Camat Kota Raja Perlu Diberi Sanski

berbagi di:
img-20210113-wa0053

 

 

 

Rafael L. Pura

Anggota DPRD Kota Kupang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk melakukan penelusuran lebih jauh terhadap rekaman camat Kota Raja, Rudi Abubakar. Jika terbukti, maka Rudi perlu diberi sanksi tegas.

“Harus ditelusuri, pernyataannya itu sangat meresahkan masyarakat, apalagi kedudukannya sebagai seoarang ASN, terlebih sebagai pejabat publik, tidak patut mengeluarkan pernyataan seperti itu, sangat meresahkan publik,” kata Jeftha Sooai, Rabu, (13/1).

Jeftha menyayangkan pernyataan Camat Kota Raja itu, terlebih menyebut beberapa pejabat termasuk Ketua DPRD NTT meninggal akibat Covid-19.

Meski telah melakukan klarifikasi, sebut Jeftha, sanksi tegas tetap harus diberikan. Bila perlu, dilaporkan ke polisi untuk melakukan penelusuran atas rekaman itu.

Jeftha meminta Camat Kota Raja agar tidak bertindak gegabah. Biarkan pihak yang berwenang (Satgas Covid-19) yang memberikan pernyatan mengenai penangaan Covid-19 sesuai tupoksinya.

Sementara juru bicara tim Gugus Tugas Kota Kupqng, Ernest Ludji mengatakan, pemerintah belum mengambil langkah lebih jauh, sembari terlebih dahulu menelusuri keaslian rekaman itu.

“Kami sementara diperintahkan pimpinan (Wali Kota Kupang) untuk menelusurinya, apakah benar itu dilakukan salah satu camat di kota Kupang. Apabila terbukti, sudah pasti ada tindak lanjutnya,” katanya.

Ernest menegaskan, materi pernyataan dalam rekaman itu tidak benar alias hoaks. Pemkot membantah keras pernyataan itu.

Camat Kota Raja, Rudi Abubakar, yang dikonfirmasi terkait pemberian sanski itu, memilih tidak memberikan komentar.

“Kalau soal sanksi, saya no comment,” katanya.

Rudi mengakui telah mengeluarkan pernyataan yang kemudian viral itu. Rudi mengaku pernyataan itu hanya ditujukan untuk anggota keluarganya, bukan ke publik. (bev/ol)