Coret 17 KK Dari BST, Warga Polisikan Kades

berbagi di:
img-20200530-wa0080

Wigbertus Rae saat bertemu Kadis Sosial Nagekeo.

 

 

 

Bernard Sapu

Sebanyak 17 orang Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari Desa Tengatiba, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, NTT mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, Sabtu (30/5).

Mereka mempertanyakan alasan nama mereka dicoret  pemerintah desa Tengatiba dari penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) beberapa waktu lalu.

“Saya datang ke sini mau mempertanyakan kejelasan secara baik. Dasar dan regulasi apa sehingga nama saya bersama 17 KK lainnya dicoret secara sepihak oleh pihak Pemdes Tengatiba. Saat pembagian di Kantor Camat Aesesa Selatan nama-nama kami dibaca dan disebutkan, namun anehnya kami tidak menerima bantuan BST tersebut seperti masyarakat lain,” ungkap Wigbertus Rae salah seorang warga sembari menunjukkan nama-nama penerima BST di Desa Tengatiba yang telah diberi tanda silang oleh pemerintah desa.

Wigbertus menjelaskan, sebelum bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat di Desa Tengatiba, tentu nama penerima didata terlebih dahulu secara baik guna sebagai peserta penerima BST. Namun, pada 17 Mei nama dicoret dan dinyatakan tidak berhak menerima bantuan senilai Rp 600.000 tersebut.

“Sebagai masyarakat yang tinggal di desa dengan usia saya yang sudah tua saya malu Pak Kadis. Nama saya sudah dibacakan di depan umum, lalu dibatalkan sepihak oleh pihak pemerintah desa. Apalagi kami pun diundang untuk hadir. Apakah kami yang diundang untuk hadir di kantor Camat Aesesa Selatan itu guna menyaksikan masyarakat lainnya yang menerima bantuan BST?  Saya tidak tahu apa alasannya. Kalau omong miskin kita semua miskin, kenapa tidak ada pemberitahuan dan komunikasi dari awal,” tandasnya.

Wigbertus mengaku sempat bertanya kepada pihak kecamatan soal pencoretan nama itu namun tidak mendapatkan jawaban.

Ia juga menilai berdasarkan data banyak penerima yang tidak layak malah menerima bantuan sementara yang penghasilannya di bawah rata-rata tidak mendapatkan bantuan.

“Saya menduga proses pendataan KK miskin di Desa Tengatiba tidak berdasarkan kajian tetapi hanya sebatas tafsiran. Verifikasi data KK juga pihak desa menggunakan rumus suka dan tidak suka. Kami bukan mempersoalkan uangnya, tetapi proses yang benar itu seperti apa,” ungkapnya.

Wigbertus menduga proses pendataan KK miskin di Desa Tengatiba tidak berdasarkan kajian yang rasional. Pemerintah Kecamatan Aesesa Selatan juga dinilai sangat lemah dalam menjalankan tugas sebagai fungsi pengawasan dan mengontrol di tingkat desa saat melakukan pendataan.

“Saya bersama warga lain dalam hal ini kami KK yang berjumlah 17 orang termasuk dengan saya akan laporkan masalah ini ke pihak kepolisian Nagekeo. Kami perlu tahu apa dasar hukumnya sehingga nama kami dicoret secara sepihak oleh Pemdes Tengatiba,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo
Rufus Raga, yang menerima kedatangan salah seorang perwakilan warga dari Desa Tengatiba mengatakan, semenjak adanya virus Covid-19 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan perluasan sembako, PKH, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Rufus menyampaikan, sesuai surat edaran Direktorat Jendral Pelayanan Fakir Miskin (PFM) tanggal 17 April tahun 2020 tentang alokasi pagu penerima bantuan sosial BST. Khusus untuk BST penerima Bansos tunai diprioritaskan kepada warga miskin terdampak Covid-19 yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Setelah dikeluarkan surat tersebut Kemensos RI kemudian memberikan data DTKS kepada Pemdes dan Pemerintah Kelurahan untuk melakukan verifikasi ulang nama KK penerima BST tersebut,” paparnya.

Namun, ketika dimulai proses penyaluran, lanjut Rufus, Kemensos RI kembali mengeluarkan surat yang menyampaikan untuk melihat kembali usulan dari desa dan kelurahan. Sebab yang diprioritaskan adalah warga miskin selain ASN, Aparat Desa, BPD, pendobelan nama dan keluarga mampu.

“Karena yang paling tahu dengan keadaan masyarakat mampu atau tidak mampu itu pihak desa maupun kelurahan. Kemensos RI menyampaikan surat pembatalan atau cut off terhadap masyarakat bagi keluarga mampu,” imbuhnya.

Ia menjelaskan berdasarkan surat edaran tersebut pihaknya sudah mendata total seluruh Kabupaten Nagekeo ada 655 Kepala Keluarga yang namanya dihapus sebagai penerima BST.

“Berdasarkan surat ini, kita sudah penghapusan ke pusat, sehingga penerimaan tahap ke-2 nanti nama-nama tersebut tidak lagi muncul,” katanya.

Kepala Desa Tengatiba, Sefasius Ame, saat dikonfirmasi oleh awak media belum bisa memberikan keterangan terkait laporan dari warganya yang datang ke Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo. (bev/ol)