Desa Enggan Kelola Gugus Teluk Maumere

berbagi di:
20191009_115828

Foto: Yunus Atabara/VN

 

 

Yunus Atabara

Sebuah destinasi wisata miliaran rupiah di Waiterang Desa Wairterang Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka selama bertahun tahun mubasir. Pasalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berencana menyerahkan ke pemerintah desa pengelolaannya.

Kondisi tersebut pemerintah desa dalam hal ini Desa Wairterang enggan menerima rencana Disbudpar tersebut, karena kondisi bangunan serta lopo-lopo tersebut sudah rusak berat. Selain itu desa tidak memiliki tenaga ahli diving yang memiliki lisensi, serta tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pengadaan alat alat diving.

Hal itu dikatakan Camat Waigete Even Edo Meko kepada VN Kamis (10/10) saat dikonfirmasi terkait terkait bangunan pelengkap gugus Teluk Maumere yang terletak di Wairterang yang sejak dibangun tidak pernah difungsikan oleh pemerintah.

“Desa enggan kelola karena tidak memiliki tenaga ahli diving dan tidak ada anggaran untuk pengadaan kelengkapan alat alat diving yang nilainya sangat mahal. Apalagi gedungnya sudah rusak semua,” kata Camat Waigete.

20191009_120119-1

Menurutnya, bangunan tersebut sudah dibangun sejak tahun 2015 yang kemudian dilanjutkan tahun 2016 dan tahun 2017, mulai dari jalan masuk, lopo lopo, tapak jalan, kamar mandi air tawar, WC umum, bak penampung air tawar, dan bak sampah permanen dari semen, serta ada beberapa buah tempat sampah sementara yang sudah rusak dan hilang.

“Saya tahu persis karena itu dibangun waktu saya masih salah satu kabid di Disbudpar. Bangunan megah sebenarnya tapi karena tidak ada pengelola sehingga mubasir,” kata Edo Meko.

Pembangunan gedung serta sarana penunjang lainnya termasuk sebuah gedung khusus penyimpanan atau galeri alat alat perlengkapan diving yang dilengkapi lopo-lopo serta tempat duduk permanen yang dibangun dari semen selama 3 tahun anggaran berturut-turut dan menelan anggaran miliaran rupiah.

20191009_120612

Anggota DPRD Sikka dari Partai NasDem, Yosef Nong Soni menilai pemerintah tidak serius membangun pariwisata di Kabupaten Sikka. Dimana sebuah perencanaan pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan oleh pemerintah semata berbasis proyek tanpa ada tindak lanjut secara jangka panjang.

“Sebagai wakil rakyat kami menilai bahwa pemerintah tidak serius merencanakan kelanjutan pembangunan destinasi wisata yang ada, karena lebih cenderung perencanaan berbasis proyek tanpa tindak lanjut yang berkesinambungan,” kata Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Sikka.

Ia meminta pemerintah untuk lebih serius dalam merencanakan pembangunan seluruh potensi wisata yang ada, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.(nus/S-1)