DPRD TTS ‘Melunak’

berbagi di:
Sementara Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau

 

 

 

Megi Fobia

Polemik perlu tidaknya sidang paripurna penetapan Perda ABPD Kabupaten Timor TTS Tahun Anggaran 2020, berakhir. DPRD setempat akhirnya “melunak” terhadap sikap Bupati Epy Tahun yang menegaskan bahwa kewenangan DPRD hanya sampai pada tahapan penyerahan APBD, sedangkan penetapan dan pengesahan Perda APBD dilakukan oleh eksekutif.

Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau dan Ketua Komisi II DPRD TTS, Imanuel Ollin ketika diwawancarai VN secara terpisah di Soe, Rabu (8/1), mengatakan, tak diperlukan lagi mekanisme paripurna untuk penetapan dan pengesahan Perda APBD TTS.

Sebab, naskah APBD sudah dibahas dan disetujui Dewan, serta dilakukan penyesuaian melalui proses asistensi di Pemprov NTT. Setelah pengesahan, naskah APBD akan diserahkan kembali kepada DPRD paling lambat tanggal 13 atau 14 Januari 2020.

Terkait besarnya APBD TTS TA 2020, keduanya mengaku tidak tahu persis karena dokumen APBD saat ini ada di tangan Pemkab TTS. DPRD baru mengetahui rincian dan total APBD setelah adanya Perda dan penetapan anggaran oleh pemerintah dan diserahkan kepada DPRD, paling lambat tanggal 13 atau 14 Januari ini.

Marcu Mbau menjelaskan selaku ketua DPRD, ia belum mengetahui secara persis total APBD dan rinciannya. “Sebab, masih diurus oleh Pemda TTS untuk ditetapkan, karena sudah disetujui oleh DPRD bersama pemerintah. Namun, total dan rinciannya tidak tahu persis. DPRD akan tau setelah diserahkan ke DPRD paling lambat tanggal 13 atau 14 Januari ini,” katanya.

Menurutnya, dalam pembahasan APBD TTS mencapai Rp 1,6 triliun lebih yang dibahas bersama di Banggar bersama tim anggaran dari pemerintah. Namun, angka pastinya akan diketahui setelah ada penyerahan dokumen Perda APBD ke DPRD.

“Dari dokumen itu baru DPRD tahu soal rincian yang telah disepakati bersama,” pungkasnya.
Ketua Komisi II DPRD TTS, Imanuel Ollin juga mengaku belum tahu persis besaran dan rincian APBD TTS. Sebab, dokumen APBD masih berada di tangan eksekutif.

Meski demikian, ia mengatakan untuk mengesahkan Perda APBD TTS tidak harus melalui sidang paripurna DPRD. Perda APBD akan disahkan sendiri oleh pemerintah (eksekutif).

Ia mengatakan sidang paripurna tak perlu lagi digelar karena anggaran sudah dibahas dan disetujui Dewan, serta dilakukan penyesuaian melalui proses asistensi di Pemprov NTT.

“Jadi tidak harus paripurna dan itu tidak menyalahi aturan. Sebab sudah melalui beberapa tahapan, mulai dari pembahasan di Banggar hingga persetujuan setelah asistensi anggaran di provinsi. Persetujuan anggaran itu pada tanggal 28 November (2019), sementara kemarin itu penyesuaian dan buka sidang I tahun 2020. Perda APBD tidak harus paripurna,” jelasnya.

Soal besaran anggaran, lanjut Imanuel masih berada ditangan pemerintah, karena Pemerintah dan OPD harus jabarkan dan tanda tangan DPA oleh pemerintah. Setelah diperdakan, dokumen APBD akan diserahkan kepada DPRD dan selanjutnya proses tender harus sudah jalan oleh masing-masing OPD yang memiliki program kerja.

Karo Hukum Setda NTT Alexander Lumba yang dikonfirmasi, kemarin, enggan berkomentar karena belum mendapat informasi dari Pemkab TTS.

