Bulan Juli, Gaji Bupati TTU Dan 30 Anggota DPRD Resmi Dipotong

berbagi di:
img_20200629_220247

 

 

 

 

Gusty Amsikan

Bupati Timor Tengah Utara (TTU) bersama 30 orang anggota DPRD TTU mendapat sanksi pemotongan hak keuangan selama enam bulan terhitung Juli sampai dengan Desember 2020.

Sanksitersebut diberikan lantaran APBD Kabupaaten TTU Tahun Anggaran 2020 tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten TTU, tetapi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020.

Perbedaan pendapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD TTU terkait Rancangan KUA-PPAS yang berujung pada tidak adanya kesepakatan antara kedua lembaga tersebut dalam membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2020 menjadi penyebab dijatuhkannya sanksi pemotongan hak keuangan tersebut.

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, ketika dimintai tanggapannya terkait saksi pemotongan hak keuangan tersebut, Senin (29/6) di Kefamenanu, mengatakan berdasarkan Surat Penegasan Gubernur NTT, ia selaku Bupati TTU ditegaskan untuk tidak membayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 dan pasal 106 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 kepada Bupati TTU dan DPRD TTU karena secara bersama-sama tidak menyepakati Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2020. Dirinya tidak keberatan dengan sanksi pemotongan hak keuangan itu dan siap melaksanakan sanksi tersebut.

Menurut Fernandes, besaran hak keuangan Bupati dan DPRD TTU yang dipotong selama enam bulan mencapai 5 miliar lebih. Jumlah tersebut merupakan akumulasi gaji bupati sebesar Rp 5,9 juta per bulan serta gaji dan tunjangan para anggota dewan. Anggaran tersebut saat ini masih ada di kas daerah dan akan dialihkan untuk kegiatan-kegiatan lain yang efektif pada perubahan anggaran mendatang.

”Besok pagi kita akan keluarkan surat ke DPRD sebagai tindak lanjut keputusan gubernur untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati dan 30 orang anggota DPRD. Sanksi itu adalah hak keuangan selama enam bulan ke depan. Hak hanya pada gaji mulai Juli sampai Desember. Saya selaku Bupati siap melaksanakan itu. Saya tidak keberatan dan akan bekerja seperti biasa,”jelasnya.

Ia menambahkan sanksi tersebut harus diterima dan dijalankan. Keberatan terhadap penjatuhan sanksi tersebut seharusnya disampaikan pada saat pemeriksaan dari tim provinsi. Apabila telah ada penjatuhan sanksi, maka aparat di tingkat bawah harus siap menjalankannya. Pengajuan keberatan setelah penjatuhan sanksi adalah langkah yang keliru.

Ketua DPRD TTU, Hendrik Frederikus Bana, ketika dikonfirmasi secara terpisah mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari Gubernur NTT tertanggal 19 Juni 2020 dengan perihal penegasan terkait penjatuhan sanksi pemotongan hak keuangan DPRD TTU selama enam bulan. Sanksi tersebut diberikan menyusul keterlambatan pembahasan APBD Tahun 2020 dan perbedaan pendapat terkait APND sehungga Pemerintah Daerah mengambil langkah menetapkan APBD Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati. Setelah menerima surat tersebut, pihaknya langsung menggelar rapat bersama dan membahas adanya penjatuhan sanksi tersebut.

Pihaknya bersepakat bersurat ke Pemeritah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk menyampaikan kronologis bahwa proses sidang tiga telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku, dan anggaran telah ditetapkan pada 29 November 2019 lalu. Namun, pada 30 November 2019, pihak Pemerintah Daerah meminta DPRD mengamandemen palu kesepakatan pada 29 November 2019.

“Saya selaku pimpinan sudah membangun komunikasi dengan 30 orang anggota DPRD dan menyampaikan surat menyangkut sanksi itu dalam rapat. Kita akan melakukan konsultasi ke provinsi dan menyampaikan bahwa proses sidang tiga dilewati sesuai mekanisme. Penetapan anggaran tertanggal 29 November 2019. Seluruh tahapan sudah kami lewat. Tetapi 30 november 2019 Pemda meminta kami mengamandemen palu kesepakatan yang sudah ditetapkan tanggal 29 Novmeber itu. Tetapi proses penetapan sudah final,”pungkasnya.(bev/ol)