Cegah Penyimpangan, PT Jamkrida NTT Gandeng BPKP Terapkan GCG

berbagi di:
img-20210305-wa0027

 

Direktur PT Jamkrida NTT Ibrahim Imang dan Kepala BPKP Perwakilan NTT Sofyan Antonius, foto bersama jajarannya usai menandatangani MoU di Hotel Aston Kupang.

 

 

 
Kekson Salukh

 

 

PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT untuk penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Hal itu terbukti dengan Penandatanganan Memorandum Off Understanding (MoU) antara PT Jamkrida NTT dengan BPKP Kantor Wilayah NTT  tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Coporate Governance) di Lingkup PT Jamkrida NTT.

Direktur PT Jamkrida NTT, Ibrahim Imang kepada VN di ruang kerjanya, Jumat (5/3)  mengatakan, kerjasama PT Jamkrida-BPKP NTT untuk mendampingi dan membantu menciptakan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG di lingkup PT Jamkrida NTT.

“Kita kerjasama dengan BPKP untuk menyusun SOP kita supaya SOP kita sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. Karena, kita sadar Jamkrida ini perusahaan baru yang memiliki SOP tetapi kita ingin supaya SOP kita sesuai perkembangan jaman makanya kita pilih BPKP untuk membantu kita.” jelasnya.

Menurut Imang, alasan memilih BPKP karena BPKP merupakan lembaga auditor yang taat pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku termasuk biaya penyusunan SOP yang relatif murah.

“Menyusun SOP menggunakan konsultan itu tarifnya mahal, tetapi BPKP ini memiliki tarif yang sudah diatur sesuai ketentuan mereka dan kalau kita lihat itu mereka juga lembaga profesional yang menguasai berbagai macam bidang ilmu.” ujarnya.

Dengan adanya penyempurnaan SOP, kata dia, maka Jamkrida NTT bekerja lebih profesional dan patuh terhadap aturan yang berlaku berdasarkan penilaian dari pihak auditor eksternal.

Ia menambahkan, kerja sama dengan Perwakilan BPKP NTT ini diharapkan agar pegawai PT Jamkrida NTT lebih mengetahui lagi apa itu Sistem Pengendali Intern (SPI), dan audit.
“Kita berharap ke depan kita berjalan sesuai koridor yang ada sehingga penyimpangan itu tidak ada lagi demi pembangunan untuk provinsi NTT. Selain kerjasama SOP juga kita akan kerjasama terkait pelatihan manajemen resiko dan termasuk pemahaman SPI untuk seluruh karyawan kita.” pungkas mantan pejabat Bank NTT itu.

Terpisah, Kepala BPKP Perwakilan NTT Sofyan Antonius yang ditemui VN di ruang kerjanya mengatakan,  dasar MoU itu adalah undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Pengendalian Intern, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjaminan.

Lebih lanjut Sofyan menjelaskan, Perwakilan BPKP NTT harus mengawal PT Jamkrida NTT dalam Penerapan Tata Kelola Yang Baik atau GCG karena BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diberikan wewenang oleh Presiden melalui PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

“Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKP menyelenggarakan fungsi pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.” jelasnya.

Menurut Sofyan, Permen BUMN: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN adalah Tata Kelola yang baik merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Sementara itu, PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
“Tata kelola yang baik menyangkut 3 aspek,yaitu Peraturan/kebijakan, Struktur, dan Prosedur dalam suatu organisasi. Terkait dengan Struktur yang terdiri dari pemilik, dewan komisaris/ pengawas, dan manajemen. Selama ini, kita menitikberatkan fokus dari good governance itu pada manajemen, padahal tujuan dari good governance itu terkait dengan bagaimana organisasi itu diarahkan (directed) dan dikendalikan (controlled). Sehingga, fokusnya itu bukan di manajemen saja, tapi juga perlu komitmen bersama pada dewan komisaris yang memiliki peran governance tersebut.” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan,
salah satu tujuan pendirian BUMD adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga Perwakilan BPKP Provinsi NTT berkomitmen untuk mengawal PT Jamkrida NTT dalam mewujudkan penguatan tata kelola perusahaan yang baik.

“Kerjasama ini di lakukan melalui Assurance atau Audit Tujuan Tertentu, dan Consulting yang terdiri dari Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa, SOP Penjaminan Kredit, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pendampingan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Intern (SPI), dan Pelatihan-pelatihan lainnya dalam rangka Peningkatan Kapabilitas Sistem Pengawasan Intern (SPI).” ungkapnya.

Ia menambahkan, kerjasama BPKP NTT dan PT Jamkrida NTT berlangsung selama satu tahun sejak Nota kesepahaman antara PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Nusa Tenggara Timur tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) Di lingkup PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Nusa Tenggara Timur ditandatangi bersama. (Yan/ol)