BPKP NTT Komit Kawal Pembangunan di NTT

berbagi di:
img-20210305-wa0001

 

 

 

 

 

Kekson Salukh

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kantor perwakilan (Kanwil) NTT berkomitmen untuk mengawal setiap proses pembangunan di NTT mulai dari perencanaan hingga pembangunan.

Kepala BPKP Perwakilan NTT Sofyan Antonius yang ditemui VN di ruang kerjanya, Jumat, (5/3) siang mengatakan, dalam menjalankan setiap tugas dan pelayanan BPKP selalu berpedoman pada taglinenya yaitu BPKP harus hadir dan bermanfaat.

Sofyan menjelaskan, setiap bidang yang ada di BPKP NTT memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Mulai dari pengawasan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), pengawasan dana APBN hingga dana APBD.

“Dari pimpinan itu BPKP harus hadir dan bermanfaat. Kami memiliki beberapa bidang yang harus bekerja sesuai bidang masing-masing, contohnya bidang akuntansi negara itu harus mengawal dengan baik BUMN/BUMD, Bidang IPP harus mengawal dana APBN dengan baik, bidang APD harus mengawal dana APBD. Jadi semua  benar-benar harus mengawal dengan baik sesuai tugasnya,” ungkapnya.

Sofyan menegaskan, BPKP  NTT selalu mendahulukan pendekatan preventif dalam menjalankan tugas pengawasan, karena pendekatan yang dilakukan adalah pengawalan dari tahap awal perencanaan.

“Karena banyak penyimpangan itu terjadi dari awal atau perencanaan seperti mark up harga dan sebagainya. Intinya kita siap mengawal dari awal sampai selesai,” jelasnya.

Awal kehadiran BPKP dulu semua berjalan dengan sistem yang baik, dan pengawasan yang baik, sehingga menurut dia, jika sistem dan pengawasan yang baik seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kemudian BPKP menggandeng Inspektorat dengan maksimal maka dipastikan tidak ada penyimpangan.

“Kita bicara saat ini lebih banyak preventif, pengawalan dan pendampingan dari pada kita bicara kasus-kasus biarkan itu dari proporsi sendiri dari aparat penegak hukum. Jika semua sistem dan pengawasan berjalan baik dari dulu maka kita harapkan penyimpangan itu diperkecil bahkan dihilangkan,” tandasnya.

Ia mengungkapkan, saat ini BPKP juga diminta untuk mengawal dana desa sebanyak 60 ribu desa dan BUMDES sebanyak 30 ribu sehingga untuk menjangkau semua maka menggandeng APIP seperti Inspektorat.

“BPKP tidak bisa berjalan sendiri untuk menjangkau semua makanya kami Kerjasama dengan APIP seperti inspektorat daerah dengan cara memberikan pendidikan, dan ilmu untuk menjalankan pengawasan, bimtek dan sosialisasi kepada daerah jadi mereka kalau sudah bisa kerja maka mereka sudah turun dahulu sebelum BPKP turun,” cetusnya.

Ia menambahkan, BUMN/BUMD yang ada di NTT sudah dibentuk Sistem Pengendalian Intern  (SPI) yang dilatih oleh BPKP. Jika itu semua sudah berjalan maka walaupun personil BPKP terbatas tetapi bisa maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Kita sudah memberikan diklat-diklat yang bersifat online, sehingga walaupun dana dan personil BPKP terbatas tetapi kita bisa menjangkau mereka. Ini sesuai permintaan Gubernur NTT kemarin saat Sertijab,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya saat menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPKP NTT yang lama kepada Kepala BPKP yang baru mengatakan, APIP harus dapat berperan sebagai bagian dari early warning system, quality assurance, consulting service, dan problem solver sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dapat terdeteksi lebih dini, agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyelesaian sebelum masalahnya menjadi semakin berkelanjutan.

“Ke depannya diharapkan tata kelola keuangan negara/daerah akan menjadi lebih baik. Oleh karna itu APIP harus segera mampu meningkatkan kapabilitas menjadi level 3 Kapabilitas APIP di dalam RP JMN 2022-2024,” pintanya.

Gubernur Laiskodat meminta program peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta fungsi pemerintah dan peran pengawasan intern menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan penguatan akuntabilitas dan kinerja keuangan negara.

Ia mendorong BPKP menjalankan tugas dan kewenangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang bagaimana terbentuknya BPKP dalam tugas pengawasan dan pembinaan.

“Saya sebagai Gubernur melihat tugas pembinaan harus didorong terus agar nantinya tugas BPKP dan BPK jadi lebih ringan,” jelasnya. (bev/ol)