Dewan Tolak Usulan Rp2 M Dinkes TTS

berbagi di:
foto-hal-01-ketua-dprd-tts-marcu-mbau

Ketu DPRD TTS Marcu Mbau

 

 

 

Megi Fobia

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TTS, Nusa Tenggara Timur akan menolak usulan Dinas Kesehatan (Dinkes) TTS untuk pembangunan tembok penahan pada Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking senilai Rp 2 miliar. Sebab, RSP Boking yang menelan anggaran senilai Rp17,4 miliar itu sementara dalam proses penyidikan oleh Penyidik Polres TTS.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau dan Ketua Komisi IV DPRD TTS Marthen Tualaka yang diwawancarai VN, secara terpisah di kantor DPRD TTS, Rabu (13/11).

Khusus untuk bangunan fisik RSP Boking sesuai usulan Dinkes TTS, bangunan tembok penahan tebing menelan anggaran sebesar dua miliar dengan rincian, perencanaan Rp 93.600.0000, pengawasan Rp 65.400.00 bangunan fisik tembok tebing atau tembok penahan RSP Boking Rp 1.841.000.000.

Menurutnya, jika usulan anggaran untuk pengadaan obat pada RSP Boking , maka DPRD akan setujui. Namun, karena diusulkan untuk pembangunan tembok penahan, maka DPRD akan tolak. Sebab, bangunan itu bermasalah.

“Bangunan itu kan bermasalah, agar tidak terjadinya tumpang tindih maka dana yang diusulkan oleh Dinkes TTS itu harus di cut, atau ditolak,” tegas Marcu.

Proses pembahasan, jelas Marcu, baru pada tingkat komisi sehingga kami pimpinan DPRD belum tahu apakah akan ditolak ditingkat komisi atau tidak. Namun, setelah pembahasan ditingkat badan angaran (Banggar) maka anggaran sebesar dua miliar itu akan dihapus.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD TTS, Marten Tualaka menambahkan pihaknya menolak anggaran yang diajukan Dinkes TTS untuk pembangunan fisik RSP Boking karena secara regulasi RSP Boking belum layak beroperasi.

Sesuai rekomendasi Poltek Negeri Kupang, lanjut Marthen, RSP Boking juga belum memenuhi sejumlah syarat operasional termasuk registrasi rumah sakit di Kementerian Kesehatan RI sehingga dalam operasionalnya RSP tersebut tidak bisa bekerjasama dengan BPJS.

“Usulan anggaran itu akan ditolak karena berbagai Kejanggalan dalam bangunan yang menelan Rp17,4 miliar dan sekarang diusulkan lagi dua miliar. Pada hal bangunan tersebut sementara dalam proses hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) TTS, Eirene Ate yang dikondirmasi melalui pesan WhatsAppnya tidak merespon. (mg-12/E-1)