Dugaan Korupsi Dana Desa Naekake Mengendap, Lakmas Sesalkan Kinerja Kejari TTU

berbagi di:

 

Victor Manbait
Direktur Lakmas NTT

 

 

 

Gusty Amsikan

 

 
LEMBAGA Anti Kekerasan Masyarakat Sipil Nusa Tenggara Timur (Lakmas NTT) mempertanyakan kelanjutan kasus hukum dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa di Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, TTU. Pasalnya kasus tersebut sebelumnya telah diperiksa langsung oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten TTU dan menemukan fakta yang mencengangkan. Bahkan oleh jaksa sendiri menyebut banyak temuan yang telanjang diperlihatkan. Sayangnya, hingga saat ini, penanganan kasus tersebut seolah berjalan ditempat dan tanpa kejelasan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait, ketika diwawancarai media ini, Kamis (14/1) di Kefamenanu.

Victor mengatakan, pada bulan November 2020 lalu, Lakmas mendampingiĀ  para pelapor, anggota BPD dan tokoh masyarakat Naikale B bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten TTU di ruangannya untuk mempertanyakan tindak lanjut penanganan kasus tersebut. Menurut Kajari, kasus tersebut masih dalam tahapan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) oleh Intel Kejari TTU.Pada kesempatan itu, para pelapor mempertanyakan juga secara tertulis kasus tersebut .

Pada bulan Desember 2020, pihaknya kembali mendatangi Kejari TTU dan bertemu dengan Kasie Pidsus Kejari TTU, di ruang kerjanya untuk mempertanyakan kasus tersebut. Heranya Kasie Pidsus mengaku tidak tahu mengenai penanganan kasus tersebut karena masih berproses di bagian Intel Kejari. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antarseksi di Kejari TTU tidak berjalan dengan baik.

“Kita heran dengan institusi besar ini yang untuk korrdinasi antarseksi dalam tubuh Kejari tidak berjalan dan saling lempar tanggungjawab. Kasus ini hampir berulang tahun dan sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya. Padahal masyarakat yang melapor telah mendapat dampak negatifnya. Ada dua orang pelapor telah diserang oleh Kepala Desa Naikake B bersama orang-orang suruhannya pada malam hari dengan melempari rumah mereka dan merusak kaca dan pintu rumah mereka. Sementara Kejari TTU yang telah turun ke lokasi onkang-ongkang kaki saja,”ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan sikap Kejari TTU yang selalu menghimbau masyarakat untuk pro aktif melapor jika menemukan adanya indikasi penyalagunaan Dana Desa. Sayangnya, ketika masyarakat sudah berperan aktif dengan resiko keselamatan jiwa, justru pihak Kejari TTU yang ogah-ogahan.

Sebelumnya Tokoh Masyarakat Desa Naekake B, Tarsisius Taninas mengatakan, pengelolaan Dana Desa di Desa Naekake B melapor ke Kejaksaan. Menurut Tarsisius, pengelolaan dana desa Naekake B, syarat KKN bahkan sejumlah item pekerjaan pun terbangkalai dan tak terurus. Pada tahun anggaran 2015 terdapat item kegiatan pembangunan WC Sehat dengan pagu anggaran sebesar Rp.76.550.000 hingga kini belum rampung dikerjakan. Fisik pekerjaan yang terlihat di lapangan hanya berupa pondasi dan hingga kini tidak dilanjutkan pengerjaanya dengan alasan anggaran telah habis terpakai. Pada tahun 2019, terdapat lagi item kegiatan serupa dengan pagu anggaran sebesar Rp.709.948.800. Item pekerjaan tersebut juga belum tuntas dikerjakan hingga saat ini.

Pada tahun anggaran 2016, terdapat item kegiatan pembangunan jalan Netpala dengan pagu anggaran sebesar Rp. 525.466.937. Proyek pembangunan itu pun dikerjakan asal jadi bahkan terdapat beberapa item pekerjaan seperti bangunan deker dan saluran pun belum dikerjakan sampai sekarang. Pada tahun anggaran 2017 terdapat item kegiatan perpipaan yang akan ditarik dari mata air Keba ke perkampungan warga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 135.686.213. Proyek peningkatan air bersih ini sama sekali belum dikerjakan. Pipa yang telah dibelanjakan oleh Kepala Desa Naikake B, Herminigildus Tob pun masih tersimpan rapi di jalan menuju mata air tersebut.

Selain item perpipaan, pada tahun 2017 juga terdapat proyek peningkatan jalan Nifuasin dengan pagu anggaran sebesar Rp. 322.391.964. Item pekerjaan tersebut hingga kini belum tuntas di kerjakan. Tumpukan material yang akan digunakan untuk mengerjakan jalan tersebut pun masih tersimpan di lokasi. Selain itu, ada pula item pembangunan satu unit gedung Paud dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.106.123. Pekerjaan tersebut pun belum tuntas dikerjakan. Ironisnya, yang menjadi Ketua TPK untuk item kegiatan tersebut adalah istri dari Kepala Desa Naekake B, Elfita Kuil.

Tidak hanya itu, pada tahun anggaran 2018, terdapat item kegiatan pembangunan ruas jalan Hautes – Bituktaek dengan pagu anggaran sebesar Rp. 502.759.000. Proyek pembangunan ini pun senasib dengan proyek terdahulu yang belum rampung dikerjakan. Sementara di tahun anggaran 2019, terdapat item kegiatan Pembangunan Jalan Klus-Nabona dengan total anggaran sebesar Rp. 113.509.600. Akses jalan yang dibangun itu tidak memiliki manfaat sama sekali.

“Fakta di lapangan belum 100 persen tuntas namun dalam LPJ fisik pekerjaan telah selesai. Padahal sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak ada satu pun kegiatan dari Dana Desa yang fisik pekerjaan di lapangan 100 persen. Dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa di Desa Naekake B ini sudah terstruktur dan masif yang dilakukan oleh oknum kepala desa bersama perangkatnya,”ungkap Tarsisius.

Tak hanya soal korupsi, Sang Kepala Desa bahkan tak terima dilaporkan warga ke Kejaksaan. Ia kemudian memimpin sekelompok warga merusak rumah warga yang melaporkannya, usai meneguk alkohol.

Aksi brutal Kepala Desa Naekake B, bersama komplotan diduga dipicu dendam karena para korban turut serta dalam melaporkan ke Kejaksaan dalam praktik dugaan korupsi dana desa setempat. Meskipun demikian, kedua kasus yang menjerat Sang Kepala Desa tak kunjung berakhir penyelesaian. (Yan/ol)