Dinas Dikbud tak Bertanggung Jawab

berbagi di:
foto-hal-01-cover-130219-benyamin-lola

 

 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTT, Benyamin Lola menegaskan bahwa pungutan uang pendaftaran ulang siswa baru yang diberlakukan di SMAN di Kota Kupang, di luar tanggung jawab pihaknya. Sebab, pungutan itu merupakan kesepakatan pihak sekolah bersama orangtua.

“Itu di luar tanggungjawab Dinas, tetapi sikap Dinas Pendidikan Provinsi NTT meminta agar dana masyarakat itu diaudit. Karena pungutan itu tidak pernah tersentuh dan pertanggungjawaban tidak pasti,” ucap Benyamin saat dikonfirmasi di kantor DPRD NTT, Rabu (3/7).

Lanjut Benyamin, pungutan uang pendaftaran siswa baru, besar atau kecil nilainya, itu di luar intervensi Dinas Dikbud NTT. “Itu murni kesepakatan antara orang tua siswa dan forum komite. Tentunya ada masyarakat merasa bahwa ini berat, tidak bisa dijangkau. Biaya pendidikan mahal. Tetapi fakta menunjukkan bahwa masyarakat dan pihak sekolah bersepakat,” ujar dia.

 

Harus Diaudit
Dia kembali menegaskan bahwa dana yang disumbangkan masyarakat ke sekolah itu wajib diaudit supaya pemanfaatan dana itu harus ada pertanggungjawaban yang jelas.

“Tidak digunakan sesuai keinginan orang-orang tertentu atau pengelola-pengelolanya. Penggunaan dana itu harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai sumber dana,” tegasnya.

Terkait sikap Dinas terhadap pungutan itu, ia menjelaskan bahwa sepanjang itu disepakati oleh orangtua dan sekolah, maka sah-sah saja.

“Karena ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri,” katanya.

Sebab, lanjut dia, tidak jarang juga justru dari dana komite, pihak sekolah bisa membangun gedung dan ruang belajar baru. Bahkan bisa membeli laptop, komputer, kursi dan meja untuk kelengkapan dalam ruang kelas.

“Dan itu tidak apa-apa. Karena pemanfaatan dana komite sudah sesuai pengembangan pendidikan itu sendiri. Ini juga merupakan wujud nyata peran serta masyarakat dalam proses pendidikan,” pungkas Benyamin.

Apa yang dikatakan Kadis Benyamin terkait pungutan uang pendaftaran siswa baru itu, berbeda dengan pernyataan Kepala SMAN 5 Kupang, Veronika Wawo, yang mengatakan bahwa pihaknya sudah konsultasi secara personel ke Dinas Dikbud sebelum menerapkan kebijakan uang pendaftaran tersebut.

“Kami konsultasi dengan dinas. Tapi ini kan minta sumbangan dari orangtua, lalu setelah ini kami menyampaikan laporan kami ke dinas. Karena sekarang masih dalam proses seperti ini kami jalani dulu setelah itu, nanti kami sampaikan ke dinas semua. Karna yang pertama itu adalah kesepakatan dengan orangtua dan setelah orangtua menyepakatinya kami akan melaporkan ke dinas,” ujarnya. (mg-01/mg-18/D-