Dana Pilkada bakal Tepat Waktu

berbagi di:
Mendagri Tjahjo Kumolo

 

 

 

Kementrian Dalam Negeri optimistis penyelesaian pembahasan anggaran untuk pilkada melalui nota perjanjian hibah daerah (NPHD) bisa tepat waktu. Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, saat ini dari 171 daerah penyelenggara pilkada 2018, hanya tinggal belasan daerah yang belum menyelesaikan pembahasan anggaran.

Dana untuk pilkada, kata Tjahjo, sebetulnya sudah di­alokasikan untuk tiap-tiap daerah. Namun, perlu waktu hingga pemda bisa ­menyepakati dan bisa mencairkannya.

“Uangnya ada, tinggal menyesuaikan anggaran saja,” kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Masih adanya daerah yang belum selesai membahas anggaran pun ditegaskannya tak akan turut berdampak pada pilkada. Kemendagri terus memantau proses pembahasan anggaran di daerah agar bisa segera bertindak jika ada hambatan yang vital.

“Saya kira tidak mengganggu pilkada. Kami terus memantau dan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu mengenai daerah mana saja yang belum cair, mana yang masih ada hambatan,” ungkap Tjahjo.

Menurut Tjahjo, jika ada daerah yang cukup lama dalam membahas anggaran, hal itu disebabkan kebutuhan dan prioritas setiap dae­rah terhadap anggaran yang berbeda-beda. Ia pun membantah daerah yang belum menyelesaikan NPHD diduga sengaja memperlambat pembahasan.

Tjahjo menjadikan pengalaman pada pilkada 2015 dan 2016 yang bisa lancar tanpa terganjal anggaran.

“Tinggal syaratnya bagaimana, karena UU yang mensyaratkan itu. Saya kira daerah harus siapkan pola-polanya, (misalnya) selama lima tahun menjabat kepala daerah bisa mencicil APBD untuk pilkada. Pengalaman 268 (daerah) kemarin aman semua,” paparnya.

Para penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, memang berharap agar NPHD dapat segera ditandatangani. Tjahjo menilai harapan seperti itu wajar saja. Meskipun begitu, KPU dan Bawaslu juga harus memahami ada proses yang harus dilalui.

“Sekarang KPU ingin KPU daerah dan panwas lebih cepat sah-sah saja, tapi dae­rah ada pertimbangan lain, kami terus memantau,” ujar Tjahjo.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) No 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa batas ak­hir penandatanganan NPHD ditetapkan 27 September 2017. (Put/P-1)

 

 

Sumber: Media Indonesia