Datangi Kejaksaan MP3K TTU Pertanyakan Perkara Korupsi Ratusan Miliar Yang Didiamkan Jaksa

berbagi di:
img-20191202-wa0041

Perwakilan Masyarakat Peduli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TTU saat mendatangi Kejari TTU.

 

 

 

Gusty Amsikan

Masyarakat Peduli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TTU mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten TTU guna menyampaikan petisi dan seruan yang mempertanyakan komitmen penuntasan kasus-kasus korupsi yang tengah ditangani Kejari TTU. Sebelumnya, Masyarakat Peduli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TTU telah melayangkan petisi kepada Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Komisi Kejaksaan RI, Kajati NTT, dan Kajari TTU atas macetnya penanganan sejumlah dugaan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri TTU sejak tahun 2015 lalu.

Koordinator Forum, Victor Manbait, ketika diwawancarai VN, Senin (2/12) mengatakan keberhasilan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh aparat Kejaksaan, sebagai pengendali proses perkara (dominius litis) yang menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum pidana sekaligus sebagai satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar), selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis aparat kejaksaan yang tinggi, juga sangat ditentukan oleh sosok jaksa sebagai abdi hukum yang profesional berintegritas serta tidak bermental korup.

Dalam rangka mewujudkan jaksa yang profesional modern dan terpercaya dalam memberikan pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat, maka peran serta dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku dari jaksa sangat diperlukan. Untuk itu, Masyarakat Peduli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TTU menyampaikan petisi penegakan hukum atas penanganan dugaan sejumlah tindak pidana korupsi oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri TTU.

Kasus-kasus tersebut di antaranya dugaan tindak pidana korupsi dana pilkada TTU pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU tahun 2010 sebesar Rp 12 miliar, paket pekerjaan bidang pendidikan tahun anggaran 2008, 2010, dan 2011 pelaksanaan tahun 2011 sebesar Rp 45 miliar pada Dinas Pendidikan Kabupaten TTU, paket jalan perbatasan tahun anggaran 2013 sebesar Rp 5.216.709.000 pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten TTU, paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan tahun anggaran 2015 sebesar Rp11.009.724.000 pada RSUD Kefamenanu dan paket pekerjaan peningkatan jalan dalam Kota Kefamenanu tahun anggaran 2016 sebesar Rp 10.004.528.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTU.

Proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus dugaan korupsi tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU sejak tahun 2015 lalu. Namun, hingga penghujung tahun 2019, kasus-kasus tersebut belum ditangani sebagaimana mestinya agar dilakukan penegakan hukumnya dengan transparan, adil, sesuai dengan fakta dan bukti untuk dapat diajukan ke pengadilan guna mendapatkan kepastian hukumnya.

Hal senada disampaikan, aktivis lainnya, Wellem Oki. Menurutnya, petisi yang dikirimkan pihaknya merupakan bentuk seruan terhadap Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Komisi Kejaksaan RI, Kajati NTT, dan Kajari TTU atas macetnya penanganan sejumlah dugaan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri TTU sejak tahun 2015 lalu. Petisi tersebut telah dikirimkan via pos kepada pihak-pihak terkait.

Pihaknya pun mendatangi Kejari Kabupaten TTU untuk menyampaikan petisi serupa. Pihaknya pun mempertanyakan komitmen Kejari TTU dalam penuntasan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan serta semangat bagi Kejari TTU untuk berpegang teguh pada komitmen pemberantasan korupsi.

“Petisi itu merupakan seruan kita kepada Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Komisi Kejaksaan RI, Kajati NTT, dan Kajari TTU atas macetnya penanganan sejumlah dugaan Tindak Pidana Korupsi yg ditangani Kejari TTU sejak tahun 2015 lalu. Seruan kita telah di kirim perpos ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Komisi Kejaksaan dan Kajati NTT. Tadi, kita bersama-sama ke Kejari TTU untuk sampaikan seruan kita sekaligus mendapatkan komitmen Kajari TTU dalam penuntasan dugaan tindak pidana korupsi yang sementra ditangani,”pungkasnya

Informasi yang dihimpun media ini di lapangan, kedatangan mereka pada pukul 11.00 Wita ke Kejari TTU tidak berhasil menemui Kajari. Mereka kemudian dijanjikan untuk kembali pada wakti sore, pukul 15.00. Namun kedatangan mereka lagi-lagi tak berhasil menemui Kajari TTU dan hanya ditemui Kasi Intel Kejaksaan TTU Rio Simatupang.(bev/ol)