Bawaslu Rote Minta KPU Lakukan PSU

berbagi di:
logistik pemilu

 

 

Dikson Neolaka

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rote Ndao meminta Komisi Pemilihan Umun (KPU) Rote Ndao melakukan pemilihan suara ulang (PSU) terhadap sejumlah TPS yang telah direkomendasi oleh pengawas TPS. Namun sampai sekarang KPU Rote Ndao belum memberikan jawaban, padahal batas waktu utk melakukan PSU sampai tanggal 27 April 2019.

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawasu Rote Ndao Tarsis Tumeluk ketika ditemui di sela sela rapat pleno rekapitulasi di kantor Camat Lobalain, Selasa (23/4). Ia dikonfirmasi terkait belum ada jawaban dari KPU soal rekomendasi PSU oleh Bawaslu Rote Ndao.

“Tidak ada alasan bagi KPU Rote Ndao untuk tidak menjawab atau melakukan PSU sebab semua data dan fakta sudah kita sampaikan,” katanya.

Ia mengatakan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melalui Panwas Kecamatan Pantai Baru, merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) yang berada di tiga tempat pemungut suara (TPS). Yakni TPS 1,2,dan 4 di Desa Tunggganamo Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao
PSU tersebut dilakukan karena Bawaslu menemukan dalam tahap pemungutan suara pada 17 April 2019, ditemukan warga saat mencoblos menggunakan e-KTP tidak sesuai alamat tempat tinggal dan juga mengunakan Kartu Keluarga (KK) serta nama orang lain.

“Ada usul PSU kerena ada warga yang mengikuti pencoblosan menggunakan e-KTP tidak sesuai alamat tempat tinggal. Warga itu beralamat di Atambua, Sumba dan ada juga bukan nama sesungguhnya . Seluruhnya kurang lebih ada sekitar 11 orang yang terbagi di tiga TPS,” ungkapnya.

Selain itu ada dua TPS di Kecamatan Rote Barat Laut, yaitu TPS 1 Kelurahan Busalangga,, dimana pada saat pemilihan menggunakan e-KTP milik orang lain, dan TPS 2 di Desa Oetutulu, dimana ada anak di bawah umur ikut mencoblos, maka diajukankanlah PSU,” ujar Tumeluk

Ketika ditanya kalau KPU Rote Ndao tidak melakukan PSU, Tumeluk menjawab tidak ada alasan KPUD tidak melakukan PSU, sebab bukti-bukti jelas.

“Kalau memang dipaksakan tidak PSU, maka KPU bisa dilaporkan ke DKPP dan bisa dituntut pidana, sebab ini sudah menyangkut kesalahan penyelenggara yang lalai, dan KPU harus lakukan PSU, dan sampai saat ini belum ada rekomendasi dari KPU Rote Ndao terkait ada tidaknya PSU,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Panwas Kecamatan Pantai Baru, Hani Tade yang dihubungi Rabu (24/3) malam, menjelaskan, di Kecamatan Pantai Baru ada tiga TPS ditemukan pelanggaran pemilu. Pelanggaran itu yakni pengguna hak pilih yang melakukan pencoblosan di tiga TPS itu menggunakan e-KTP tidak sesuai alamat tempat tinggalnya serta kartu keluarga milik orang lain.

“Tiga TPS itu ada masyarakat yang ikut coblos tapi alamat e-KTP tidak sesuai alamat tempat tinggal. Yang kita temukan e-KTP itu masing-masing berasal dari Kabupaten Belu dan Sumba . Sehingga kita merekomendasikan ke KPU Rote Ndao untuk di adakan PSU,” Ujarnya.

Sementara Ketua Panwas Kecamatan Rote Barat Laut Yanti Fanggidae yang dihubungi ke ponselnya meminta KPU Rote Ndao melakukan PSU di dua tempat di kecamatannya yang direkomendasi PSU, karena kesalahan itu sangat fatal. Misalnya di TPS 2 Oepapan Desa Oetutulu ada pemilih di bawah umur, sesuai aturan itu tidak diperbolehkan, jadi KPU Rote Ndao jangan ada kepentingan tidak lakukan PSU.

Sementara itu, Ketua Komisioner KPUD Kabupaten Rote,Kristian Daepani yang dihubungi lewat hand phone membenarkan hal itu. Ia mengatakan bahwa KPUD telah mendapatkan rekomendasi dari panwas kecamatan untuk melakukan PSU di tiga TPS. Yakni TPS 1,2,dan TPS 4 desa Tungganamo dan di kelurahan Busalangga satu TPS dan di Desa Oetutulu TPS 2. Dan kami masih melakukan kajian kajian terkait Rekomendasi bawaalu, dan kami akan menjawabnya

Sampai saat ini pihaknya sedang melakukan rapat koordinasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang, dan kalau sudah ada keputusan baru disampaikan kepada masyarakat. (mg-16/S-1)