“Beta (saya) belum bisa beri statemen kalau belum dapat informasi dari TTS . Jangan sampai statemen bertolakbelakang dengan infomasi yang disampaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan sementara ini sedang proses nomor register (Noreg) untuk Perda APBD TTS. Noreg dimaksud belum keluar.
Dia juga mengaku tidak terlalu mengetahui secara persis dinamika pembentukan Perda APBD TTS 2020 karena pihaknya memfasilitasi 22 kabupaten/kota se-NTT.

“Karena banyak perda yang kita fasilitasi dari 22 kabupaten/kota sehingga tidak ingat persis terkait APBD TTS,” tandasnya.

Pengamat hukum dari Unwira, Mikhael Feka mengatakan, jika RAPBD sudah mendapatkan persetujuan menjadi APBD, maka pengesahannya melalui Perda disersahkan ke Pemda.

“Kalau sudah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten TTS maka tinggal pengesahan oleh Bupati. UU Nomor 12 Tahun 2011 dan peraturan perundangan memang tidak mewajibkan paripurna,” ujar dia.

Dia menjelaskan Pasal 78 UU Nomor 12 tahun 2011 diatur bahwa setelah RAPBD mendapat persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah maka akan diserahkan kepada bupati untuk disahkan.

“Sehingga kalau hanya sekedar penetapan dalam artian pengesahan penetapan oleh tanda tangan kepala daerah, maka tidak melalui paripurna tidak apa-apa,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Perda APBD TTS Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan disahkan tanpa melalui sidang paripurna DPRD setempat. Bupati TTS Egusem Pieter Tahun alias Apy Tahun beralasan, kewenangan DPRD hanya sampai pada tahapan penyerahan APBD. Sedangkan penetapan dan pengesahan Perda APBD dilakukan oleh eksekutif (Pemkab TTS) tanpa melalui sidang paripurna Dewan.

Semenatara Bupati Epy Tahun mengatakan, setelah penyerahan keputusan pimpinan Dewan terkait dengan APBD TTS Tahun Anggaran 2020, Pemda sesegera mungkin untuk mem-perda-kannya.

Ia mengaku sudah mengantongi nomor registrasi (Noreg) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Namun, secara fisik belum ada. Oleh karena itu, Perda APBD tidak bisa langsung ditetapkan.

“Sebab setelah penyerahan keputusan pimpinan DPRD akan dikonsultasikan ke Pemprov dan setelah fisik Noreg diterima oleh Pemda TTS baru tetapkan tanpa paripurna, tetapi dilakukan oleh pihak eksekutif,” jelasnya.

 

Reward
Ketua Komisi IV DPRD TTS, Marthen Tualaka mengatakan, pada 2019 Bupati Epy Tahun mengatakan harus segera merebut reward dari Pempus jika menetapkan APBD lebih awal. Hal ini sangat kontradiktif dengan fakta saat ini.

“Kita punya mimpi untuk mendapatkan reward ternyata beralih karena Perda APBD yang hendak ditetapkan pada 23 Desember 2019 ternyata hingga saat ini tidak dilakukan. Lalu bagaimana kita mau dapat reward sesuai pernyataan Bupati? Lalu, Bupati sendiri tidak ikut paripurna sesuai hasil Banmus,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD TTS, Religius Usfunan mengatakan bahwa tugas DPRD hanya sampai pada penyerahan persetujuan pimpinan DPRD TTS. Sedangkan untuk memperoleh Noreg adalah urusan eksekutif. Demikian juga untuk mengesahkan Perda APBD dilakukan oleh eksekutif.

Ketua Komisi I DPRD TTS, Uksam Selan menilai telah terjadi pelecehan terhadap lembaga DPRD oleh Bupati Epy Tahun. Sebab, sesuai dengan keputusan Banmus, tanggal 23 Desember 2019 adalah sidang penetapan Perda APBD TTS TA 2020. Namun, tidak dilakukan dengan alasan libur Natal dan masih menanti Noreg. (mg-12/mg-18/D-1)