Debat Paslon Terlalu Jauh dari Target Audiens

berbagi di:
pilkada-ntt

 

Debat empat pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur NTT yang direncanakan akan dilaksanakan di Jakarta dalam waktu dekat, dikritik oleh kalangan pengamat. Lokasi debat di Jakarta terlalu jauh dari target audiens, apalagi disiarkan stasiun TV nasional yang tak bisa diakses secara luas di NTT.

Demikian intisari pandangan pengamat politik Ahmad Atang (Universitas Muhammadiyah Kupang), Rudi Rohi (Undana) dan Lasarus Jehamat (Undana), Rabu (28/3).

Menurut Atang, debat paslon merupakan mekanisme komunikasi publik dimana setiap paslon memaparkan visi, misi dan agenda kerjanya manakala paslon tersebut terpilih. Dengan demikian, mekanisme debat menampilkan peserta pilkada dalam satu forum agar publik dapat menilai mana yang terbaik program dan agenda yang ditawarkan di antara paslon yang ada.

“Debat hanya salah satu media bagi paslon untuk mengkomunikasikan janji dan program kerjanya kepada masyarakat, karena selama ini paslon telah memanfaatkan berbagai media seperti dialog publik, rapat umum, sosialisasi yang tentu memperkenalkan diri ke publik,” katanya.

Terkait debat paslon di Jakarta dan disiarkan TV, menurut dia, hanya memenuhi segmen kelas menengah ke atas di perkotaan. Sementara segmen kelas menengah ke bawah di pedesaan tidak dapat terjangkau oleh debat paslon tersebut.

Dengan demikian terjadi kesenjangan informasi politik dari paslon dengan masyarakat karena penyebarannya tidak merata.

“Saya belum bisa simpulkan karena debat baru yang pertama dan kedua dan ketiga baru bisa dilihat respon publik, tapi bagi saya bahwa setiap momen politik akan mmberikan manfaat sangat tergantung pada persepsi publik.
Karena persepsi publik akan berdampak pada partisipasi publik,” pungkasnya.

Terpisah pengamat politik Rudi Rohi mengaku kaget bahwa KPU NTT akan menggelar debat paslon di Jakarta, lokasi yang sangat jauh dari basis pemilih sebagai warga pemegang kedaulatan yang menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin NTT.

“Demikian juga kekagetan saya terhadap media siar debat justru tidak bisa diakses oleh banyak orang di NTT,” katanya.
Tidak Efektif
Dengan begitu, kata dia, maka harapan meningkatkan partisipasi pemilih lewat debat paslon hanyalah mimpi di siang bolong. Jika nanti partisipasi pemilih meningkat atau tinggi, bisa dipastikan tidak ada hubungannya dengan debat paslon.

Debat paslon, tegasnya, juga menjadi tidak efektif dan mungkin tidak efisien, bahkan mubazir. Debat jadinya seperti formalitas pilkada yang tidak mengena pada kebutuhan politik dan demokrasi.
Kendati begitu, ia merasa yakin bahwa tentunya penyelenggara dalam hal ini KPU NTT memiliki alasan mendasar kenapa debat paslon diselenggarakan di Jakarta.

“Hanya saja patut disayangkan karena keputusan debat di luar NTT menjadi tidak bermanfaat dan tanpa makna bagi perkembangan politik dan demokrasi di NTT,” kritiknya.

Hal senada juga disampaikan Lazarus Jehamat. Dia malah menyebut debat paslon di Jakarta adalah sebuah kekonyolan politik.

“Panitia pesta di tempat lain, undangan lain tempat. Saya manusia yang paling tidak setuju dengan model begini,” katanya.

“Secara obyektif, sulit mengukur partisipasi masyarakat di ruang politik yang masih tradisional seperti Indonesia dan NTT jika dikaitkan dengan tempat debat. Sebab, tempat atau materi debat yang menjadi pertimbangan masyarakat, meski demikian, dalam batasan tertentu, kekecewaan masyarakat bisa saja muncul dan itu berdampak pada semangat ke TPS dan partisipasinya dalam politik,” jelasnya.

Sebelumnya Juru Bicara KPU NTT Yosafat Koli menjelaskan debat paslon sudah dibahas dalam rapat dengan anggota DPRD NTT. Dari hasil rapat, KPU menangkap poin bahwa jikalau debat itu hanya dilakukan di Kupang saja, maka otomatis masyarakat di daerah yang jauh tidak bisa mengikuti debat tersebut.

Karena itu KPU menyesuaikan dengan dana yang ada menyerahkan ke ULP untuk dilakukan tender pelaksanaan debat. KPU juga sudah memasang iklan atau pengumuman sebanyak empat kali agar televisi yang mau menyelenggarakan pilkada bisa mengajukan penawaran.

Dari hasil pelelangan oleh ULP, katanya, ada dua televisi yang mengajukan penawaran yaitu INews TV di Jakarta dan sebuah stasiun TV lokal di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan anggaran dan pertimbangan, lanjutnya, ULP memenangkan INews TV untuk menyelenggarakan debat paslon gubernur- wakil gubernur NTT di studio I News TV di Jakarta, sebanyak tiga kali.

Debat paslon perdana dijadwalkan 5 April mendatang dan kapasitas ruangan studio hanya bisa menampung 700 orang termasuk pasangan calon, tim panelis, pengurus parpol pendukung, dan simpatisan.
Dikatakannya, KPU juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat soal jadwal debat terbuka sehingga masyarakat bisa menonton melalui siaran TV. (mg-14/D-1)