Baru 33 Desa Cairkan Dana Desa

berbagi di:
img-20190822-wa0013

 
Frengky Keban

Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Sumba Tengah, Sofrein U. S Marisi mengaku dari total 65 Desa Di 5 Kecamatan di Sumba Tengah baru 33 desa yang sudah melakukan proses pencairan tahap kedua.

Hal ini disampaikan Sofrein U. S Marisi kepada VN, Kamis (22/8) siang di ruangannya.

Sofrein mengatakan jumlah desa yang sudah melakukan pencairan itu memang masih sangat sedikit namun hal itu ungkapnya bukanlah masalah. Pasalnya, keterlambatan itu baru terjadi setelah proses pencairan dana desa tahap I selesai pada juni kemarin. Apalagi dengan penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terbilang baru bagi desa tentu keterlambatan semacam ini ungkapnya masihlah dalam batas wajar dan bisa ditolerir.

“Dulu kan manual sekarang dengan sistem online semacam ini tentu perlu adaptasi dan pelatihan terus menerus buat para aparat desa. Tidak heran kami sering melakukan pelatihan soal ini,”ungkapnya lagi.

Saat ditanya apakah selama ini tidak ada indikasi penyalagunaan anggaran dana desa, Sofrein menyebut bahwa hal itu belum ditemukan sampai sekarang. Namun dirinya tidak menampik sejak tahun 2018 dirinya sering menerima masyarakat yang mengeluhkan perihal penggunaan dana desa di desanya.

“Kalau yang datang lebih banyak mengeluh saja. Tidak lebih dari itu. Kalau penyalagunaan itu ranahnya inspektorat. Mereka yang lebih tahu soal penyalagunaan dana desa kalaupun itu ada,”katanya.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dengan membentuk tim satgas pencegahan bersama pihak inspektorat dan babimkhatibmas. Hal ini diperlukan sebagai upaya mencegah desa untuk tidak melakukan korupsi terhadap dana desa yang bernilai M tersebut. Dampak keberadaan Satgas ini sendiri sebutnya sudah mulai terasa. Banyak desa menjadi sangat hati-hati dalam menggunakan dana desa yang diterima.

Hal senada pun disampaikan salah satu Babimkhatibmas yang bertugas di desa Matatakeri, Manurara, Waimanu, Malingga dan Dameka, Bripda Frid Tamelan. Menurut Frid kehadiran satgas pencegahan ini hanya ingin memgingatkan aparat desa untuk lebih mawas diri dan tidak terjebak dalam perilaku korupsi yang kerap dialami desa selama ini.

“Kami lebih banyak mengingatkan saja. Bukan hanya sekedar menggunakan dana desa tapi juga mengingatkan desa terkait pembangunan di desa. Contohnya kalau ada proyek pembangunan di desa yang belum selesai tentu kami ingatkan mereka soal itu supaya bisa dibereskan. Kalaupun ada indikasi penyalagunaan dana desa, saya pikir hal itu belum ada khususnya di desa dampingan saya. Soalnya pengawasan dan pencegahan terus kami lakukan,”ujarnya lagi. (kbn/S-1)