Dana Desa Rp 16 Triliun, Yang Terserap di NTT Baru Rp 5 Triliun

berbagi di:
a

Wagub NTT Josef A Nae Soi, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Lydia Kurniawati Christyana, berfoto bersama para penerima penghargaan pengelola keuangan Triwulan I terbaik di NTT di Grand Mutiara, Selasa (30/7). Foto: Nahor Fatbanu/VM

 

 

Stef Kosat

Tingkat penyerapan anggaran dari Pusat ke NTT masih perlu dipacu. Untuk dana transfer daerah, termasuk dana desa tahun ini yang diguyur ke NTT sebesar Rp 16,679 triliun. Sampai semester I atau Juni 2019, dana yang diserap baru Rp 5,889 triliun atau 35 persen, di bawah target nasional 40 persen.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan itu pada acara TyFlo Award dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (APBN) Semester Pertama 2019 di Hotel Grand Mutiara, Kupang, Selasa (30/7).

Ia menegaskan tujuan evaluasi bertujuan mengetahui capain penyerapan anggaran DIPA dan dana transfer daerah Tahun 2019 yang telah diterima akhir pada tahun 2018.

“Kita ingin dana-dana ini berdampak lebih besar pada roda perekonomian. Sehingga masyarakat dapat lebih cepat menikmati hasil pembangunan.Manfaat dari APBN dan APBD segera dirasakan masyarakat,” jelasnya.

“Berita baiknya lagi setelah saya cek sistem kami pada hari ini, 30 Juli, realisasinya sudah mencapai 44 persen. Ada lonjakan sekitar 10 persen selama satu bulan ini. Kami harapkan triwulan ketiga bisa mencapai 75 persen. Semoga ini menjadi semangat bagi kita semua,” ujarnya.

Khusus untuk DAK fisik, lanjut Lydia, tahap I pada 22 Juli lalu telah terpenuhi semua syaratnya sehingga penyaluran tahap I mencapai 96 persen dari pagu tahap I atau 24 persen dari total DAK 2019.

Terkait dana desa, perpindahan dana pada tahap I dari rekening kas umum daerah ke rekening desa bisa mencapai 30 hari. Untuk tahap kedua memerlukan waktu lebih lama lagi karena terkendala penyelesaian administrasi tahap I.

“Permasalahan terkait dana desa menjadi pekerjaan rumah kita semua. Sepanjang dana ini belum masuk ke rekening kas desa, maka belum bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik di desa. Kami bertekad untuk melakukan tugas kami secara optimal dalam mempercepat proses penyerapan dana-dana ini,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan maskot Kantor Ditjen Perbendaharaan Negara NTT yang diberi nama Tyflo (Treasury Flobamora). Juga diberikan penghargaan kepada penerima dana transfer yang memiliki penyerapan terbaik di semester I.

Untuk instansi vertikal, peringkat terbaik diraih KPU Kota Kupang. Untuk Satuan Kerja (Satker) diraih oleh BPS NTT. Penyerap Satker Dekonsentrasi terbaik diraih oleh Bappelitbanda Provinsi NTT.

Pemerintah Daerah (Pemda) terbaik pengelolaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) diraih Kabupaten Sumba Barat. Untuk Pemda dengan pencairan dana desa terbaik Tahap I dan II Tahun 2019 diraih oleh Kabupaten Manggarai Barat. Pemda dengan Penyerapan DAK Fisik 2019 terbaik diraih oleh Kabupaten TTS. Sementara Pemda dengan Kontribusi Pelayanan Terbaik untuk Usaha Mikro terbaik diraih oleh Kabupaten Manggarai.

Sementara Wagub NTT Josef A Nae Soi (JNS) mengatakan, tidak boleh ada lagi toleransi terkait penyerapan anggaran, baik APBD maupun APBN. Demi kepentingan rakyat, maka penyerapan anggaran harus optimal, bahkan maksimal.

“NTT ini butuh dana (banyak). Masa sudah diberi dana yang begitu besar, kita tak mampu mengeksekusinya. Saya harapkan ke depan tidak boleh ada toleransi. Jangan ada toleransi lagi dalam penyerapan anggaran. Penyerapan kita harus bisa capai 99,9 persen, itu penyerapan yang bagus. Kalau hanya 90 sampai 95 persen, itu tidak luar biasa menurut saya,” ujar Wagub JNS.

JNS menambahkan, minggu lalu, seusai rapat terbatas yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla terkait Rencana Anggaran Belanja Tahun 2020 dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta perhatian khusus Pemprov NTT agar penyerapan anggaran ditingkatkan lagi. Karena penyerapannya, menurut masih sangat rendah.

Wagub JNS mengingatkan, proses untuk mendapatkan kucuran dana tersebut tidaklah mudah karena ruang fiskal APBN sangat terbatas.

“Semestinya hal-hal yang menjadi kelemahan tahun sebelumnya, bisa menjadi bahan evaluasi. Dengan menggunakan analisa SWOT, kita bisa melihat apa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan kita sehingga pada tahun berikutnya kita dapat melakukan program atau kegiatan dengan anggaran yang ada tanpa kesulitan. Jangan sampai Pemerintah Pusat menganggap kita tidak mampu, sehingga mengurangi jumlah anggaran pada tahun berikutnya,” jelas JNS.

Karenanya, JNS mengajak semua pihak yang mengelola dana-dana APBN baik itu DAK, dana desa maupun dana lainnya agar dapat melakukan evaluasi untuk peningkatan penyerapan. (mg-01/C-1)