Bukti Pembubaran Ormas Diperkuat

berbagi di:
Mendagri Tjahjo Kumolo

 

 

 

Pemerintah mempercepat pengumpulan bukti untuk membubarkan sejumlah ormas di daerah. Pemerintah telah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia karena bertengtangan dengan ideologi Pancasila.

 
“Ada beberapa ormasormas kecil,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo seperti dilansir Media Indonesia, Jumat (11/8).

 

Sayangnya, Tjahjo enggan menyebutkan nama ormas yang dimaksud dan di daerah mana saja. Menurut Tjahjo, ormas kecil yang tengah dicermati itu memiliki kegiatan di beberapa provinsi.

 

Ormas kecil tersebut berbeda dengan HTI yang memiliki paham anti-Pancasila. “(Ormas kecil ini) sifatnya lebih radikal,” ucap dia.

 
Tjahjo mengungkapkan pencermatan ormas tersebut sebenarnya sudah berlangsung lebih dari dua tahun. Saat ini, pihaknya masih terus mengumpulkan buktibukti sebelum benar-benar membubarkan ormas tersebut.

 
“Sedang ditambah (buktibuktinya). Harus kuat, harus lengkap (buktinya). Menuduh seseorang jadi tersangka kan butuh lebih dari satu alat bukti. Ini alat bukti harus lengkap,” cetusnya.

 
Sementara itu, Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih mengatakan ada beberapa ormasyang diduga mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Namun, ia mengaku belum memperoleh informasi spesifik tentang ormas tersebut.

 
“Yang pasti sudah bubar HTI, yang lainnya masih dalam pemantauan. Kita belum dapat info detailnya. Ini kan masih dipantau, jadi belum bisa kami beri tahu apa saja ormasnya,” ujar Sulis.

 
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berada di Makassar, mengatakan, pembubaran HTI lewat PerppuOrmas sudah berjalan di rel yang benar. Tudingan Presiden Joko Widodo otoriter dinilai salah alamat.

 
“Itu kan penilaian orang. Di mana-mana, di Malaysia, malah lebih hebat lagi. Di Arab Saudi juga begitu dalam hal pembubaran ormas. Tapi, tidak berarti mereka menjadi diktator. Pemerintah itu harus ada ketegasan. Jadi harus membedakan antara ketegasan dan diktator,” beber Kalla.

 
Kalla menekankan, Perppu Ormas merupakan bentuk ketegasan menertibkan organisasi yang tidak memenuhi ketentuan yang ada dan bersikap tidak toleran terhadap perbedaan.

 
“Kalau pemerintah tidak tegas, terus dianggap lemah begitu,” ujar Kalla.

 

 

 

 

Sumber: MTVN