BPOM Tandatangani MoU dengan Unkriswina Sumba

berbagi di:
whatsapp-image-2019-06-25-at-15-40-39

Kepala BPOM RI Penny K Lukito (kiri) didampingi Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali (kanan), menyaksikan penandatanganan MoU Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat oleh Kepala Balai POM NTT Sem Lapik dengan Rektor Unkriswina Sumba Pdt Norlina Rambu Jola Kalunga, di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Waingapu, Selasa (25/6) siang. Foto: Frangky Johannis/VN

 

 

Frangky Johannis

Dalam rangka membangun sinergisitas semua pemangku kepentingan di Bidang Kesehatan, khususnya Pengawasan Obat dan Makanan, maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI dalam hal ini diwakili Balai POM Nusa Tenggara Timur (NTT), melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Kristen Widya Wacana (Unkriswina) Sumba tentang kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Waingapu, Selasa (25/6), oleh Kepala Balai POM NTT Sem Lapik dengan Rektor Unkriswina Sumba Pdt Norlina Rambu Jola Kalunga, disaksikan langsung Kepala BPOM RI Penny K Lukito didampingi Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali.
Kepala Badan POM RI Penny K Lukito dalam sambutannya mengatakan, BPOM terus berupaya mewujudkan komitmen pemerintah memastikan negara hadir di seluruh pelosok negeri. MoU ini merupakan penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, Pulau Sumba memiliki banyak pintu masuk melalui laut yang dapat menjadi akses peredaran obat dan makanan ilegal. Sesuai asil pengawasan Balai POM di Kupang, menunjukkan masih maraknya obat keras beredar di sarana ilegal (pasar/lapak/kios) dan kosmetik ilegal. Hal ini menjadi tantangan bagi BPOM, artinya pengetahuan masyarakat Sumba terkait obat dan makanan, termasuk kosmetik, masih rendah.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, kata Penny, diperlukan koordinasi lintas sektor secara terus-menerus dalam rangka pengawasan obat dan makanan, termasuk melakukan pembinaan secara terpadu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

“Sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, peran Pemerintah Pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan secara lebih efektif,” katanya.

Penny mengatakan, di Provinsi NTT Badan POM RI memiliki Balai POM di Kupang, kantor POM di Kabupaten Ende dan Manggarai Barat, serta Pos POM di Atambua, Belu.

Keberadaan kantor pengawasan tersebut agar dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha di NTT selain untuk mendapatkan pelayanan publik terkait pendaftaran produk obat dan makanan, juga untuk menyampaikan informasi dan pengaduan seputar obat dan makanan.

Kepala BPOM RI Penny K Lukito (kiri) menyerahkan plakat kepada Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali (kanan), usai menyaksikan penandatanganan MoU Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Waingapu, Selasa (25/6) siang.
Kepala BPOM RI Penny K Lukito (kiri) menyerahkan plakat kepada Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali (kanan), usai menyaksikan penandatanganan MoU Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Waingapu, Selasa (25/6) siang.

“Karena itu, saya mengajak Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat serta media untuk aktif berperan dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan di Pulau Sumba,” ujar Penny.

Pantauan VN, setelah menyaksikan penandatanganan MoU tersebut, Penny K LukitoPenny K Lukito berdialog dengan lebih 300 orang generasi milenial Unkriswina Sumba dalam acara Kampanye Cerdas Menggunakan Kosmetik.

Ia mengajak para generasi milenial untuk peduli terhadap keamanan kosmetik yang digunakan karena di era digital saat ini, membawa peluang dan tantangan tersendiri untuk pasar di Indonesia, khususnya dalam hal ini bisnis kosmetik.

Menurutnya, penjualan online memudahkan konsumen membeli produk kosmetik. Tingginya tingkat penjualan kosmetik secara online diikuti pula dengan peningkatan peredaran kosmetik ilegal.

“Data penindakan Badan POM tahun 2018 menunjukkan bahwa 78 persen nilai temuan obat dan makanan ilegal adalah kosmetik karena itu mari kita lebih cerdas dan teliti dalam memilih dan menggunakan kosmetik,” ajaknya.

Penny berharap agar kerja sama Badan POM dengan stakeholders di daerah terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. “Semoga rangkaian kegiatan kunjungan kerja ini menjadi momentum kolaborasi sinergisitas antara lintas sektor di daerah untuk meningkatkan obat dan makanan aman menuju Indonesia sejahtera,” tutupnya.

Rektor Unkriswina Sumba Pdt Norlina Rambu Jola Kalunga menjelaskan, pencapaian pelaksanaan Tri darma perguruan tinggi, tidak terlepas dari kerja sama yang baik dengan pihak eksternal. Dan Unkriswina telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra, baik pemerintah, lembaga agama, LSM, swasta, perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Menurutnya, kerja sama dengan BPOM RI ini merupakan tindak lanjut kegiatan bersama Balai POM Kupang, di mana dipandang perlu untuk penandatangan MoU untuk meningkatkan peran masing-masing.

“Membangun sinergisitas dan kerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang kesehatan sangat dibutuhkan. Sektor kesehatan menjadi tantangan yang tidak sederhana dalan pembanguan Indonesia. Dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, termasuk perguruan tinggi,” kata Norlina.

Kerjasama ini, kata kata Norlina, Unkriswina lebih banyak menjalankan kapasitasnya dalam melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk keselamatan. Kerja sama itu juga dapat diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai inovasi pada program studi yang ada. (bev/ol)