Dewan Minta KPK Supervisi Kasus NTT Fair

berbagi di:
ilustrasi dacing hukum

 

 

Kekson Salukh

DPRD NTT akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA) melakukan supervisi penanganan kasus-kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT termasuk Proyek NTT Fair.

Hal itu disampaikan anggota DPRD NTT, Wellem Kalle saat berkomentar terkait penetapan tersangka kasus korupsi dana proyek NTT Fair oleh penyidik Kejati NTT yang terkesan lamban.

Kepada VN, Jumat (25/5), Kalle mengatakan banyak kasus korupsi yang mangkrak di meja penyidik Kejati NTT. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi dana Bansos di Kabupaten Sabu Raijua sejak 2016. Penanganan kasus ini oleh Kejati NTT tak jelas endingnya.

“Saya coba flash back, penanganan kasus korupsi oleh Kejati NTT itu sampai ini masih banyak kasus yang mangkrak. Dulu mereka pernah bilang sudah rampungkan penyelidikan (kasus Bansos), setelah itu mereka bilang belum hitung kerugian negara, dan sampai hari ini. Proses audit sudah jelas ada kerugian negara Rp 35 miliar lebih tetapi tidak pernah tetapkan tersangka,” beber dia.

Ia menegaskan jika sudah ada indikasi kerugian negara dan dilakukan audit kerugian negara, maka penyidik tinggal tetapkan tersangka berdasarkan bukti yang ada. “Tetapi Kejati terkesan takut. Jaksa harus agresif mengusut kasus korupsi di NTT sehingga mengeluarkan NTT dari status provinsi terkorup keempat di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, KPK harus mendeadline Kejati NTT untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di NTT.

“Kami di Dewan akan minta KPK supervisi dulu. Apalagi (kasus-kasus) yang sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah ada LHP BPK supaya pemerintah tidak terbeban dengan status provinsi terkorup ini,” tegasnya.

Dia mempertanyakan alasan diulur-ulurnya penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dana pembangunan gedung NTT Fair.

“Kejaksaan Agung kalau bisa pertanyakan jaksa-jaksa yang mengusut kasus korupsi di NTT. Kejaksaan Agung harus perhatikan jaksa-jaksa di daerah sehingga semua kasus korupsi bisa diselesaikan. Jangan sampai korupsi di atas korupsi,” tandasnya.