Dugaan Korupsi Dana Desa Naekake B, Wujud Pembiaran Inspektorat Dan BPMPD

berbagi di:
img_20200527_203951

Victor Manbait

 

 

 

Gusty Amsikan

Dugaan korupsi di Desa Naekake B, Kabupaten TTU, Nusa Tenggara Timur secara berturut-turut dalam lima tahun anggaran tanpa terdeteksi hingga dilaporkan oleh masyarakat menunjukan belum maksimalnya peran Inspektorat Daerah dalam fungsi fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, dan pengusutan.

Belum efektifnya peran pengawas internal bisa jadi karena keberadaan pengawas internal tidak difungsikan secara maksimal dalam meningkatkan kapasitasnya dan tidak didukung penuh dalam melaksanakan tugasnya, serta belum independen.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait, kepada VN, Rabu (28/5) di Kefamenanu.

Manbait mengatakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIP) diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat(1) dan ayat(2), Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian intern pemerintah. Hal tersebut diatur dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinannya.

Pengendalian intern tersebut merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari kedalan laporan keuangan, efiseinsi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang undangan.

Di sisi lain, kata Manbait, peran pengawasan internal juga sebenarnya melekat langsung pada BPMPD, sebagai badan yang langsung ikut mengelola administrasi Dana Desa dalam fungsi dan peran sebagai advisor, sekaligus regulator kebijakan yang memastikan telah dilakukanya seluruh tahapan dan proses pembangunan dan pengelolaan keuangan Dana Desa. Sangat tidak mungkin akan terjadi keganjilan selama hampir 5 tahun, bila tidak ada unsur kesengajaan dan pembiaran. Bahkan, bisa jadi ada indikasi mafia dalam anggaran dana desa yang melibatkan juga aparat pada lingkup BPMD TTU karena sangat tidak mungkin kepala desa akan dengan begitu leluasa melakukan penyelewengan sepanjang kurang lebih 5 tahun itu.

Baca juga:

Pengelolaan Dana Desa Naekake B Beraroma Korupsi

Untuk itu, pihaknya mendukung penuh langkah Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU yang telah merespons laporan masyarakat dengan turun mengecek langsung ke lokasi. Publik berharap kasus tersebut akan diproses hingga tuntas dan tidak berhenti saja pada kepala desanya. Pasalnya, dalam mekanisme pencairan dan pengelolaan dana desa, peran BPMD sangat strategis, bahkan ada pendamping desa, sebagai perpanjangan tangan BPMD, yang sehari hari ada di desa.

“Saya pikir kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada mayarakat yang dengan kesadaran dan keberaniannya melaporkan hal ini ke Kejari TTU. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Naekake B ini harus menjadi pemicu semangat bagi Inspektorat Daerah dan BPMPD untuk meningkatkan lagi semangat membangun daerah ini dengan maksimal dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan internnya, sehingga dana desa benar-benar digunakan dengan tepat guna dalam membangun desa,”ungkapnya.

Ia menambahkan masyarakat yang melaporkan kasus tersebut ke Kejakasaan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum harus mendapatkan apreasiasi berupa hadiah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 17 sampai dengan pasal 23.

Apresiasi tersebut jelas akan memacu masyarakat untuk sigap dan bersemangat lebih mengawal pengelolaan dana desa dan berani melaporkan setiap bentuk penyelewengan yang terjadi.(bev/ol)