Desa Perbatasan Negara Sarang Stunting

berbagi di:
foto-hal-06-foto-tiga-stunting

 

Kepala BPP NTT Linus Lusi saat mengambil data di ruang kepala Desa Napan Yohanes Anunu, belum lama ini.

 

 
Niat baik Pemerintah Provinsi NTT untuk menekan angka stunting yang masih tinggi di kabupaten/kota secara kolaboratif belum maksimal direspons oleh lintas organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi maupun kabupaten.

Hal itu menjadi problem tersendiri bagi desa-desa yang tersebar di 12 kabupaten perbatasan negara RI dan RDTL.
Penilaian yang bersifat temuan lapangan ini dikemukakan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) provinsi NTT Linus Lusi saat ditemui VN di ruang kerjanya, Rabu (12/2) siang.

Menurut Linus, dinas teknis, seperti Dinas Kesehatan yang diberi tugas untuk menuntaskan permasalahan stunting memiliki keterbatasan lantaran tidak menjangkau seluruh wilayah pelosok yang ada di NTT.

Melihat keadaan tersebut, lanjut Linus, BPP Provinsi NTT turun tangan melakukan fungsi koordinasi lintas 27 kementerian/lembaga maupun 39 organisasi perangkat daerah di provinsi NTT dalam mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan seperti kesehatan, pendidikan, dan perekonomian di kawasan perbatasan antar negara maupun antar kabupaten di segmen yg bermasalah dalam sengeketa perbatasan.

“Dinas kesehatan provinsi NTT paling hanya sampai di tingkat ibu kota kabupaten. Karena itu, Badan Pengelola Perbatasan yang bertugas melakukan fungsi koordinasi lintas 27 kementrian/lembaga maupun 39 OPD di provinsi dalam mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan seperti kesehatan, pendidikan, dan perekonomian di kawasan perbatasan antar negara maupun antar kabupaten di segmen yg bermasalah dalam sengketa perbatasan,” jelasnya.

Linus menjelaskan, data stunting yang tersedia belum menyasar penderita stunting di area perbatasan sehingga sulit untuk pemprov NTT melakukan advokasi penyadaran dan pemberian makanan tambahan kepada masyarakat yang mengalami stunting.

“Karena itu sejak 2 minggu terakhir kita tugaskan staf dari BPP untuk gencar menyisir desa-desa perbatasan di 12 kabupaten perbatasn RI dengan RDTL yang memiliki angka stunting yang relatif tinggi.” jelasnya.

Menurutnya, pemetaan dan penyisiran yang dilakukan BPP NTT di desa Silawan kawasan PLBN Motain, Kabupaten Belu ternyata angka stunting cukup tinggi dan mencengangkan sebanyak 40 anak stunting.

Selain itu, jelas Linus, tim BPP NTT juga melakukan pendataan di desa Napan, kabupaten TTU yang akan dibangun pos lintas batas negara (PLBN) menemukam 67 anak stunting. Sedangkan tiga desa lain di kecamatan Tasifeto Timur yakni Desa Manleten angka stunting 329, desa Fatuba sebanyak 64 stunting dan desa Dafala 48 stunting.

“Kepala desa Napan Anunu saat dikonfirmasi minggu Lalu menyodorkan data tersebut. Intervensi yang dilakukan melalui dana desa dengan memberi makanan tambahan selama 3 bulan ke depan. Baginya perlu kolaborasi antara instansi terkait agar sama-sama mengatasi,” jelas Linus.

Linus menambahkan, BPP NTT baru melakukan pendataan di lima desa perbatasan dari total 400 desa yang tersebar di 88 kecamatan lokasi prioritas yang berada di 12 Kabupaten perbatasan daratan Timor, Sumba, Alor, Rote, dan Sabu Raijua.

“Temuan ini menjadi acuan untuk kami (BPP NTT) programkan tahun 2021 untuk mengatasi persoalan stunting di kawasan perbatasan yang menjadi estalase antar negara RI dan RDTL ungkap Linus Lusi,” tambah Linus.

Kepala desa Napan, Yohanes Anunu yang dikonfirmasi VN melalui telepon selulernya membenarkan adanya 67 anak stunting di desa Napan, Kabupaten TTU. Untuk penanganan sementara ia mengalokasikan dana desa sebesar 134 juta di tahun 2019 untuk memberikan makanan gizi tambahan.(mg-10/kbn/mg-23/C-1)