DPRD Kota Kupang Siap Tampung Aspirasi Warga Fatukoa soal 150 PTSL

berbagi di:
img_20200622_152159

 

 

 

 

 

Yapi Manuleus

DPRD Kota Kupang siap menampung aspirasi warga terkait masalah 150 PTSL di Kelurahan Fatukoa, Kota Kupang, NTT.

Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang Yuven Tukung mempersilahkan warga Kelurahan Fatukoa yang ingin mengadukan 150 nama PTSL yang tidak diketahui sama sekali oleh Lurah setempat dan Ketua LPM kelurahan Fatukoa.

“Pintu Komisi I sangat terbuka pada setiap persoalan masyarakat. Siapa saja yang datang akan kita terima, itu memang tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu kami persilahkan dan akan kita tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada pada kita,” kata Yuven, Minggu (21/6).

Ia berharap danya sinergitas lintas sektor demi terciptanya proses yang lancar dan aman serta kepastian hukum.

Menurutnya, dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) perlu ada koordinasi dan komunikasi lintas sektor terutama harus melibatkan pemerintah setempat dan semua komponen lainnya yang ada di dalam kelurahan tersebut.

“Lurah itu kan kepala wilayahnya dan mereka tentu paham situasi dan kondisi kewilayahannya. Jadi, supaya tidak menimbulkan persoalan baru maka sebaiknya libatkan semua pihak terkait,” jelas Yuven.

Sebelumnya, terdapat sebanyak 150 nama warga di wilayah Kelurahan Fatukoa, Kota Kupang berhasil direkomendasikan Dinas Pertanahan Kota Kupang untuk menerima sertifikat PTSL.

Hal itu dibuktikan dengan adanya Sidang Panitia Ajudikasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh tiga orang petugas dari Pertanahan Kota Kupang bersama 150 nama tersebut di Kantor Lurah Fatukoa, Jumat (19/6).

Namun, 150 nama yang sudah direkomendasikan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh pihak kelurahan maupun Ketua LPM Kelurahan Fatukoa.

Ketua LPM Kelurahan Fatukoa Onisimus Lassa saat mendatangi Kantor Lurah Fatukoa langsung mempertanyakan nama-nama tersebut.

Ia sangat kecewa karena pihaknya tidak mengetahui bahkan tidak mengenal 150 nama yang direkomendasikan tersebut.

“Ini ukur tahun berapa punya, ko bisa kita tidak tahu sama sekali. Padahal kita semua ada butuh tapi yang direkomedasikan hanya nama-nama ini saja yang kita tidak tahu dari mana,” katanya.

Pihaknya juga akan melaporkan hal ini ke Komisi I DPRD Kota Kupang karena banyak warga Fatukoa sudah mengadakan pengukuran untuk mendapatkan sertifikat di tahun ini bahkan tahun-tahun yang lalu namun yang keluar hanya 150 nama tersebut.

“Kasihan kita ini rakyat kecil jadi mungkin kita tidak ada uang pelicin. Tapi kita semua ada butuh juga,” ujarnya.

Ia juga sempat mempertanyakan Lurah Fatukoa terkait hal ini, namun Lurah Fatukoa Merkiul Nakmofa saat diwawancarai VN pun mengaku tidak mengetahui sama sekali 150 nama tersebut.

Namun, ia mengatakan 150 nama tersebut sudah melakukan pengukuran tanah pada tahun 2018 dan 2019, sebelum ia menjabat sebagai Lurah Fatukoa.

“Saya ini menjabat sebagai lurah bulan Desember 2019, jadi mengenai nama-nama ini juga saya tidak tahu dari mana. Hari ini kegiatan sidang ini juga saya tidak buat undangan karena memang saya tidak tahu,” katanya.

Ia juga mengaku kesal karena pihak kelurahan tidak diikutsertakan dalam pengukuran tersebut. (bev/ol)