Banyak Proyek Diduga Sarat KKN, Warga segera Laporkan Kades ke kejaksaan

berbagi di:
img-20210222-wa0023_crop_34

 

Warga Desa Naku, tengah menunjukkan tumpukan material untuk proyek pengerjaan rabat jalan Wesaki-Fatunebo, yang tidak tuntas dikerjakan.

 

 

 

Gusty Amsikan

 

 

WARGA Desa Naku, Kecamatan Biboki Feotleu, membeberkan dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran di desa tersebut. Pengelolaan anggaran dalam program Anggurmerah dan Sari Tani serta pengelolaan Dana Desa terkesan korup. Persentase realisasi sejumlah proyek fisik yang bersumber dari Dana Desa juga sangat rendah dan bahkan ada proyek fisik yang tidak direalisasikan padahal anggarannya habis terpakai. Masyarakat sangat berharap penegak hukum dapat mengambil langkah guna memintai pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak terkait.

Hal tersebut disampaikan dua orang perwakilan warga Desa Naku, Yulius Amos Mauk dan Agustinus Taek Tnesi, kepada media ini, Senin (22/2) di Desa Naku.

Yulius Amos Mauk mengatakan pengelolaan sejumlah anggaran di Desa Naku berjalan tidak sesuai dengan harapan. Pada tahun 2013, Desa Naku memperoleh anggaran sebesar Rp 250.000.000 dalam program Anggur Merah. Anggaran tersebut dibagikan kepada masyarakat dan tersisa Rp13.000.000 di tangan berdahara lama. Sisa anggaran tersebut hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Pada tahun 2015, Desa Naku kembali memperoleh anggaran sebesar Rp 300.000.000 dalam program Sari Tani. Anggaran tersebut dibagikan kepada 54 kepala keluarga (KK) yang tersebar di empat kelompok tani.

Menurut Amos, masing-masing KK memperoleh anggaran sebesa Rp 626.000. Berdasarkan laporan terakhir tahun 2019, dilaporkan bahwa realisasi total hanya 16 persen. Padahal, fakta di lapangan, realisasi total mencapai 30 persen. Ada sejumlah data pengembalian yang dipangkas dan dilaporkan belum dikembalikan. Realisasi anggaran tersebut juga digunakan oleh mantan Kepala Desa Naku, Daniel Taek, sebesar Rp 10.000.000 dan istri sekretaris desa sebesar Rp 11.000.000.

Pada tahun 2016 dilaksanakan proyek pembukaan jalan baru di Kampung Wesamara Roto sepanjang 1.100 meter dengan pagu anggaran sekitar Rp 100.000.000 lebih. Pekerjaan tersebut baru diselesaikan pada tahun 2018. Selain itu, proyek pengadaan meteran listrik yang penanganannya seharusnya satu atap, namun pelaksanaannya melibatkan tiga kontraktor. Alhasil, hingga saat ini, ada 18 KK yang belum memperoleh meteran listrik, padahal Pemerintah Desa telah melunasi pembayarannya.

”tiga tahun berturut-turut mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018, ada proyek pembangunan WC sehat sebanyak 155 unit, dengan rincian tahun 2016, 50 unit, tahun 2017, 55 unit, dan tahun 2018, 50 unit. Sistem pengerjaannya semi swakelola dengan hitungan satu unit 10 juta. Kenyataan banyak yang tidak selesai dikerjakan, cuma sepuluh persen dari total perencanaan. Inilah yang menjadi persoalan berkepanjangan di desa kami,”jelasnya.

Hal senada disampaikan Agustinus Taek Tnesi. Menurutnya, ada pula sejumlah program pemberdayaan dan fisik yang sama sekali tidak terlaksana. Seperti proyek pengerjaan rabat jalan Wesaki-Fatunebo pada tahun 2019. Pihak ketiga hanya menurunkan material dan tidak ada pengerjaan dalam waktu dua tahun ini.

Mirisnya lagi, material yang diturunkan juga tidak sesuai dengan RAB yang ada.
Selain itu, program pengadaan bibit kacang tanah dengan pagu anggaran sebesar Rp 39.000.000 pun tidak dilaksanakan. Program yang seharusnya direalisasikan pada tahun 2019 itu, hingga saat ini tidak terlaksana. Bibit kacang tanah yang diadakan sama sekali tidak dibagikan kepada masyarakat. Program pelatihan pencelupan benang dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.900.000 juga tidak dilaksanakan. Padahal, seluruh anggaran program tersebut telah habis terpakai.

Ia menegaskan, dalam waktu dekat ini, perwakilan masyarakat Desa Naku akan segera melaporkan dugaan penyelewengan anggaran tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU. Ia berharap penegak hukum dapat mengambil langkah guna memintai pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak terkait. (Yan/ol)