Dewan Kota segera Gelar RDP Rekrutmen Operator DPPU

berbagi di:
Tellendmark

Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Tellendmark Daud.

 

 

Putra Bali Mula

Kasus rekrutmen tenaga operator refueling (pengisian bahan bakar) pesawat udara di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur masih terus bergulir. Setelah menerima pengaduan lisan, DPRD Kota Kupang masih menunggu pengaduan tertulis dari pihak yang dirugikan. Setelah itu, Dewan Kota segera mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait.
Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Tellendmark Daud, Kamis (28/3) kemarin mengatakan, RDP dengan para pemangku kepentingan sebagai bentuk respons dalam menanggapi keluhan pekerja tidak tetap (PTT) terkait rekrutmen tenaga operator di DPPU Bandara El Tari.

Dia memperkirakan, pada Selasa atau Rabu pekan depan, RDP tersebut akan digela.

“Secara lisan sudah. Jadi saya meminta kepada mereka melapor untuk membuatnya secara tertulis supaya pertanggungjawabannya lebih jelas,” ungkapnya.

Pengaduan terulis, jelas Tellendmark, merupakan bagian dari prosedural untuk menggelar RDP.

“Beberapa hari yang lalu saya sudah kontak mereka (pelapor) lagi. Mereka janjikan dalam minggu ini sudah mereka serahkan laporan tertulis. Jadi setelah adanya surat ini kita bisa disposisi supaya sekretaris Dewan bisa membuat undangan RDP,” jelas dia.
Libatkan Nakertrans
Tellendmark menambahkan, muara dari RDP DPRD Kota Kupang adalah rekomendasi kepada para pelapor maupun terlapor. Untuk itu, DPRD Kota Kupang juga mengundang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) sebagai institusi pemerintah yang terkait erat dengan urusan ketenagakerjaan.

“Jadi nanti yang diundang itu Pertaminanya, kepala DPPU itu, para pelapor dan Nakertrans. Kami berharap PTC sebagai anak perusahaan PT Pertamina yang melakukan rekrutmen bisa hadir sehingga persoalan menjadi jelas,” kata dia.

Menurut Tellendmark, salah satu keluhan dari para pekerja di DPPU El Tari yakni informasi mengenai proses rekrutmen hanya disampaikan kepada oknum-oknum tertentu sehingga tidak semua pekerja yang memiliki kualifikasi ikut dalam seleksi.

“Menurut laporan mereka proses perekrutan itu tidak transparan sehingga merugikan mereka dan sebagai wakil rakyat tentunya kami akan merespons,” pungkasnya.

Marketing Branch Manager Pertamina NTT Mardian mengatakan, pihak Pertamina khususnya Unit Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) maupun PT Pertamina Training & Consulting (PTC) selaku anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang melakukan proses rekrutmen yang dipersoalkan itu, siap meladeni jika ada undangan rapat dari DPRD Kota Kupang.

“Ya kita siap aja, nanti temen-temen dari DPPU El Tari atau dari Surabaya akan menindaklanjuti,” kata Mardian melalui layanan chating WhatsApp.

 
Lulus tanpa SIM B1-Umum
Informasi yang dihimpun wartawan menyebutkan kuat diduga ada oknum pegawai PT Pertamina yang bermain dan meloloskan kerabatnya dengan mendompleng di PTC yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina. Perbuatan ini sudah berulang kali dilakukan namun belum dilaporkan. Disebut-sebut ada uang pelicin di balik proses rekrutmen tersebut.

Menurut sumber VN, salah satu praktik KKN yang paling menonjol dan kasat mata yaitu saat proses penerimaan tenaga kerja outsourcing untuk menjadi operator refueling (pengisian bahan bakar) pesawat udara yang dilaksanakan di DPPU El Tari.

Informasi yang dihimpun, masalah tersebut mencuat karena sikap Operation Head (OH) DPPU El Tari Rasiman, yang memiliki kewenangan melaksanakan rekrutmen tidak mengumumkan penerimaan itu secara terbuka. Kuat dugaan Rasiman dengan kroni-kroninya di DPPU El Tari, hanya menginformasikan proses tersebut kepada orang-orang tertentu saja.

Akibatnya, para operator yang sudah memiliki kualifikasi sebagai operator refueling tidak bisa melamar untuk mengikuti seleksi. Diduga oknum yang “bermain mata” dengan para calon peserta mendapatkan keuntungan ekonomis.

Informasi lain, saat penerimaan yang pertama, ada yang sudah mendapatkan surat keputusan, berarti telah lolos seleksi administrasi, tapi ternyata tidak memenuhi kualifikasi yaitu tidak memiliki SIM B-1 Umum. Pegawai tersebut hendak dipindahkan ke Waingapu tapi karena tidak mau ke Waingapu akhirnya pegawai tersebut diminta mengundurkan diri.

Rasiman yang ditemui di WPPU El Tari, Kupang, mengatakan, proses rekrutmen dilakukan oleh tim seleksi dari PTC Jakarta. Informasi tentang rekrutmen itu telah disampaikan kepada semua pekerja yang ada di DPPU El Tari Kupang. Pihaknya tidak terlibat dalam proses penerimaan tenaga kerja tersebut.

Ia tidak menjelaskan secara detail, persoalan yang menimpa salah seorang pekerja yang sudah dinyatakan lulus dan telah mendapatkan SK tapi tidak memenuhi syarat utama yaitu memiliki SIM B-1 umum.

“Jadi tidak ada istilah tertutup dalam proses rekruitmen, semua dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Saya loloskan juga yang sebenarnya tidak memiliki SIM B-1 Umum itu dan ternyata akhirnya tidak bisa diterima,” kata Rasiman. (mg-06/yes/R-2)