Diam-diam RUSD Usul Rp 10 Miliar ke Bappeda

berbagi di:
dr Mindo (Plt Direktur RSUD WZ Johannes) Foto: Carles Jerama/VN

dr Mindo Sinaga (Plt Direktur RSUD WZ Johannes)

 
Di saat proyek pembagunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Terpadu RSUD WZ Johannes Kupang menjadi sorotan publik karena belum rampung. Kini muncul persoalan baru.

Pihak manajemen RSUD secara diam-diam memasukan usulan penambahan dana sebesar Rp 10 miliar ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melalui item usulan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTT.

Informasi yang dihimpun VN, Selasa (14/5) kemarin menyebutkan belum lama ini, Bappeda NTT dikejutkan dengan munculnya sebuah usulan penambahan anggaran sebesar Rp 10 miliar di dalam berkas mereka. Pihak Bappeda sempat menelepon sejumlah OPD termasuk Badan Keuangan Daerah terkait adanya sisipan usulan dalam berkas usulan mereka, namun OPD menjawab tidak. Setelah ditelusuri, ternyata diketahui bahwa usulan tersebut berasal dari RSUD WZ Johannes, Kupang. Tidak diketahui pasti, untuk apa RSUD meminta dana sebesar itu. Apalagi RSUD sudah berstatus BLUD yang mengelola semua pemasukan yang ada di RS milik Pemprov NTT itu.

Plt Direktur RSUD WZ Johannes Kupang drg Mindo Sinaga yang dikonfirmasi VN semalam, mengaku tidak mengetahui siapa yang mengusulkan anggaran sebesar itu melalui Bappeda NTT.

Namun, ia mengaku ada keinginan dari RSUD untuk menyesaikan proyek pembangunan IGD terpadu RSUD yang masih menyisakan beberapa item pembangunan. Penyelesaikan proyek IGD Terpadu akan menghabiskan banyak anggaran.

“Kita masih menunggu apakah ada uang dari APBD atau tidak baru bisa selesaikan selasar dari lantai 1-3, landscape depan, landscape belakang, pintu pagar, pemadatan tanah, pengadaan paving blok dan meubeler pendukung lainnya,” ungkapnya.

Ia mengatakan pihaknya masih mencari konsultan ahli dengan melibatkan OPD teknis terkait dan prosesnya masih panjang.

“Kita baru bersurat ke PUPR NTT untuk menghitung semuanya,” pungkasnya.

Terkait hubungan pernyataan dari PPK Djoko Winarto kepada Komisi V saat sidak lapangan, Jumat (10/5) lalu, bahwa untuk selesaikan semua item pekerjaan yang masih tertunda membutuhkan anggaran Rp 10 miliar, drg Mindo enggan berkomentar.

“Saya tidak bisa menjawab karena pernyataan Winarto tidak mewakili PPK karena Winarto bukan PPK lagi,” ungkap drg Mindo.

Sementara PPK Djoko Winarto belum bisa dikonfirmasi. VN mencoba mencari informasi di RSUD terkait keberadaan PPK, namun sumber mengatakan PPK Winarto jarang muncul di RSUD. Ada juga yang meminta VN untuk mencari di kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

 

Lapor Gubernur
Sebelumnya, Komisi V DPRD NTT, Jumat (10/5), melakukan inspeksi mendadak ke gedung IGD RSUD WZ Johannes Kupang yang baru dibangun.

Rombongan Komisi V DPRD NTT tiba di lokasi IGD yang letaknya berada di sebelah barat IGD yang lama ini pada pukul 17.00 Wita sesaat setelah melakukan rapat di gedung DPRD NTT, Jalan El Tari Kupang.

Didampingi Joko Windarto dan drg Mindo Sinaga, rombongan langsung mengecek kondisi fisik bangunan tiga lantai itu. Ditemukan landscape bagian luar, bagian belakang, samping, lantai khusus kursi roda dan selasar IGD juga hingga saat ini belum diselesaikan pengerjaannya.
Ketua Komisi V Jimmi Sianto meminta PPK dan Plt Dirut untuk memanggil kontraktor dan memantau ulang keseluruhan gedung sebelum dipakai untuk melayani masyarakat. Sebab menurutnya kualitas bangunan tersebut kurang baik. “Puting beliung itu dia angkat bangunan yang usia lama. Ini usia baru. Kalau menurut saya ini tidak boleh terjadi,” katanya.

Terkait landscape dan beberapa bagian yang belum dikerjakan, pihak Komisi V DPRD NTT meminta PPK dan Plt Dirut untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk mengerjakan lanskap, selasar dan fasilitas operasional dan dilaporkan ke Sekda dan Gubernur NTT.

Saat itu drg Mindo mengatakan anggaran yang dikeluarkan untuk membangun gedung IGD sebesar Rp 38,9 miliar lebih. Luas gedung IGD yang baru sendiri tiga kali lipat dari yang lama sehingga fasilitas yang ada tentu saja harus ditambah selain yang sudah ada di IGD lama.

Gedung yang selesai dikerjakan pada 31 Desember 2018 itu dikerjakan oleh PT Gentayo Surabaya dan tampak beberapa pekerja masih memperbaiki bagian-bagian yang rusak akibat angin puting beliung di bagian depan. (mg-01/C-1)