Bukan Beri Contoh Tokoh Provokasi Massa

berbagi di:
tolak-provokasi

 

 

BEREKSPRESI, berbeda sikap, menyampaikan aspirasi dan pendapat, serta berunjuk rasa mendukung atau menolak suatu kebijakan merupakan hak konstitusional warga.

Setiap warga negara boleh berunjuk rasa sejauh tidak melanggar batas ketentuan dan aturan yang berlaku. Faktanya, banyak unjuk rasa kerap melewati batas-batas tersebut.

Unjuk rasa menolak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kita khawatirkan termasuk bentuk penyampaian ekspresi semacam itu.

Beberapa hari terakhir, unjuk rasa penolakan UU Ciptaker marak di sejumlah wilayah. Palu, Akibat aksi tersebut, banyak fasilitas publik rusak. Di Ibu Kota, 18 halte bus Trans-Jakarta dan pos polisi hancur. Puluhan pengunjuk rasa dan aparat keamanan cedera.

Kita mengecam aksi kerusuhan tersebut. Apalagi, aksi anarkis itu dinyatakan bukan spontan, melainkan bentuk pengerahan massa yang disponsori pihak tertentu untuk membuat rusuh.

Bukan hanya disponsori, aksi itu diduga juga diprovokasi tokoh-tokoh tertentu. Sejumlah pejabat pemerintah pun secara eksplisit menyatakan hal itu melalui berbagai pernyataan yang menyebut bahwa pemerintah sudah mengetahui aktor intelektual di balik aksi anarkis tersebut.

Kita sepakat aksi anarkis itu merupakan tindakan tidak sensitif. Sebab, saat ini bangsa tengah berada di masa sulit. Rakyat bersama pemerintah tengah sulit berjuang melawan pandemi covid-19 dan resesi ekonomi. Namun, alih-alih membantu memulihkan ekonomi dan mencegah penularan virus, sponsor dan provokator justru memperburuk keadaan dengan menambah panas dan berat persoalan.

Kita sejatinya masih berharap tokoh-tokoh ini berubah sikap dengan berperilaku seperti negarawan. Sudah sepatutnya mereka memberikan contoh yang baik, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara terlebih dahulu alih-alih mementingkan ego pribadi dan kepenting an kelompok.

Menjadi tanggung jawab mereka, para tokoh, untuk menyadarkan masyarakat, mengajak warga agar berpikir cerdas, tidak cepat memercayai berita palsu alias hoaks, dan tidak menyebar-nyebarkan teori konspirasi.

Jika perilaku memprovokasi dan mensponsori semacam itu terus saja dilakukan, mereka tidak boleh ditoleransi dan dibiarkan. Karena itu, sudah benar pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, Kamis (8/10) malam, yang menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas aksi anarkistis yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

Kita pun mendorong agar bukan hanya pelaku aksi anarkistis di lapangan yang ditindak tegas. Aktor intelektual di balik itu juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum, siapa pun dia dan apa pun latar belakang, kedudukan, serta jabatan sebelumya. Tindak tegas dan proses hukum tanpa pandang bulu!