Dugaan KKN di Kabupaten Kupang Dewan Minta Dinas PUPR Bertanggung Jawab

berbagi di:
Anton Natun

 

 

Yes Balle

DPRD Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang memiliki fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan sudah mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kupang untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku, terlebih dalam pelaksanaan proyek-proyek. Jika saat ini ada proyek bermasalah dan diusut penegak hukum, maka Dinas PUPR harus bertanggung jawab.

Penegasan tersebut dikemukakan Ketua DPRD Kabupaten Kupang Yosep Lede dan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kupang Anthon Natun yang dihubungi, Selasa (26/9).

Yosep Lede mengatakan, terkait pelaksanaan proyek, Dewan sudah pernah mengingatkan pengelola proyek dalam hal ini Dinas PUPR supaya memperhatikan berbagai regulasi yang ada. Jika saat ini ada proyek bermasalah yang diselidiki aparat penegak hukum, maka hal tersebut merupakan kewenangan penyidik. Pengelola proyek pun harus bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.

Yosep Lede mengatakan, saat ini pimpinan Dewan masih melakukan koordinasi dengan eksekutif untuk menjadwalkan RDP dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Kupang.

“Kami masih koordinasi di tingkat pimpinan dan dalam waktu dekat pasti kami akan gelar RDP,” kata Yosep Lede.

Anthon Natun mengatakan, sebagai komisi yang bermitra dengan Dinas PUPR pihaknya telah mengusulkan ke pimpinan Dewan untuk segera menggelar RDP.

Jadwal pelaksanaan RDP ditentukan pimpinan Dewan setelah mendapat masukan dari anggota Dewan.

Pimpinan Dewan juga akan berkoordinasi dengan Bupati Kupang Ayub Titu Eki sehingga jadwal RDP tidak bertabrakan dengan agenda yang ada di kalangan ekskutif.

“Kita sudah usulkan nanti tunggu koordinasi dengan eksekutif dan pasti dalam waktu dekat ini akan RDP,” jelas Anthon.

Menyinggung mengenai agenda dan substansi RDP, Anthon menegaskan bahwa Dewan akan meminta penjelasan terkait berbagai persoalan yang terjadi dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Selain Dinas PUPR, kontraktor
pelaksana proyek-proyek di Kabupaten Kupang juga akan diundang, sehingga Dewan bisa memahami persoalan yang terjadi secara utuh.

“Dewan juga akan undang kontraktor pelaksana proyek supaya kita bisa dapat informasi yang jelas dari semua pemangku kepentingan,” jelas Anton Natun.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang Macklon J Nomseo yang berulang kali dihubungi tidak pernah merespons panggilan telepon maupun panggilan suara dan layanan Whats App.

Sebelumnya diberitakan, Kejati NTT sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek peningkatan ruas jalan Tarus-Baumata sepanjang empat kilometer. Proyek dengan nilai kontrak Rp 3 miliar itu dikerjakan tahun lalu, namun saat ini, ruas jalan yang dikerjakan itu sudah rusak.

Ditengarai, proyek-proyek fisik yang dikelola Dinas PUPR seperti pembangunan jalan dan jembatan, beraroma KKN dan sedang dalam pengawasan aparat penegak hukum.