Bupati TTS Minta Tinjau Kembali Pengangkatan Kepala Puskesmas Nulle

berbagi di:
epy-tahun

Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Egusem Pither Tahun

 

 

Mutiara Malahere

Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Egusem Pither Tahun mengaku belum mendapat laporan resmi dari Dinas Kesehatan terkait penunjukan CPNS bernama dr. Yusri Dina Selan menjadi Pelaksana Kepala Puskesmas Nulle di Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS, Nusa Tenggara Timur.

Ia mengatakan sesuai aturan, status CPNS tidak boleh menjabat sebagai pimpinan lembaga, apalagi baru dua bulan menjadi CPNS dengan SK yang belum mencapai 80 persen.

“Bisa berdampak fatal apabila dipaksakan,” ujarnya ketika dihubungi VN melalui telpon seluler saat sedang dalam perjalan ke luar kota, Kamis (16/5).

Ia mengatakan pihaknya bersama BKPP dan tim teknis akan meninjau kembali surat penunjukan tersebut.

“Apakah sesuai dengan Permenkes dan pertaturan Kemenpan-RB atau menyalahi aturan sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” tegasnya.

Epy mengatakan, informasi tersebut baru diketahui dari sang ajudan saat membuka kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong dan Hari Keluarga di Haunobenak, Kecamatan Kolbano (15/5) kemarin.

Ia mengaku sudah memanggil Kadis Kesehatan TTS karena belum menerima informasi resmi.

“Jabatan Kepala Puskesmas tentunya tidak bisa dijabat oleh seorang CPNS, serta aturan Kemenkes harus dilihat apakah bisa diomongkan atau bisa disahkan sehingga kami akan meninjau kembali Penunjukan Dinkes terhadap Pelaksana Kepala Puskesmas Nulle, walaupun kewenangan penuh berada pada Dinkes namun semuanya harus sesuai dengan regulasi,” tegas Epy.

Ia menambahkan tupoksinya CPNS dr. Yusri D. Selan sebagai mantan dokter PTT jelas berbeda ketika harus menjabat sebagai Kepala Puskesmas Nulle.

“Saat menjadi dokter PTT memiliki tanggungjawab murni memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sedangkan mengemban tugas sebagai Kepala Puskesmas tentu harus memenuhi syarat seperti harus minimal empat tahun pengalaman kerja sebagai tenaga dokter, selama dua tahun mengikuti pelatihan manajemen puskesmas, dan sejumlah kriteria lainnya, sehingga kami akan meninjau kembali terhadap yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak, dan setelah itu kami akan memberikan keterangan resmi untuk menyikapi polemik ini,” tegas Epy. (bev/ol)