BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pengawas Pemilu

berbagi di:
foto-hal-12-bpjs-kpu-malaka

Ketua KPU Malaka, Makarius Bere Nahak dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTT Armada Kaban berpose usai penandatanganan kerjasama Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor KPU Malaka, Rabu (12/2). Foto: Wilfrid/VN

 

 

Wilfrid Wedi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kecelakaan dan kematian kepada seluruh pengawas pemilu di tempat pemungutan suara.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT Armada Kaban kepada VN di Kantor KPU Malaka, Rabu (12/2), menyampaikan terimakasih kepada ketua KPU Malaka karena sudah memberikan kesempatan untuk melindungi seluruh panitia ad hock untuk Pilkada Malaka di Tahun 2020.

“Ini adalah penandatanganan yang pertama dari sembilan Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada di Provinsi NTT dan kami pikir ini adalah hal yang sangat baik membantu paniti penyelenggara,” ucapnya.

Ketua KPU, Komisioner dan Sekretaris Kabupaten Malaka tidak hanya sebatas melihat proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten ini dapat terselenggara dengan baik tetapi petugasnya harus sudah terjamin dari perlindugan ketenagakerjaan.

“Karena ini merupakan niat baik dari ketua KPU maka hari ini kita tandatangani Perjanjian kerjasama (PKS) dengan tujuan melindungi panitia penyelenggara dari kecelakaan kerja ataupun kematian,” ujarnya.

Apabila petugas pemilu pada saat menyelenggarakan pemilu mengalami kecelakaan kerja maka pihaknya akan menanggung pengobatan dan perawatan sampai sembuh.

“Kalau butuh pembiayaan pengobatan 1 juta sampai 100 miliar kita akan proses dan siap dibayar,” katanya.

Untuk petugas dalam penyelenggaraan mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia maka santunan itu 48 kali dari upah yang dilaporkan jadi disetarakan kurang lebih Rp 96 juta.

“Jadi petugas KPU Kabupaten Malaka tidak perlu khawatir cukup mengerjakan fungsinya saja dengan baik terkait dengan risiko kecelakaan kerja dan kematian itu sudah dilindungi oleh Ketua KPU melalui BPJS ketenagakerjaan,” ucapnya.
Kemudian terkait iuran yang harus dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp10.530 per bulan dengan jangka waktu yang bervariasi.

“Untuk panitia ad hock di tingkat kecamatan mereka kerja selama delapan bulan sedangkan KPPS hanya satu bulan di periode september saat menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten ini. Apabila mereka mau perpanjang maka akan diproses lagi sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada,” tuturnya.

Sementara Ketua KPU Malaka, Makarius Bere Nahak mengatakan, untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan di tingkat KPU Provinsi bahwa untuk melindungi para pekerja secara khusus penyelenggara pemilu tingkat ad hock.

“Berdasarkan pengalaman tahun 2019, banyak penyelenggara yang jatuh korban dan di sini kita bersyukur bahwa BPJS TK memiliki niat yang bagus dalam hal ini membantu KPU secara khusus melindungi para penyelenggara panitia ad hock. Tapi kita juga punya kemauan untuk dilindungi.

Ia juga mengapresiasi kepada BPJS TK karena sudah mau bekerjasama dengan KPU Malaka untuk melindungi penyelenggara ad hock dan manfaatnya sangat bagus karena atas dasar penjelasan dari pihak BPJS.

“Jadi dari 12 Kecamatan 127 desa memiliki 325 TPS. Karena untuk anggota PPK ada 60 orang, PPS, 381 orang dan KPPS 2.275 orang dan ini sangat baik sehingga semuanya bisa dijamin dan dilindungi.

Hal senada disampaiakan Ketua Bawaslu Malaka, Petrus Manek Nahak, menuturkan bahwa ada jaminan ketenagakerjaan selama panita ad hock bertugas untuk melaksanakan pilkada di tahun ini.

“Karena dilihat dari penghasilan saja untuk mau menjamin kecelakaan atau kematian maka honorarium tidak mencukupi. Maka kami pikir ini adalah hal yang sangat baik,” ucapnya. (mg-24/S-1)