Bupati Manggarai Dilaporkan ke KPK

berbagi di:
Ilustrasi Korupsi

 

 

Sejumlah warga yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) melaporkan Bupati Manggarai Kamelus Deno ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dilaporkan ke lembaga antirasuah karena diduga melakukan korupsi dengan mengalihkan anggaran proyek irigasi senilai Rp2 milar dari Wae Wakat, Desa Gulung, Kecamatan Satarmese ke Wae Wunut, Desa Rado, Kecamatan Cibal.

OMS juga melaporkan mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Vinsen Marung dan Idar selaku Kepala Tim Survei Lokasi tahap II dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Vinsen Marung, Idar, dan Deno diduga secara bersama-sama melawan hukum melakukan korupsi dengan mengalihkan anggaran dalam proyek tersebut,” kata Ketua OMS Yuvensius Runding di Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 26 Juli 2017.

Runding menjelaskan, dugaan korupsi dibuktikan dengan adanya beberapa Surat Keputusan (SK) Bupati Manggarai yang tidak sesuai dengan realisasi proyek. Dalam SK, Desa Gulung ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan proyek sesuai dengan survei pertama.

“Namun, dalam pelaksanaannya, proyek senilai Rp2 miliar itu dialihkan ke Wae Wunut, Desa Rado, yang tidak lain adalah kampung halaman Bupati yang berkuasa sejak 2015 itu,” terang Runding.

Menurut Runding, dua dari beberapa SK tersebut berisi penetapan lokasi kegiatan bantuan peningkatan infrastruktur bidang irigasi yang bernomor HK/281/2016 dan tentang penetapan lokasi kegiatan bantuan peningkatan infrastruktur bidang jalan bernomor HK/282/2016. Kedua SK tersebut ditetapkan pada 27 Juni 2016, setelah survei terakhir yang digelar pada 19 Mei 2016.

Sementara, peran Vinsen Marung dalam laporan OMS adalah mengarahkan tim survei ke Desa Rado tanpa melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Gulung Darius Perau. “Padahal, mereka seharusnya mendatangi Desa Gulung sesuai yang tercantum dalam SK dan proposal yang diajukan Kades Darius ke Kementerian Desa pada 2012,” urainya.

Sedangkan, peran Idar adalah tidak melakukan koordinasi dengan tim survei pertama, yaitu Haji Lukman. Idar diduga melakukan penipuan terhadap atasannya di Kementerian Desa terkait lokasi yang seharusnya.

Survei pertama digelar pada 26 April 2016 di Desa Gulung. Pada 19 Mei 2016 dilakukan survei kedua di tempat yang berbeda, yaitu Desa Rado.

Kejanggalan lain yang diduga dilakukan Idar adalah saat meminta Kades Darius melalui pesan singkat untuk melengkapi persyaratan administrasi berupa SK Bupati. Diduga, ada usaha Idar untuk memperdayai kades dua periode tersebut.

SK yang diminta untuk dilengkapi adalah SK tentang harga satuan daerah terbaru pada 2016, SK tim pengendali dari dinas terkait yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), SK OMS Desa Gulung, SK penetapan lokasi irigasi Wae Wakat, dan SK penetapan lokasi jalan poros desa gulung. Permintaan melengkapi SK tersebut terjadi dua minggu setelah Idar melakukan survei di Wae Wunut.

“Yang terlihat janggal adalah permintaan SK tersebut. Idar meminta SK terkait Irigasi Wae Wakat, sedangkan realisasi proyek ialah irigasi Wae Wunut. Mengapa demikian?” tanya Runding.

Runding mengaku tidak gentar terus mengawal masalah ini. Pasalnya, mereka sangat membutuhkan proyek tersebut.

“Itulah alasan mengapa hari ini kami mendatangi KPK. Harapannya, KPK dengan kewenangannya segera mengusut tuntas korupsi yang kami duga ini,” tutupnya.

 

Sumber: MTVN