Dewan Pendidikan Sesalkan Proyek Seragam

berbagi di:
Simon Riwu Kaho

Simon Riwu Kaho

 
Dewan Pendidikan NTT menyesalkan kebijakan Pemerintah Kota Kupang yang menggunakan dana Rp 6 miliar untuk proyek pakaian seragam sekolah. Padahal sekolah-sekolah negeri mengalami kekurangan sarana komputer/laptop untuk menunjang proses belajar mengajar maupun ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Demikian ditegaskan Ketua Dewan Pendidikan NTT, Simon Riwu Kaho yang dihubungi VN ke ponselnya, Rabu (12/6).

“Tulis saja, saya selaku Ketua Dewan Pendidikan NTT tidak setuju. Kalau anak-anak dibekali perangkat pembelajaran seperti alat tulis menulis, laptop, komputer, nah itu silakan. Lebih baik bantu itu, ketimbang pakaian seragam,” ujar simon yang juga pengamat pendidikan ini.

Dia menegaskan laptop sangat penting dalam penguatan pembelajaran dan harusnya diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan, ketimbang pengadaan pakaian seragam.

“Bantu anak-anak itu dalam penguatan pembelajaran lewat penyediaan alat belajar dan perangkat pembelajaran termasuk buku dan pakaian, panduan pembelajaran, termasuk alat kerja seperti komputer, laptop dan alat lainnya itu yang barangkali diprioritaskan dulu dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan. Itu yang paling penting. Bukan pakaian seragam,” tegasnya.

Pakaian seragam, menurutnya, barangkali diperlukan dalam rangka disiplin sekolah, namun yang urgen saat ini adalah sarana seperti komputer/laptop.

“Pakaian seragam itu barangkali dalam rangka disiplin sekolah, itu betul tetapi prioritas alat dan perangkat pembelajaran dulu,” lanjut dia.

Marsel Robot
Marsel Robot

Pengamat pendidikan dari Undana, Marsel Robot juga menyatakan tidak setuju proyek pengadaan pakaian seragam yang menghabiskan dana miliaran rupiah. Ia menilai proyek itu minim manfaat dan tak ada kaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan.

“Pakaian seragam itu tidak penting, yang penting itu laptop karena punya efek akademik langsung terhadap siswa,” ucap Marsel.

Meski tiap siswa tidak dialokasikan satu komputer, namun paling tidak di setiap sekolah memiliki laboratorium komputer untuk dipergunakan para peserta didik.
UNBK dan ujian lain saat ini sudah berbasis internet dan itu mensyaratkan adanya perangkat komputer/laptop. Karena itu, jika masih memungkinkan, maka proyek pengadaan pakaian seragam itu ditinjau kembali agar dananya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lebih urgen.

“Kalau bisa revisi kebijakan pengadaan pakaian seragam itu. Di era kita menggunakan komputer, sementara UNBK malah kita utamakan pakaian,” kritiknya.

Dia mengingatkan bisa saja anak-anak kita yang cerdas tidak lulus UNBK karena perangkat komputer/laptop tak disediakan sejak awal oleh pihak sekolah.

Dia menilai kebijakan Pemkot Kupang itu tidak menjawab salah satu kebutuhan utama pendidikan, yakni sarana dan prasarana pembelajaran demi meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Mutu pendidikan tak bisa didongkrak dengan pakaian seragam karena tak ada kaitannya. (mg-18/E-1)