Dapat Rp 39,5 Miliar dari APBD NTT, Mayoritas untuk Pendidikan

berbagi di:
img-20200221-wa0005

 

 

 

 

Gusty Amsikan

Kabupaten TTU memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 39,5 miliar dalam APBD Provinsi NTT tahun 2020. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khusus untuk tingkat SMA/SMK. Sementara sisanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan provinsi. Pemerintah Kabupaten TTU diharapkan dapat memanfaatkan anggaran tersebut semaksimal mungkin guna memajukan pembangunan di bidang pendidikan maupun infrastruktur di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi NTT Kasimirus Kolo dan Dolvi Kolo saat melakukan sosialisasi terkait Perda Provinsi NTT terkait APBD Provinsi NTT tahun 2020, Kamis (20/2) di lantai dua Kantor Bupati TTU.

Anggota DPRD Provinsi NTT, Kasimirus Kolo mengatakan pihaknya melakukan sosialisasi terkait dengan Perda Provinsi NTT mengenai APBD Provinsi tahun 2020. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan TTU, penyampaian sosialisasi atau informasi kepada masyarakat termasuk aparatur pemerintah itu adalah bentuk pertanggungjawaban politik sebagai wakil rakyat terhadap masyarakat di TTU. Melalui perjuangan-perjuangan pihaknya di provinsi, akhirnya masyarakat TTU memperoleh alokasi anggaran dalam APBD Provinsi NTT tahun 2020.

Menurut Kasimirus, ada 17 SMA/SMK di Kabupaten TTU yang mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Provinsi NTT tahun 2020.

“Sekolah-sekolah tersebut antara lain SMA Kristen Petra yang memperoleh ruang kelas baru dan peralatannya serta pembanguann perpustakaan beserta perabotnya. Kemudian ada sekolah lain seperti SMK Intan TTU yang memperoleh bantuan peralatan TIK untuk pelaksanaan UNBK SMA/SMK. Di samping itu, ada alokasi anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru pada beberapa sekolah di antaranya SMA Manamas, SMA Insana Tengah, Insana Barat, SMA Oenopu, SMA Fafinesu, SMA Oeolo, SMA Nibaaf,dan beberapa SMA/SMK lainnya. Ini memang mereka mendapatkan alokasi anggaran terbesar dari 39,5 miliar itu,”ungkapnya.

Kasimirus menambahkan, dalam diskusi dan sosialisasi tersebut pihaknya juga menyampaikan bahwa TTU termasuk salah satu kabupaten, yang oleh Gubernur NTT disebut menjadi salah satu daerah yang belum tuntas menangani stunting. Kenyataannya, hingga saat ini belum ada perubahan signifikan dalam penanganan stunting.Dengan demikian, melalui sosialisasi tersebut pihaknya mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk bergotong royong menuntaskan persoalan stunting.

Salah satu hal yang dapat membantu mengatasi persoalan stunting adalah konsumsi kelor. Pemerintah dan masyarakat TTU harus melakukan gerakan massal untuk mengembangkan tanaman kelor di TTU. Tanaman tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan ibu-ibu hamil sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk membeli makanan bergizi. Pasalnya kelor mengandung berbagai macam vitamin. Apabila dikonsumsi secara teratur, kelor akan menyehatkan dan menutrisi ibu-ibu hamil dan anak-anak yang lahir tentu sehat dan cerdas serta bertumbuh baik di masa yang akan datang.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Provinsi NTT, Dolvi Kolo. Menurutnya alokasi anggaran untuk Kabupaten TTU dalam APBD Provinsi NTT merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, yang mendapat dukungan dari DPRD Provinsi NTT untuk pembangunan pendidikan di NTT khususnya di kabupaten TTU. Pihaknya berharap dengan adanya alokasi anggaran tersebut, Pemkab TTU bisa memanfaatkannya untuk membantu mengatasi kekurangan ruang kelas, fasilitas laboratorium, perpustakaan dan fasilitas lainnya yang sangat dibutuhkan oleh sekolah khususnya SMA/SMK di TTU.

“Harapan kita supaya sekolah-sekolah itu bisa memanfaatkan anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan mutu dan kualitas proses belajar mengajar. Anggaran tersebut harus digunakan dengan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di TTU,”pungkasnya.(bev/ol)