Demi Bayar Utang, DPRD TTS Sarankan Potong Uang Makan Bupati dan Wabup

berbagi di:
screenshot_2018-05-03-12-37-17

Anggota DPRD TTS dari Fraksi NasDem, Hendrikus Babys

 
Rencana pemangkasan anggaran reses anggota DPRD Kabupaten TTS untuk membayar utang pemerintah mendapat tanggapan berbeda. Ada yang setuju namun ada juga yang menolak.

Anggota DPRD TTS dari Fraksi NasDem, Hendrikus Babys mengatakan daripada memotong uang reses anggota DPRD, ia justru meminta Pemkab TTS merasionalisasi item biaya kegiatan-kegiatan yang tidak priotitas. Sedangkan reses anggota desan, menurutnya adalah kegiatan prioritas yang wajib dilaksanakan. Alasannya reses diatur dalam undang-undang sehingga menjadi kegiatan prioritas Dewan.

“Setiap reses dananya Rp 30 juta untuk tiga titik,” jelas Hendrikus.

Dia meminta Pemkab merasionalisasi biaya makan minum bupati dan wakil bupati yang mencapai ratusan juta per tahun, perjalanan dinas, bimtek, diklat dan kegiatan lain yang menelan anggaran ratusan juta rupiah. Sementara dana reses hanya Rp 30 juta per anggota.

“Jadi bukan semua kegiatan harus dirasionalisasi. Yang tidak prioritas saja. Pemerintah harus jeli supaya yang tidak prioritas itu yang dikurangi dananya,” pungkas dia.
Masih Wacana
Sekretaris DPRD (Sekwan) TTS, Robby Selan secara terpisah mengatakan, rencana pemotongan dana reses anggota Dewan masih sebatas wacana. Sebab, reses dan bimtek Dewan sudah masuk dalam APBD induk.

“Reses bagi 40 anggota Dewan itu untuk mengunjungi konstituen di dapil masing-masing dan jadwalnya tiga kali dalam satu tahun, yaitu Maret, Agustus dan Desember,” jelas Robby.

Sedangkan Bimtek bagi Dewan dilaksanakan dua kali, yakni pada awal dan akhir tahun. “Bimtek ini untuk penguatan kapasitas,” ucapnya.

Dia juga membenarkan bahwa anggaran reses sebesar Rp 10 juta per titik/anggota Dewan dengan waktu pelaksanaan selama enam hari.

“Anggaran reses kami hanya menyiapkan sebanyak Rp 10 juta per titik pada setiap dapil, dan jika ada tiga titik di setiap dapil maka biayanya akan menyesuaikan, namun jika biaya melebihi jumlah anggaran reses, maka akan menjadi tanggungan dari anggota Dewan yang bersangkutan,” ulas Robby.

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Bimtek berlangsung selama dua kali dalam satu tahun dengan jadwal pelaksaan kegiatan selama tiga hari ditambah dengan keberangkatan dan pulang sehingga jumlahnya lima hari.Besaran anggaran Bimtek dengan perincian dana kontribusi setiap anggota Dewan sebesar Rp 4,8 juta, sedangkan anggaran perjalanan dinas berupa transportasi dan akomodasi sebesar Rp 8,7 juta.

“Kami telah menyediakan biaya Bimtek bagi setiap anggota Dewan, namun apabila tidak sepakat dengan beberapa item seperti harga tiket pesawat yang telah disiapkan, maka anggota Dewan bisa pakai uang pribadi sesuai keinginannya karena anggaran pada Sekwan terbatas,” jelas Robby.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) TTS, Esterina Banfatin yang hendak dikonfirmasi, kemarin, tidak berada di tempat karena sedang dinas luar kota.

“Beliau sedang dinas luar bersama Bupati ke Jakarta untuk kepentingan penandatanganan dana bantuan bagi kelurahan,” ucap salah seorang staf BPKAD TTS. (kon-02/tia/D-1)