Dewan Kota Curigai Program Kupang Hijau

berbagi di:
Adi talli

 

Adrianus Talli
Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang

 

 

 

Rafael L Pura

 
PROGRAM Kupang Hijau berupa penanaman beberapa jenis pohon, mulai menuai kecurigaan DPRD Kota Kupang. Pelaksanaan program yang menelan anggaran sekitar Rp 3 miliar tersebut, dinilai melenceng dari rencana, dan terkesan asal jadi.

Untuk itu, DPRD Kota Kupang bakal meminta pertangungjawaban pelaksana. Dewan akan mendorongnya ke meja hijau (proses hukum) jika bermasalah.

“Programnya memang baik, guna mendukung visi dan misi Pemkot mewujudkan Kupang Hijau sesuai RPJMD. Atas dasar itu pula, Dewan menyetujuinya, termasuk mengalokasikan anggaran,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Adrianus Talli kepada VN, Senin (5/10).

Adrianus menuturkan, awalnya dana yang diusulkan angaran Rp4 miliar untuk pengasaan anakan pohon. Namun, anggaran yang disetujui Dewan Rp Rp3 miliar, untuk pengadaa anakan pohon.
Anggaran tersebut untuk mendatangkan lima jenis pohon (totalnya 1.308 anakan pohon, bediameter 60 cm dengan harga satuan sebesar Rp 2,9 juta.

Jenis pohon itu antara lain, Pule, (203) Angsan, (107), Beringin, (106) Sepe, (654) Ketapang Kencana, (80) Trambesi. (156). Semua jenis pohon ini, kata Adi, didatangkan dari Kediri, Jawa Timur. Sesuai rencana, penananam pohon itu, juga dilakukan pada daerah resapan air.

“Namun setelah program ini berjalan, hampir gagal total. Fakta yang ada, hampir 75 persen pohon-pohon yang ditanam itu, mati,” katanya.

Adi Talli, mempertanyakan langkah pemerintah yang menamam pohon-pohon itu dipinggir jalan, pada medan jalan yang berukuran kecil dan dibawah kabel tiang listrik. Selain medan jalannya yang terlampau kecil jika ditanami pohon-pohon besar, aturan dari PLN juga mengharuskan penanaman pohon disekitaran kabel dan tiang listrik harus berjaram tiga meter.

Persoalan lain pula, kata Adi Tali, penanamannya juga dilakukan di jalan-jalan provinsi, yang tentu saja, akan ditebang buang, jika suatu saat pemerintah provinsi membangun drainase pada tepi-tepi jalan itu. Begitupun yang berada di bahwa kabel tiang listrik, juga akan ditebang buang jika tumbuh besar.

Komisi akan menuntut pertangggungjawaban pemkot terhadap pelaksanaan program ini, jiak tidak sesuai rencana dan ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaannya ,dewan akan mendorong juga ke meja hukum.

Adi menegaskan bahwa proses pengerjaannya wajib sesuai spesifikasi dan perjanjian dan Dewan akan meminta pertangungjawabannya. Jika ditemukan masalah, dipersilakan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang Jeri Padji Kana yang dikonfirmasi mengatakan, semua kontrak kerja berdasarkan kesepakatan sebagaimana yang diajukan ke DPRD. Setelah disetujui pengerjaan program itu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Artinya dinas hanya sebagai penyedia proyek, tapi pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga. “Jadi pengadaan pohon itu dari mana-maja saja, bukan kita yang kerja, melainkan pihak ketiga tadi,” katanya.

Pada prinsipnya kata Padji Kana, sesuai kontrak kerja, jenis pohon itu harus sesuai speck pekerjaan, pengadaannnya sesuai ketersediaan, jika tidak ada di NTT, mereka bisa saja mengambilnya dari luar NTT, seperti di Jawa.

Jerry memastikan, harga satuan pohon itu sudah sesuai hitungannya. Termasuk faktor pendukung lainnya, proses pengerjaan, pemupukan, air dan sistem penyanggahnya. Jadi harga satuan itu sudah teramsuk semua komeponen tersebut. (S-1/yan/ol)