Berjuba Lengkap, Puluhan Biarawan Datangi Bupati TTU, Tolak Pameran HUT Kefamenanu

berbagi di:
img-20200916-wa0038

 

Biarawan/ti pose bersama Wakapolres TTU, Kompol Yeter B Selan, usai berdialog, Rabu (16/9).

 

 

 

Gusty Amsikan

 

 

BIARAWAN-Biarawati se-Dekenat Kefamenanu yang dipimpin langsung oleh Ketua Dekenat Kefamenanu, Romo Gerardus Salu, mendatangi Pemerintah Kabupaten TTU, Polres TTU, dan DPRD Kabupaten TTU, Rabu (16/9). Kedatangan para biarawan-biarawati tersebut untuk memprotes dan menolak dengan tegas sikap Pemkab TTU yang bersikeras menggelar pameran pembangunan, expo, dan pasar rakyat dalam rangka HUT ke-98 Kota Kefamenanu.

Langkah Pemerintah Daerah yang menggelar kegiatan di tengah pandemi covid-19 berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan rakyatnya serta dipastikan akan menyebabkan adanya cluster baru penyebaran Covid-19.

Pantauan media ini di lapangan, sekira pukul 11.30 Wita, para biarawan-biarawati dengan menggunakan jubah lengkap mendatangi Kantor Bupati TTU untuk menemui Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes yang sebelumnya telah mengonfirmasi pertemuan tersebut. Setibanya di Lobby Kantor Bupati TTU, para biarawan-biarawati hanya ditemui oleh para Asisten, dan menjelaskan bahwa Bupati Fernandes sedang sakit dan tidak dapat menemui para biarawan-biarawati. Mendengar informasi tersebut, para biarawan-biarawati memutuskan untuk tidak melanjutkan dialog bersama utusan Pemda TTU karena mereka menginginkan pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati TTU. Para biarawan-biarawati berjanji akan kembali menemui Bupati TTU kapan saja. Mereka kemudian lanjut mendatangi Polres TTU.

Setibanya di Mapolres TTU, para biarawan-biarawati disambut oleh Wakapolres TTU, Kompol Yeter B. Selan, dan para perwira lainnya. Pada kesempatan itu, para biarawan-biarawati lalu menyampaikan membacakan pernyataan sikap yang dibacakan Romo Dicky Letto, yang menyebut rencana Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sejumlah kegiatan dalam masa pandemi Covid-19 secara kasat mata melanggar protokol kesehatan serta peraturan penanggulangan penularan Covid-19. Kegiatan tersebut seperti lomba pacuan kuda yang telah diselenggarakan di Tanjung Bastian serta pameran pembangunan, expo, dan pasar rakyat yang akan diselenggarakan dalam sepekan di Kota Kefamenanu.

Menanggapi kegiatan tersebut, FKUB Kabupaten TTU telah mengeluarkan pernyataan sikap dan surat bernomor 06/FKUB.TTU/X/2020 yang intinya meminta Pemerintah Daerah membatalkan pelaksanaan kegiatan lomba pacuan kuda, pameran pembangunan, expo, dan pasar rakyat. Terhadap pernyataan sikap FKUB dan berdasarkan Pedoman Pastoral Keuskupan Atambua Selama Masa New Normal, maka para biarawan-biarawati menyatakan mendukung seluruh pernyataan sikap FKUB Kabupaten TTU dan mengapresiasi sikap Pemerintah Daerah yang membatalkan sejumlah kegiatan yang melibatkan siswa-siswi TK hingga SMA.

Pihaknya menyayangkan sikap Pemerintah Daerah dan panitia yang tetap melaksanakan lomba pacuan kuda tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Untuk itu, pihaknya mendesak Pemerintah Daerah dan panitia agar dengan tegas membatalkan pelaksanaan pameran pembangunan, expo, dan pasar rakyat. DPRD TTU diminta secara aktif dan tegas melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Aparat keamanan harus melakukan penegakan hukum dan menindak tegas berbagai pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 sesuai aturan yang berlaku.

Para biarawan-biarawati juga meminta umat Katolik dan seluruh masyarakat agar tidak menghadiri pameran pembangunan, expo, dan pasar rakyat jika Pemerintah Daerah dan panitia tetap kukuh melaksanakan kegiatan tersebut. Para biarawan-biarawati meminta pihak Polres TTU agar tidak segan-segan melakukan penertiban jika Pemerintah Daerah tetap bersikeras melaksanakan pameran pembangunan. Mereka bahkah menawarkan tenaga untuk membantu Polres TTU membubarkan kegiatan tersebut jika masih tetap dipaksakan berjalan.

Wakapolres TTU, Kompol Yeter B. Selan ketika berdialog dengan para biarawan biarawati mengatakan Polres TTU sejauh ini tetap berpegang pada keputusan awal untuk tidak mengeluarkan izin keramaian terhadap pagelaran pameran, expo, dan pasar rakyat dalam rangka HUT Kota Kefamenanu. Pihaknya juga telah melayangkan surat kepada Pemda TTU untuk meminta pertimbangan pembatalan karena kegiatan tersebut akan mengumpulkan banyak orang dan berpotensi menjadi cluster baru penyebaran Covid-19.

