Bupati Fernandes Sebut Laporan Araksi Tentang Dugaan Korupsi Dana Pilkada Mengada-Ada

berbagi di:
img-20200628-wa0054

 

 

 

 

Gusty Amsikan

Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes menegaskan laporan dugaan penyelewengan keuangan negara senilai Rp 676.000.000 yang dilayangkan oleh Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) ke Tipikor Polres TTU tidak benar.

Dana hibah senilai RP 676.000.000 tersebut dicairkan untuk membayar hak pihak ketiga yakni honor PPK, PPS, dan KPPS. Pencairan anggaran pun dilakukan setelah dibahas bersama DPRD TTU.

Hal tersebut disampaikan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, kepada wartawan, Jumat (26/6) di Kefamenanu, ketika dimintai tanggapannya terkait laporan yang dilayangkan Araksi beberapa waktu lalu.

Fernandes mengatakan dana hibah atau kesepakatan hibah yang ditandatangani KPUD TTU dan Pemerintah Daerah pada saat itu sebesar Rp 16 miliar rupiah. Dalam proses selanjutnya, pencairan dilakukan dua kali, masing-masing sebesar Rp 4 miliar dan Rp 6 miliar. Dengan demikian, total dana hibah yang dicairkan sebesar Rp 10 miliar dan tersisa Rp 6 miliar.

Dalam perjalanan, pihak KPUD TTU mengajukan permintaan pencairan dana hibah untuk membayar hak pihak ketiga yakni honor PPK, PPS, dan KPPS. Permintaan pencairan dari KPUD TTU tersebut terlebih dahulu dibahas bersama DPRD TTU barulah ditindaklanjuti dengan pencairan anggaran sebesar RP 676.000.000. Pencairan tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui pembahasan bersama DPRD TTU.

“Semua proses ada dokumennya. Dana hibah atau kesepakatan hibah itu, pada saat ditandatangani oleh KPU dan Pemerintah Daerah ada 16 miliar, kemudian dalam proses pencairannya hanya cair dua kali, 4 miliar dan 6 miliar, jadi 10 miliar. Kesepakatannya kan 16 miliar. Kemudian ada hak pihak ketiga yang harus dibayarkan oleh KPU, ada honor PPK, PPS dan KPPS. Sehingga pada saat mereka mengajukan itu ya kita bahas bersama DPRD, bukan bayar sepihak, karena ada di APBD Induk tahun 2012. Sehingga kesepakatannya kemudian kita hanya membayar honor pihak ketiga yakni PPK, PPS, dan KPPS,”jelasnya.

Fernandes menambahkan anggaran sebesar Rp 676.000.000 tersebut dicairkan ke KPUD TTU dan pihak KPUD TTUlah yang melakukan pembayaran ke pihak ketiga. Tugas Pemerintah Daerah hanya sebatas mencairkan uang dari kas daerah. Selebihnya, pihak KPUD TTU yang menangani urusan operasional uang tersebut.

Untuk itu, laporan dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilayangkan oleh Araksi sama sekali tidak benar. Ia menegaskan semua bukti penggunaan anggaran tersebut ada di KPUD TTU. Apabila dibutuhkan, semua pihak ketiga dapat dikumpulkan dan ditanyai terkait honor yang mereka terima. Dengan demikian, duduk perkara kasus tersebut dapat benar-benar jelas.

“Uang itu kita cairkan ke KPU dan KPUlah yang melakukan pembayaran ke pihak ketiga. Totalnya 676 juta. Tidak ada penyalahgunaan seperti yang ada. Mari kumpulkan semua pihak ketiga dan tanyakan apakah mereka menerima honor ataukah tidak. Semua bukti ada di KPU. Tugas kita hanya mencairkan uang dari kas daerah, menyerahkan ke KPU. KPU yang menangani urusan operasional uang itu. Kita tidak ikut di dalam pemanfaatan uang itu. Yang paling tahu dana itu digunakaan atau tidak itu adalah KPU. Kita hanya mengeluarkan itu. Jadi tahun 2012 total dana hubahnya ada 2 miliar, dalam dana hibah 2 miliar itu didalamnya 676 juta dana hibah untuk KPUD TTU untuk menyelesaikan hak pihak ketiga,”pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, pada (18/6) lalu, Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes kembali dilaporkan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) ke Tipikor Polres TTU, terkait dugaan penyelewengan keuangan negara senilai Rp. 676.000.000. Pasalnya, pada tahun 2010, Pemda TTU telah menghibahkan dana sebesar 16 milyar untuk membiayai proses Pemilukada TTU untuk proses hingga dua putaran.

Namun, pada tahun 2012, KPU kembali mengajukan permohonan anggaran Rp. 676.000.000 dan disetujui oleh Bupati Fernandes. Hal tersebut, bertentangan dengan penggunaan keuangan negara. Fernandes dinilai, sewenang-wenang memanfaatkan jabatan sebagai Kepala Daerah menyelewengkan keuangan negara, untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok tertentu.

Seperti disaksikan media ini di Polres TTU, kedatangan Araksi bersama tim langsung menemui Kasat Reskrim Polres TTU, Iptu Sujud Alif Yulamlam. Usai menggelar audiens Kepada Kasat Reskrim, Araksi menyerahkan laporan tertulis Nomor: 13/VI/ARAKSI/2020, perihal, laporan dugaan korupsi yang ditujukan kepada Kapolres TTU.

Usai melapor, Ketua Araksi, Alfred Baun, kepada wartawan mengatakan sesuai laporan Araksi, pihaknya meminta Kapolres TTU untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi oleh Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes yang diduga telah melakukan penyelewengan keuangan negara senilai Rp.676.000.000.

Menurut Alfred, pada 11 Juli 2012, Fernandes meminta pencairan anggaran tersebut melalui bendahara pengeluaran Pemda TTU, Yustina M. Berkanis. Pencairan tersebut atas permohonan Ketua KPUD TTU kala itu, Asterius Da Cunha, atas disposisi Bupati Fernandes, untuk segera ditindaklanjuti.

Araksi menduga, permohonan pencairan tersebut diduga merupakan konspirasi penyelewengan keuangan negara antara Asterius Da Cunha dan Bupati Fernandes, lantaran hal tersebut dinilai kontradiksi dengan MOU antara KPUD dan Pemda TTU, kala itu.

“MOU antara KPUD dan Pemda saat itu adalah menghibahkan anggaran 16 milyar untuk biaya Pilkada tahun itu bahkan sudah dihitung sampai dua putaran. Meskipun faktanya hanya satu putaran. Dana sebesar itu sudah mengcover semua proses kala itu. Dan berdasarkan aturan pertanggung jawaban enam bulan setelah pelantikan. Lalu uang sebesar Rp.676.000.000, itu untuk apa di cairkan di tahun 2012? Bahkan pencarian anggaran itu tidak disetujui DPRD saat itu dan tidak termuat dalam dokumen APBD,” cetusnya.(bev/ol)