DPRD NTT “Dijatah” Empat Mobil Baru

berbagi di:
foto-hal-01-zeth-s-libing

 

 
Ayub Ndun

Menjelang berakhirnya DPRD NTT periode 2014-2019, Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) NTT mengadakan mobil dinas baru bagi pimpinan DPRD NTT periode 2019-2024. Mobil bermerek Toyota Fortuner itu, berjumlah 4 unit diperkirakan menguras APBD mencapai Rp 2 miliar lebih.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAK) NTT, Zeth Sony Libing yang ditemui VN di ruang kerjanya, Kamis (22/8) menjelaskan, pemerintah menyiapkan 4 unit mobil dinas baru kepada pimpinan DPRD NTT periode 2019-2024 yang terdiri dari 1 untuk Ketua DPRD sedangkan 3 lainnya bagi Wakil Ketua DPRD NTT.

Mengenai mobil dinas lama pimpinan DPRD akan menjadi investaris Pemerintah Daerah dalam hal ini Sekretariat DPRD NTT. Mobil lama pimpinan tidak “diputihkan” karena sesuai aturan tidak diperbolehkan dimana akan dilakukan lelang terbuka. Berbeda dengan mobil dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah NTT.

“Tidak diputihkan karena aturan. Seluruh mobil dinas harus melalui lelang umum jika menginginkan. Yang tidak lelang umum itu adalah mobil dinas Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah ” ujar Zeth.

Disinggung apakah mobil pimpinan DPRD NTT saat ini tidak layak lagi, dirinya menampik dan mengatakan hal tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk menyediakan mobil baru bagi pimpinan DPRD yang baru.

Mengenai jumlah anggaran yang dikeluarkan BPAD, dia mengatakan tidak tahu persis dan pihaknya berjanji akan menanyakan ke bagian keuangan yang mengatur soal pengadaan mobil dinas tersebut.

Sekretaris BPAD NTT, Wely Rohi Mone yang dimintai informasi terkait besaran dana yang dikeluarkan untuk pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD NTT mengaku tidak tahu persis.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD NTT Thobias Ngongo Bulu kepada VN, di Gedung DPRD NTT, Senin (12/8) lalu mengatakan, SK Pelantikan DPRD NTT pada 3 September 2019 sedang diproses.

“SK dewan baru sudah berproses sekarang, dan nama sudah diberikan KPU NTT kepada Gubernur NTT dan Gubernur melalui Biro Tatapem telah diproses guna dikirimkan ke Kemendagri,” ujar dia.

Ia mengatakan, Biro Tata Pemerintahan NTT juga telah meminta berita acara pengangkatan DPRD NTT lama periode 2014-2019 sebagai langka menerbitkan SK pemberhentian.
Disinggung mengenai gedung DPRD NTT yang sedang direnovasi dapat digunakan pada pelantikan, dia menegaskan gedung tidak menjadi masalah karena sudah tahap finishing. Pekerja sementara mengerjakan bagian plafon sedangkan bagian atap dan sisi dalam ruang utama sudah selesai.

“Hanya tinggal plafon saja di atas dan dalam sudah selesai dan sekarang kami benahi di dalam. Kalau masalah gedung tidak ada masalah,” tambah dia.

Mengenai daya tampung saat acara pelantikan 65 anggota DPRD NTT berlangsung, dia optimis aula utama gedung DPRD bisa menampung. Sebab jika pelantikan di tempat lain seperti Aula El Tari, misalnya anggota DPRD NTT periode 2014-2019 lalu juga memiliki aturan.

“Mau sempit bagaimanapun, saya akan optimalkan di sini, itu aturannya begitu. Kita pindah gedung juga ada aturannya, jadi tidak hanya cari ruang luas, tidak. Saya pastikan terkaksana di sini kecuali ada perintah lain,” tegasnya.

Sementara itu, terkait pin dan seragam DPRD NTT yang baru, menurutnya sudah dianggarkan. Terkait pin para dewan yang terbuat dari emas anggarannya sudah ada dalam APBD Perubahan 2019 karena terjadinya kenaikan harga emas, sehingga akan diadakan pada September mendatang. (mg-18/R-4)