatan.

Aplikasi yang diinginkan Jeriko minimal sistemnya sama seperti WA.

“Jadi, walaupun pengusaha nakal mencabut kabel konektik yang masuk rekening pendapatan, namun sistem akan tetap memasukan transaksi saat kabel dicabut sehingga PAD tidak berkurang,” tegasnya. (bev/ol)