Dinas PKP NTT belum Miliki Data Akurat Lahan Kelor

berbagi di:
Tanaman kelor tumbuh di pinggir jalan umum di Kota Kupang. (Foto:Yapi Manuleus)

Tanaman kelor tumbuh di pinggir jalan umum di Kota Kupang. (Foto:Yapi Manuleus)

 

 

Yapi Manuleus

NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wagub Josef Nae Soi (JNS) menjadikan Kelor sebagai salah satu tanaman unggulan di NTT. Pengembangan kelor dijadikan salah satu program prioritas selain sektor Pariwisata, peternakan dan beberapa sektor unggulan lainnya.

Ironisnya, kendatipun duet VBL-JNS mencanangkan NTT sebagai Provinsi Kelor, namun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) NTT hingga saat ini belum memiliki data yang akurat terkait luas lahan kelor yang tersebar di semua kabupaten/kota se-NTT.

Hal tersebut diketahui saat VN mengonfirmasi terkait total luas lahan kelor di NTT, Rabu (29/7) siang.

Pada kesempatan tersebut VN meminta data total lahan kelor milik pemprov, pemkab, pemkot dan milik lembaga atau perseorangan. Namun, Kadis PKP Provinsi NTT, Johanis Octovianus belum bisa memberikan data tersebut dikarenakan data belum lengkap. Ia meminta waktu untuk mengumpulkan data tersebut.

“Jangan dulu tulis ya, kasih kita waktu dulu, data belum lengkap karena belum semuanya masuk,” jelasnya.

Kadis Oktovianus juga mengatakan bahwa Pemprov tak memiliki lahan, yang memiliki lahan pengembangan kelor adalah pemerintah kabupaten.

“Pemprov punya salah satu yang baru mau buat itu di Besipae. Nanti baru kita kirim data kalau sudah ada,” jelasnya.

 
Belum Ekspor Kelor
Kadis Octovianus juga mengatakan bahwa NTT sampai saat ini belum mampu mengekspor kelor secara besar-besaran ke luar daerah. Selama ini kelor di wilayah NTT hanya untuk dikonsumsi, namun untuk ekspor belum pernah ada.

“Selama ini belum pernah ekspor kalau konsumsi iya, karna cara mengolahnya membutuhkan banyak tenaga serta ruang yang cukup dan itu memerlukan keahlian dan penanganan yang serius,” katanya.

Kendala utama yang selama ini dialami sehingga NTT belum mampu mengekspor Kelor ialah kurangnya pemahaman masyarakat .

“Kelor ini kan baru, dulunya kan tanaman hutan baru-baru ini baru masuk tanaman pertanian. Jadi orang belum terlalu paham. Yang kedua itu investasinya besar jadi memerlukan keahlian, persyaratannya juga banyak jadi untuk lolos kelayakan itu sulit. Butuh tempat yang layak dan bersih, butuh air yang bersih karena cara olahnya memerlukan banyak air juga,” ujarnya.

Ia terus berupaya untuk menggenjot budidaya kelor yang menjadi salah satu misi utama pemerintah propinsi NTT. (yan/ol)