Dana KPN Maju Rp 21 Miliar Diduga “Menguap”

berbagi di:
eben djoeka

Ketua KPN Maju Periode 2017-2020 Ejbend Doeka

 

Leksi Salukh

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju milik Pemkot Kupang, Nusa Tenggara Timur dilanda krisis manajemen yang berimbas pada kondisi keuangan koperasi yang beranggotakan para ASN tersebut. Dana penyertaan modal Pemkot sebesar Rp 21 miliar diduga menguap.

Informasi yang dihimpun VN menyebutkan, manajemen KPN tidak menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT). Akibatnya pengelolaan keuangan koperasi tak terkontrol. Pinjaman-pinjaman dana kepada para anggota pun ngadat pengembaliannya, menyebabkan koperasi “pelat merah” itu ada dalam kondisi kritis.

Ketua KPN Maju Periode 2017-2020 Ejbend Doeka yang dikonfirmasi VN, Selasa (26/9), membenarkan kondisi koperasi yang tidak sehat tersebut.

“Tidak sehatnya sebuah koperasi terlihat dari tidak terlaksananya RAT yang mana itu merupakan forum tertinggi untuk memutuskan kebijakan,” kata Ejbend Doeka yang dikonfirmasi VN, Selasa (26/9).

Dia menjelaskan, setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua KPN pada RAT 27 Agustus lalu, pihaknya bersama semua pengurus sudah sepakat untuk melakukan pendataan terhadap semua aset KPN. Dan, telah dilakukan pendataan.

“Tidak ada target kapan tuntas (pendataan), namun dilakukan secara perlahan oleh kepengurusan kami,” katanya.

Dia menambahkan, sejauh ini, aset KPN maju banyak, mulai dari tanah, kendaraan dan usaha-usaha, tapi belum tertata dengan baik. Sulitnya data tersebut, karena ketua pengurus periode sebelumnya jatuh sakit. “Memang ada
alokasi anggaran Rp 21 miliar, namun tidak disertai data-data,” katanya.

Dia mengaku kesulitan memperolah data-data aset KPN Maju Kota Kupang. “Kami akui data kita kesulitan. Pendataan yang dilakukan merujuk dari hasil audit BPK dan auditor independen,” katanya.
Piutang Rp 1 miliar
Meski data aset tak tertata baik, namun data tentang piutang yang ada di tangan anggota masih ada yakniberkisar antara Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar. Piutang tersebut terjadi, lanjut dia, karena anggota KPN yang meminjam uang tidak rutin menyetor cicilannya.

Untuk menagih piutang tersebut, pengurus baru mulai melakukan pendataan dengan merapihkan bukti-bukti pinjaman terlebih dahulu, baru menagih. “Kami usahakan untuk mengumpulkan data dan bukti untuk tindaklanjuti piutang,” ujarnya.

Kondisi KPN Maju, kata dia, juga telah dilaporkan kepada Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore.

Dikatakannya, jumlah anggota KPN Maju seharusnya mencapai 7.000 orang sesuai jumlah ASN Kota Kupang. Namun, sesuai data yang diperoleh belakangan, yang aktif sekitar 2.500 dan sampai kondisi 2017 anggota aktif tersisa hanya sekitar 70 orang.

“Pendirian KPN Maju sesuai regulasi yang mana mengatur hak dan kewajiban, tapi karena sejak tidak dilakukan RAT, maka sudah terabaikan hak dan kewajiban anggota,” ujarnya.

Ditanya usaha KPN Maju yang aktif hingga saat ini yakni pembangunan rumah murah di Wilaya Kelurahan Alak dan Kelurahan Manulai II. “Kita aktif dalam membangun rumah dan jual,” katanya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Kupang Adrianus Talli mengaku kondisi KPN Maju sudah sangat memprihatinkan. Jika tidak bisa dipertahankan, maka perlu dilakukan evaluasi.

“KPN Maju diganti namanya, KPN Maju Mundur, karena sudah bertahun-tahun tak jelas,” katanya.

Dia mengaku, dalam rapat Banggar telah diusulkan untuk dipikirkan kembali, karena aset dan penyertaan modal besar tapi tetap tidak sehat. Dia mengapresiasi RAT sudah dilakukan dan pengurus terbentuk bisa agar membuat perubahan dalam manajemen.

“RAT sudah dilakukan semoga melakukan pembenahan internal agar bisa diperhatikan. Sebab, jika kondisi terus dibiarkan, maka sangat memprihatinkan,” harusnya.