Kedatangan para biarawan-biarawati dan PMKRI tersebut akan menjadi dasar bagi Polres TTU untuk melayangkan surat permohonan pembatalan untuk ke sekian kalinya kepada Pemda TTU. Sementara, terkait permintaan para biarawan-biarawati untuk membubarkan kegiatan pameran pembangunan jika dipaksakan berjalan tanpa izin keramaian, pihaknya akan menyampaikan kepada Kapolres TTU sebagai pengambil kebijakan.

“Sejauh ini kita tetap pada sikap tidak mengeluarkan izin keramaian. Sementara
terkait permintaan untuk membubarkan kegiatan pameran pembangunan jika dipaksakan berjalan tanpa izin keramaian, kita akan sampaikan kepada Kapolres TTU sebagai pengambil kebijakan,”pungkasnya.

Desakan senada juga datang dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu, Sanctus Yohanes Don Bosco. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, segera membatalkan pameran pembangunan dan pasar rakyat yang digelar dalam rangka HUT ke-98 Kota Kefamenanu.

Pantauan media ini di lapangan Rabu (16/9), sebanyak 10 kader PMKRI Cabang Kefamenanu, Sanctis Yohanes Don Bosco, menggelar aksi mimbar bebas dimulai depan Marga PMKRI Jalan L. Lake perempatan Nasleu-Perempatan Tulip-Perempatan Pasar Lama Kota Kefa.

Usai menggelar mimbar bebas, PMKRI lalu mendatangi Polres TTU dan Makodim 1618/TTU untuk menemui, Kapolres TTU, dan Dandim 1618/TTU dan menyerahkan pernyataan sikap serta mendukung penolakan/pembatalan penyelenggaraan Pameran Pembangunan dan pasar rakyat dalam rangka memperingati HUT ke-98 Kota Kefamenanu.

Dandim 1618/TTU, Letkol Arm. Roni Junaidi mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang diambil PMKRI Cabang Kefamenanu karena hal tersebut merupakan wujud kepedulian mahasiswa terhadap situasi yang dialami masyarakat. Pihaknya sudah menegaskan melalui surat dan mengimbau Pemerintah Daerah untuk membatalkan kegiatan pameran pembangunan, expo, dan pasar rakyat. Namun, jika kegiatan tersebut dilaksanakan maka pihaknya siap menurunkan personil untuk menegakkan protokol kesehatan.

“Kita sangat mengapresiasi kepedulian mahasiswa. Kita sangat mengharapkan kegiatan ini dibatalkan. Kita sudah lakukan survey tempat dan ternyata belum ada tempat cuci tangan. Kalau kegiatan ini dilaksanakan, saya dan Kapolres akan menurunkan anggota untuk menegakkan protokol kesehatan. Pemakaian masker harus sesuai protokol, usia dibatasi, dan pengecekan kesehatan. Harus ada ketegasan dari semua pihak. Jangan sampai protokol kesehatan belum dilaksanakan, orang sudah masuk ke area pameran pembangunan,”pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, dalam menanggapi kedatangan FKUB mengatakan Pemerintah Daerah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan tindakan antara penerapan new normal serta aktivitas yang dilakukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal itu dilakukan agar sektor ekonomi tetap bergairah dan perlindungan terhadap masyarakat terkait Covid-19 juga tetap harus berjalan. Dengan masukkan yang disampaikan FKUB, Pemerintah Daerah akan melengkapi berbagai hal yang berhubungan dengan protokol Covid-19 agar proses pameran pembangunan berjalan dengan penerapan protokol Covid-19.

“Pemda memahami ada kecemasan dan kekhawatiran tekait pandemi ini. Aktivitas masyarakat dan pemerintahan tidak terhenti, tetapi yang patut dijaga adalah protokol kesehatan yakni cuci tangan, hand sintizer, jaga jarak, dan pakai masker. Kita masih masuk zona hijau karena salah satu warga kita yang terinfeksi, walaupn penduduk TTU, tapi terinfeksi di Jakarta dan dirawat di Kupang. Walaupun demikian, protokol covid-19 tetap diperhatikan. kita akan atur ada pintu masuk dan keluar. di pintu masuk akan ada pengukuran suhu, kalau ada yg suhunya melebihi batas normal, maka petugas akan langsung tangani,”jelasnya.

Fenandes menambahkan ada beberapa pengurangan kegiatan seperti keterlibatan anak-anak dalam kegiatan olahraga, atraksi budaya bonet, dan gerak jalan. Pihaknya saat ini masih melihat persiapan pelaksanaan pameran pembangunan, jika sudah memenuhi protokol kesehatan barulah dibuka. Pihaknya juga mewajibkan semua pihak yang ingin terlibat dalam expo agar melampirkan hasil swab test. (Yan/ol)