Baru 11 Kabupaten Lapor Realisasi BLT

berbagi di:
screenshot_2020-05-20-21-03-01-54

 

 

 

Putra Bali Mula

Realisasi bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa di Provinsi NTT hingga 16 Mei 2020 mencapai  Rp 12,87 miliar yang diberikan kepada 21.460 keluarga penerima manfaat (KPM). Tercatat baru 11 kabupaten yang melaporkan penyaluran BLT untuk keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 ini.

Padahal, Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran dari program Dana Desa senilai Rp 957 miliar dari kapasitas Dana Desa untuk NTT Tahun 2020 senilai Rp3 triliun lebih.

Data realisasi BLT tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah XXII Ditjen Perbendaraan Negara Provinsi NTT, Lidya Kurniawati Christyana pada virtual meeting bersama OJK NTT, BI Perwakilan NTT, sejumlah pimpinan OPD Provinsi NTT, akademisi, perbankan dan perwakilan dunia usaha/industri, Selasa (19/5).

Seraya merincikan ke-11 kabupaten (lihat tabel) yang sudah melaporkan realisasi BLT Dana Desa, Lidya mengingatkan perlunya antisipasi terkait adanya kontraksi pada fiskal regional akibat menurunnya PAD dan dana transfer Pemerintah Pusat, serta penurunan pagu belanja APBD Provinsi NTT.

Lidya juga menyebut proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 secara nasional sebelum Covid-19 adalah 5,3 persen pada APBN 2020, namun pertumbuhan ekonomi sesudah Covid-19 nantinya diperkirakan tidak mudah (2,3 persen). Kondisi itu menyebabkan adanya potensi kemiskinan di Indonesia.

“Ada potensi naiknya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka,” ungkapnya.

Sementara realisasi Bansos di NTT hingga April 2020 melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, dan Program Bantuan Sosial Tunai cukup signifikan.

PKH sebesar Rp806,10 miliar untuk 721.297 KPM. Penyaluran PKH ini ada tiga jenis yaitu PKH reguler, tambahan, perluasan.

Penyaluran PKH Reguler Rp688,49 miliar untuk 353.822 KPM; PKH tambahan (Covid-10) Rp114,14 miliar untuk 354.138 KPM, dan PKH Perluasan Rp3,47 miliar untuk 13.337 KPM.

Sedangkan Program Sembako sebesar Rp314,13 miliar untuk 496.069 KPM. Penyalurannya melalui program sembako reguler Rp301,26 miliar untuk 431.718 KPM; dan program sembako tambahan (Covid-19) Rp12,87 miliar untuk 64.351 KPM.

Sementara untuk Program Bantuan Sosial Tunai Rp168,91 miliar untuk 281.521 KPM.

Konsumsi Rumah Tangga
Pengamat ekonomi dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Frits Fanggidae dalam pertemuan virtual tersebut sempat menyoroti kebijakan fiskal yang dinilainya perlu memitigasi langsung konsumsi rumah tangga.

“Konsumsi rumah tangga dan kegiatan rumah tangga pertanian, bagaimana kebijakan fiskal ini dapat memitigasi konsumsi rumah tangga ini. Saya kira ada banyak kebijakan yang tidak langsung ke rumah tangga tapi melalui media dan perbankan,” kata dia.

Kepala Perwakilan BI NTT I Nyoman Ariawan Atmaja menyebutkan pertumbuhan ekonomi NTT pada Triwulan I 2020 2,84 persen (year on year), melambat dari Triwulan sebelumnya yang mencapai 5,32 persen.

“Hal tersebut didorong oleh dampak penanganan pandemi Covid-19 yang mulai mempengaruhi kegiatan ekonomi di NTT, terutana permintaan domestik,” ungkapnya.

Sedangkan Konsumsi Rumah Tangga tercatat 4,41 persen lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pada Triwulan IV 2019 sebesar 4,58 persen. Sementara untuk kinerja lapangan usaha utama NTT yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan I 2020 tumbuh 2,55 persen lebih rendah dibandingkan Triwulan IV 2019 yang mencapai 7,79 persen. Perlambatan tersebut dipengaruhi curah hujan rendah yang mengganggu produktivitas pertanian, serta virus yang menyerang ternak babi milik warga yang menahan kinerja sublapangan usaha peternakan. (mg-06/R-4)