Dinilai Gunakan Kekuasaan Sewenang-wenang, Pemkab TTU Digugat Perdata

berbagi di:
img-20210223-wa0027

 

Para tenaga kontrak pose bersama Advokat Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Timor(PLBH Timor), Adrianus Magnus Kobesi.

 

 

 

Gusty Amsikan

 

 
SEMBILAN orang tenaga kontrak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) secara resmi mendaftarkan gugatan perdata terhadap Pemerintah Kabupaten TTU yakni Bupati TTU, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTU, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten TTU, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten TTU, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten TTU. Gugatan Perdata tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten TTU dengan nomor Perkara No : 4/P.dt.G/2021/PN Kfm. Para tenaga kontrak menuntut Pemkab TTU untuk memberikan SK tahun 2020 dan membayar upah kerja mereka.

 

Hal tersebut disampaikan Advokat Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Timor(PLBH Timor), Adrianus Magnus Kobesi, kepada media ini, Selasa (23/2) di Kefamenanu.

 

Magnus mengatakan sembilan orang tenaga kontrak daerah Kabupaten TTU telah resmi melayangkan gugatan perdata terhadap Pemerintah Kabupaten TTU, yakni Bupati TTU, Sekda TTU, BKD, Dinas PKO, dan Sekwan. Para tenaga kontrak daerah menggugat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Kesembilan orang tenaga kontrak daerah yang menggugat Pemkab TTU itu di antaranya Brigitta Talul, Crispina Loin, Wilibrodus Fahik, Florida Anita Banu ,Maria Goreti Afeanpah, Bernadina Leu, Patrisia Times, Frederic Tetibaria, dan Chiprianita C. Ndale. Gugatan Perdata tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten TTU dengan nomor Perkara No : 4/P.dt.G/2021/PN Kfm.

 

Menurut Magnus, dalam gugatan tersebut para tenaga kontrak daerah menuntut Pemkab TTU untuk memberikan SK tahun 2020 dan membayar upah kerja mereka. Selain itu, upah kerja mereka sebesar Rp 1.250.000 per bulan itu berada jauh di bawah Upah Minimum Propinsi yakni Rp.1.950.000. Mereka juga menuntut pemerintah membayar biaya kerugian materil dan imateril sebesar Rp 2.628.000.000.

 

“Nasib para tenaga kontrak ini ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mereka telah bekerja selama 12 bulan terhitung 2020 hingga gugatan dibuat. Mereks meminta untuk pemerintah membayar biaya kerugian materil dan imateril sebesar Dua Miliard enam ratus dua puluh delapan juta rupiah.
Gugatan ini sedang menunggu proses panggilan sidang dari Para Pihak beberapa hari ke depan,”pungkasnya.(Yan/ol)