DPRD Pertanyakan Implementasi Diklat Kepala Sekolah Senilai Rp 1,5 Miliar

berbagi di:
img_20200215_123819

 

 

 

Stef Kosat

Menjelang tanggal 1 April 2020, semua kepala sekolah diwajibkan untuk memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) sebagai tindak lanjut atas Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018.

Aturan ini mewajibkan semua kepala sekolah untuk memenuhi persyaratan itu. Jika tidak dindahkan maka pencairan dana bos, penandatanganan ijazah dan sertifikasi akan terhambat.

Hal ini disampaikan oleh anggota komisi IV DPRD Kota Kupang Theodora Ewalda Taek saat diwawancarai VN via pesan Whatsapp pada Jumat (14/2).

“Karena itu, DPRD Kota Kupang telah sediakan lagi anggaran skitar 1,5 miliar untuk urusan itu. Tetapi kenapa lambat sekali padahal April sudah semakin dekat,” tandas Walde.

Sejak 2019 persidangan murni, selaku anggota DPRD yang membidangi pendidikan, sudah ribut. Maka akhir tahun ada penguatan dan pelatihan para Kepsek di Hotel Papa John’s.

“Jadi kalau sekarang belum ada tindakan dari Dikbud Kota mengenai diklat, maka Pimpinan Komisi IV jangan adem-adem wae. Karena persoalan masyarakat bgitu banyak terkait BOS, sertifikasi, dan ijazah harus ada solusi,” ujar politisi PKB itu.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang Dumuliahi Djami mengatakan, untuk menghadapi dilkat khusus kepala sekolah di Kota Kupang yang lulus substansi seleksi untuk SD-SMP ada 102 orang termasuk 20 pengawas.

Menurutnya, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Solo, sambil menunggu kesiapan kementerian pendidikan. Pada prinsipnya Kota Kupang sudah ada dana untuk diklat bagi kepala sekolah.

“Kita harap lebih cepat lebih baik untuk pengadaan diklat itu. Karena sudah ada MoU antara dinas pendidikan dan LKPPS Solo, tetapi tanggal dan bulan ditetapkan oleh lembaga tersebut. Penetapan tanggal dan bulan diklat oleh lembaga itu juga karena menyangkut dengan instruktur dan yang menentukan instruktur juga dari LKPPS Solo,” jelas Dumul.

Dinas sekarang lagi menunggu keputusan LKPPS Solo supaya pelaksanaan diklat dapat berjalan sehingga para kepala sekolah di kota kupang bisa segera memiliki NUKS.

Ia menambahkan Dinas Pendidikan Kota Kupang beruntung karena pada November 2019 ada program dari kementerian bagi kepala sekolah yang pengangkatannya terjadi sebelum April 2018 akan diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan penguatan. Namun, hanya guru TK dan SD yang beruntung s sementara belum ada satu pun guru SMP yang ikut penguatan. Semuanya mengikuti penguatan di Hotel Amaris dan Papa Jhons dan dinyatakan lulus.

Di Kota Kupang, guru TK dan guru SD yang memiliki NUKS sudah mencapai setengah dari jumlah sekolah 156 sekolah dan kepala sekolah yang sudah punya NUKS 70 sampai 80 untuk guru TK dan SD. Sisa kepala sekolah dari 156 sekolah yang harus ikut diklat termasuk 20 SMP Negeri yang kepala sekolahnya belum punya NUKS juga harus ikut ikut. Tapi terkait Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 masih bisa dikaji kembali untuk mengakomodir semua kepala sekolah yang belum memiliki NUKS.

“Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berdiskusi dengan pemangku pendidikan dan mereka menghendaki agar penerapan di April diundur,” ujarnya.

Pemerintah punya ketakutan ketika Permendikbud itu diberlakukan, dan para kepala sekolah belum memiliki NUKS akan berpengaruh terhadap dan BOS, sertifikasi guru dan ijazah yang ditandatangani. Tetapi ada penguatan dari Kepala LKP2S supaya ada penyesuaian dari kepala sekolah yang belum memiliki NUKS.

Sementara Kepala SMP 16 kupang Gregorius E Karmin, mengatakan sesuai Permendikbud, kepala sekolah diwajibkan memiliki NUKS. Kalau kepala sekolah tidak memiliki hal itu maka otomatis dana BOS tidak bisa ditransfer ke sekolah-sekolah. Tapi kemungkinan besar dalam waktu dekat akan dilakukan diklat.

“Tapi kami belum dapat kepastian diklat itu kapan. Kami tetap tunggu karena sudah Februari dan waktu terbatas,” ujarnya. (bev/ol)