BNN Latih ASN Rehabilitasi Pecandu Narkoba

berbagi di:
foto-hal-15-foto-master-bnn

Kepala BNNP NTT Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi berpose bersama para peserta usai membuka kegiatan Pelatihan Petugas Rehabilitasi Instansi Pemerintah berupa Pelatihan Intervensi Psikososial, di Aston Hotel Kupang, kemarin.

 

 

Sinta Tapobali

Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (BNNP NTT) melatih perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membantu mengawasi sekaligus merehabilitasi para pengguna narkoba. Pelatihan digelar 7 -11 Oktober mendatang di Hotel Aston Kupang.

Kepala BNNP NTT Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi mengatakan jumlah penyalagunaan narkoba di Indonesia untuk penduduk usia 10-59 tahun mencapai 3.3 juta orang.

“Jika kita lihat dari status sosial penyalaguna tersebut, pekerja duduki urutan rengking pertama mencapai 2 juta orang, untuk pelajar jumlah mencapai kurang lebih 800 ribu orang, pengangguran kurang lebih 500 ribu orang,” jelasnya.

Namun, berdasarkan hasil penelitian 2018 yang dilakukan BNN dan LIBI di 13 provinsi besar di Indonesia, ada  pergeseran yang tadinya kategori pekerja berjumlah 2 juta orang di 2017, tahun 2018 turun menjadi 1.5 juta orang. Namun 2018 justru kenaikan tetjadi pada kategori pelajar yang mengalami kenaikan sangat signifikan. Bila awalnya sekitar 800 ribuan orang naik menjadi 2.3 juta orang.

Di NTT jumlah penyalagunaan narkoba berdasarkan hasil penelitian tahun 2017, tercatat mencapai 36 ribu dari total jumlah penduduk sekitar 5,2 juta orang yang usianya 10 sampai 59 tahun. BNNP NTT merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap penanggulangan dan pencegahan narkotika mempunyai empat pilar, yakni pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi.

“Terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi kalau kita lihat dan evaluasi masih belum banyak masyarakat secara sukarela mau melaporkan diri untuk dilakukan tindakan pemulihan atau rehabilitasi. Kesadaran masyarakat NTT masih rendah sekali untuk melapor dan dilaporkan oleh orangtua atau keluarga,” tandasnya.

BNNP NTT sangat memerlukan kerja sama dan sinergitas dari para stakeholders untuk saling mendukung untuk menurunkan angka preventif di wiliayah NTT.

“Keterlibatan bapak ibu sangat kami butuhkan untuk pelaksanaan rehabilitasi, saya minta untuk peserta ikut kegiatan pelatihan ini dengan sunguh-sungguh dan serius. Saya minta kerja sama dan kepeduliannya terkait degan pelaksanaan kegiatan ini,” pintanya.

Untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap narkotika, diperlukan adanya keseriusan dan kepedulian dari semua pihak, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab BNN serta kepolisian, namun menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu setiap OPD di Provinsi NTT juga harus ikut melaksanakan dan mencapai suatu persamaan persepsi dan pemahaman karena ini masalah yang sangat mengkhawatirkan.

“NTT saat ini merupakan provinsi transit, tapi kalau tidak ada kepedulian, maka NTT akan menjadi provinsi tujuan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi provinsai produsen. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama pemerintah untuk membantu kami mencegah ini,” tegasnya.

Ketua Panitia Marcel Openg dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan rehabilitas bagi pecandu narkoba sehingga pecandu narkoba mendapatkan pelayanan yang optimal.

Selain itu, untuk meningkatkan tugas dan fungsi lembaga rehabilitasi medis milik pemerintah dalam upaya penyelenggaraan layanan rehabilitasi rawat jalan terhadap pengguna narkotika provinsi NTT. Kegiatan itu diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari tiga orang dari BNNP NTT dan 22 orang berasal dari instansi pemerintah. (mg-23/C-1)