BPS Rombak Metedologi Pengukuran Inflasi dan NTP

berbagi di:
foto-hal-09-kepala-bps-ntt-dan-staf-edisi-310120

Kepala BPS NTT Darwis Sitorus (kiri) memberikan sosialisasi pemutakhiran diagram timbang indeks harga tahun 2018, didampingi Kabid Statistik Distribusi BPS NTT, Dem Sabuna, di kantor BPS NTT, Kamis (30/1). Foto: Rafael/VN

 

 
Rafael L. Pura

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemutakhiran tahun dasar dalam perhitungan indeks harga konsumen (IHK) dan NiIai Tukar Petani (NTP) yang semula menggunakan tahun dasar 2012 menjadi 2018.

Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus, saat sosialisasi pemutakhiran diagram timbang indeks harga tahun 2018 di kantor BPS setempat, Kamis (30/1) mengatakan, pemutakhiran tahun dasar mulai diberlakukan tahun 2020.

“BPS melakukan pemutakhiran data untuk menjaga relevansi dari IHK. Dalam pemutakhiran ini, metodologi dan cakupan IHK akan diperbaharui. Selain itu, pola pembobotan dan paket komoditas barang dan jasa juga diperbaharui setiap lima tahun sekali,” ujarnya.

Sitorus mengatakan, pemutakhiran tahun dasar dilakukan karena terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat, perkembangan teknologi, dan perubahan struktur sektor pertanian.

Perubahan tersebut mengakibatkan paket komoditas dan diagram timbang hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang sebelumnya digunakan sebagai tahun dasar sudah tidak sesuai lagi untuk menggambarkan keadaan sekarang secara tepat. Karenanya untuk mendapatkan angka inflasi yang lebih tepat dilakukan pemutakhiran tahun dasar.

“Untuk menjaga kualitas data, mulai 2020 ini BPS akan melakukan perubahan tahun dasar secara berkala, dengan harapan hasilnya bisa menangkap berbagai fenomena terkini,” ujarnya.

Dalam metodologi perhitungan IHK dengan tahun dasar 2018 ini, kata Sitorus, cakupan kota IHK akan bertambah, dari sebelumnya hanya dua kabupaten/Kota menjadi tiga Kabupaten/Kota.

Dari yang sebelumnya Kota Kupang dan Maumere saja, sekarang ditambah satu lagi menjadi kota Infalsi, yaitu Kota Waingapu. Kota Kupang mewakili darataran Timor, Kota Maumere mewakili daratan Flores, dan Waingapu mewakili daratan Sumba.

Dengan tambahan ini, lanjut Sitorus, cakupan sampelnya meningkat, dari 2.800 rumah tangga pada atahun 2012, meningkat menjadi 4.000 rumah tangga di tahun 2018.

Dari paket komoditasnya juga berubah, dari 430 paket di tahun 2012, meningkat menjadi 447 komoditas, sebab ada paket komoditas lama yang dibuang dan ada paket komoditas baru yang dimasukan.

Komoditas lama yang dikurangi antara lain, melinjo, petai, sukun, sawo, tembakau kapuk, jarak, ayam ras petelur, telur ayam buras, telur ayan ras, telur itik, bawal, nelanak dan biji nangka, sementara komoditas baru yabg ditambahkan antara lain, pupuk, benih, pestisida, dan barang modal.

Untuk proporsi nilai konsumsi juga berubah, dimana sebelumnya makanan 38,20 persen dan non makanan 61,97 persen, menjadi makanan
37,39 persen dan non makananan menjadi 62,61 persen di tahun 2018.

Sementara untuk perhitungan nilai tukar petani (NTP), yang berubah adalah cakupan wilayah, dari 19 kabupaten pada 2012 menjadi 21 kabupaten di tahun 2018. Jumlah rumah tangga yang disajikan sampel juga berubah. Dari 1.626 rumah tangga (2012) menjadi 6.976 rumah tangga di tahun 2018.

Komponen konsumsi rumah tangga, kata Sitorus, memasukan jasa keuangan di 2018, yang sebelumnya di tahun 2012 tidak dimasukan. Motode samplingnya juga berubah menjadi probability sampling yang sebelumnya di tahun 2012 menggunakan Purposive Sampling.

Kabid Statistik Distribusi BPS NTT, Dem Sabuna mengatakan, pemutakhiran data ini, akan disajikan untuk pertama kali pada 15 Februari mendatang, saat jumpa pers bulanan BPS. (mg-03/E-1)